Harga TBS Kelapa Sawit Anjlok, Dampak Rencana Pemerintah Hentikan Ekspor CPO

Dijelaskannya, perlu diketahui CPO ini berbeda dengan lada, kalau sudah jadi CPO maka tidak bisa terlalu lama disimpan sebab CPO akan menjadi asam bila terlambat diolah menjadi minyak goreng dan produk turunan lainnya.

"Kalau lada itu bisa disimpan lama, kalau harga pasar turun maka lada bisa disimpan lama dan tidak mudah rusak, kalau CPO itu tidak lama masa penyimpanannya karena cepat menjadi asam, bila tingkat keasaman tinggi maka CPO ini sulit diolah menjadi produk turunannya," jelas Jamaludin.

Selain itu dampak lainnya, bisa saja pabrik CPO tidak mau lagi membeli produk TBS kelapa sawit petani, sehingga harga TBS kelapa sawit semakin anjlok seperti jaman dulu.

"Jumlah petani kelapa sawit di Indonesia saat ini sekitar 2 jutaan lebih orang, belum lagi tenaga kerja buruh petik TBS kelapa sawit, buruh pembersih kebun, buruh panen dan pengepul yang hidup dari kebun kelapa sawit ini," imbuhnya.

Jamaludin berharap pemerintah pusat bisa memberikan kebijakan yang tepat dan bijak dalam mengatasi permasalahan minyak goreng di Indonesia saat ini.

"Apalagi saat ini mau lebaran, seharusnya pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan yang kurang tepat dan merugikan para petani kelapa sawit rakyat, bagaimana kita mau bayar THR buruh panen TBS kelapa sawit, pembersih kebun dan lainnya," ujar Jamaludin.

Jamaludin berharap pemerintah pusat, khususnya Presiden RI membatalkan kebijakan pelarangan ekspor CPO dan minyak goreng ini dengan mengambil kebijakan lain, seperti pemberlakuan DMO dan DPO ini.

"Kalau harga TBS kelapa sawit murah, saya yakin akan banyak petani yang tidak mampu lagi merawat kebun kelapa sawit miliknya, bahkan akan meninggalkan usaha kebun kelapa sawit ini," tukasnya.

Diakui Jamaludin, selaku Ketua APKASINDO Kabupaten Bangka saat ini banyak mendapatkan telepon dari para petani kelapa sawit yang memprotes terjadinya penurunan drastis harga TBS kelapa sawit ini.

"Kami di jaringan APKASINDO seluruh Indonesia juga sudah membahas persoalan ini bagaimana supaya kebijakan larangan ekspor CPO dan minyak goreng tidak terlalu lama diambil pemerintah pusat, mungkin kita siap bertemu wakil rakyat dan pemerintah pusat untuk menyampaikan aspirasi petani kelapa sawit ini," ungkapnya.

(Bangkapos.com/Edwardi)