Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Izin Usaha Minerba Dikembalikan ke Daerah, Amri: Tak Terlalu Berpengaruh bagi Babel

Pendelegasian ini dilakukan untuk mengembalikan sebagian proses izin minerba ke daerah, terutama untuk mineral.

Penulis: Cici Nasya Nita | Editor: Tedja Pramana
Bangkapos.com/Cici Nasya Nita
Wakil Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung, Amri Cahyadi 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia nomor 55 tahun 2022 tentang pendelegasian pemberian perizinan berusaha di bidang pertambangan mineral dan batubara (Minerba).

Pendelegasian ini dilakukan untuk mengembalikan sebagian proses izin minerba ke daerah, terutama untuk mineral.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangka Belitung (Babel), Amri Cahyadi mengatakan Perpres ini tidak terlalu berpengaruh kepada Bangka Belitung.

Pasalnya pertambangan timah masih dikendalikan oleh pusat.

"Perpres sudah dimunculkan namun dalam perpres ini sebagian kewenangan yang dilimpahkan ke daerah bukan semuanya, dan IUP pun untuk yang non logam, di satu sisi Babel kan mayoritas timah, kalau non logam ini kita ambil contoh pasir, tanah puruk, jadi tidak terlalu krusial untuk Babel, sebetulnya. Karena yang harus kita kendalikan itu tambang logam yaitu timah," ujar Amri saat dikonfirmasi bangkapos.com, Senin (18/4/2022) malam.

Kendati begitu, pemerintah daerah mesti menjalankan Perpres tersebut dengan sesuai kewenangan dan daerah diharap segera mempersiapkan diri.

"Karena berkaitan dengan pajak daerah, salah satunya pajak galian non logam, itu dulunya ranah kabupaten, dengan didelegasikan ini, kita tidak tahu pajak bisa diambil provinsi atau kabupaten  yang mengacu pada UU lama. Pastinya perangkat daerah baik provinsi dan kabupaten harus siap, jangan sampai didelegasikan sedikit ini, menjadi alasan pemerintah pusat untuk menunjukan daerah tidak siap untuk non logam pun, sehingga menjadi alasan pemerintah pusat terus mengendalikan yang logam," jelasnya.

Mengenai timah yang merupakan logam, dia menambahkan pihak DPRD itu tidak mempersalahkan siapa yang berwenang tetapi bagaimana mengendalikan dan melakukan pengawasan.

"Kemudian juga dampak lingkungan kepada daerah dan kemanfaatan pendapatan daerah, ini mesti harus dilihat negara, tidak jadi soal logam (timah-red) saat ini kewenangan di pusat, tapi harus dipahami bahwa daerah itu yang dirugikan maka pusat harus memikirkan pendapatan daerah yang izinnya diterbitkan di pusat," katanya.

(Bangkapos.com/Cici Nasya Nita)

Sumber: bangkapos
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved