Breaking News:

BEDA, Sekda Provinsi Kalbar, Harisson Tidak Setuju Penambahan Libur Lebaran atau WFH Ini Alasannya

BEDA, Sekda Provinsi Kalbar, Harisson Tidak Setuju Penambahan Libur Lebaran atau WFH Ini Alasannya

Editor: M Zulkodri
( Dok. Sonora Pontianak/Indri Rizkita)
Harisson, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar). ( Dok. Sonora Pontianak/Indri Rizkita) 

BANGKAPOS.COM---Rencana Work From Home (WFH) usai cuti lebaran untuk Aparatur Sipil Negara ( ASN) sepertinya tidak akan berlaku di Provinsi Kalimantan Barat.

Pasalnya Sekretaris Daerah Provinsi Kalamiantan Barat (Kalbar), Harisson tidak menyetujui usulan tersebut.

Lantaran menurutnya kondisi macet arus balik di Kalbar tidak begitu parah.

Selain itu, dikatakannya untuk ASN yang mudik ke Pulau Jawa seharusnya sudah menyiapkan rencana kepulangan sebelum Senin, 9 Mei 2022.

ASN yang mudik ke Pulau Jawa, misalnya, tentu harus telah menyiapkan rencana kepulangan
sebelum Senin besok," ucap Harisson seperti dikutip dari Sonora.id

Ia menegaskan, ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar harus masuk kerja atau work from
office (WFO) pada Senin 9 Mei 2022.

Tidak boleh ada alasan ini itu. Seluruh ASN Pemprov Kalbar harus sudah masuk pada Senin besok," tegasnya.

Baca juga: Mengejutkan, Pengemis Ini Tinggalkan Warisan Uang Rp 17 Miliar, Anak Sempat Syok Dikira Hutang

Baca juga: Percaya Tak Percaya, Tiga Zodiak Ini Susah Kaya, Aura Kemiskinannya Terlalu Melekat

Harisson melanjutkan, ada banyak sekali tugas yang harus diselesaikan, jangan sampai ketidakhadiran seorang ASN akan menghambat kinerja unit kerjanya.

Saya akan cek ASN yang berani menambah libur lebaran dan akan diberi sanksi disiplin sesuai
aturan yang ada," ujar Harisson.

Harisson menambahkan, jangan jadikan macet arus balik sebagai alasan untuk menambah libur
lebaran.

“Sementara itu, untuk mencegah adanya penyebaran Covid-19, bisa dilakukan tes antigen atau PCR,” tegas Harisson.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo

mendukung usul Kapolri Jenderal (Polisi) Listyo Sigit Prabowo agar aparatur sipil negara ( ASN) dan karyawan swasta menjalankan work from home (WFH) untuk mencegah kemacetan arus balik.

Untuk itu, Tjahjo meminta semua pejabat pembina kepegawaian (PPK) agar mengatur jadwal WFH di instansi masing-masing.

Saya setuju dengan pendapat Kapolri agar instansi pemerintah menerapkan kebijakan WFH.
Seluruh PPK diharapkan mengatur pembagian jadwal agar penyelenggaraan pemerintahan dan
pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan,” kata Tjahjo dalam siaran pers, Jumat (6/5) malam.

Tjahjo pun memastikan WFH tidak akan mengganggu pelayanan, urusan administrasi, serta layanan pemerintahan lainnya.

Baca juga: Pengakuan Mengejutkan Artis Cantik Ini Lebih Memilih Tidur dengan Buaya Dibandingkan Pacarnya

Sebab, instansi pemerintah telah menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang memungkinkan ASN bekerja tanpa batas ruang dan fleksibel menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang ada.

Selain itu, sistem WFH juga dapat memberi waktu bagi ASN dan keluarganya yang baru kembali dari kampung halaman untuk melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing.

WFH juga bisa jadi kesempatan untuk isoman agar mencegah adanya pertambahan kasus Covid-
19, ujar Tjahjo.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved