Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Gubernur Keluarkan SE Pembatasan Pembelian Pertalite, Wakil Ketua DPRD: Perlu Pengawasan  

Gubernur Provinsi Bangka Belitung mengeluarkan surat edaran (SE) terkait pengaturan pembelian bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite.

Penulis: Cici Nasya Nita | Editor: Fery Laskari
Bangkapos.com/Dok
ILUSTRASI: Pelanggan mengisi BBM Pertalite di SPBU 2433170, Jalan Mentok Pangkalpinang, Rabu (6/4/2022). 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Gubernur Provinsi Bangka Belitung mengeluarkan surat edaran (SE) terkait pengaturan pembelian bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite per Tanggal 20 April 2022. 


Surat Edaran itu, bernomor 900/ 0279 /IV tentang pengaturan pembelian jenis bahan bakar minyak khusus penugasan (Pertalite) di lembaga penyaluran bahan bakar minyak Provinsi Bangka Belitung. 


Dalam SE itu, dilarang keras melakukan pengisian Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (Pertalite) menggunakan wadah jerigen atau sejenisnya kecuali bagi Nelayan Sasaran, Petani Sasaran, Usaha Mikro dan Pelayanan Umum yang sudah mendapat rekomendasi dari dinas teknis/instansi terkait di kabupaten/kota. 


Bahkan Kendaraan Dinas milik instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, TNI dan POLRI dilarang menggunakan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (Pertalite). 


Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangka Belitung, Amri Cahyadi mengapresiasi kebijakan gubernur untuk mengendalikan distribusi pertalite


"Yang saat ini paling penting menjaga stok, kita ketahui pertalite itu yang dulunya non subsidi sekarang sudah subsidi, itu dibatasi. Jangan sampai pertamax yang tinggi, orang beralih ke pertalite, di lain sisi stok tidak bertambah, maka kebijakan pak gubernur untuk mengendalikan distribusi pertalite, kami dukung," ujar Amri, Sabtu (23/4/2022). 


Politisi PPP mendesak agar pengendalian stok ini harus dibarengi dengan pengawasan yang ketat. 


"Kita harap tidak hanya kebijakan di kertas saja, namun perlu diawasi, harus ada koordinasi yang baik dengan aparat penegak hukum, Satpol PP, kepolisian, dan TNI, bekerjasama agar menjaga surat edaran tersebut dijalankan secara maksimal," katanya. 


Dia menambahkan pemerintah provinsi harus memastikan pemerintah kabupaten kota ikutserta dalam pelaksanaan kebijakan ini. "Pemprov dan pemkab serta pemkot harus ada koordinasi yang baik," katanya. (Bangkapos.com/Cici Nasya Nita)
 

 

Sumber: bangkapos.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved