Terima Kasih Jenderal: BBM Solar Subsidi Normal Kembali

ALHAMDULILLAH, di minggu kedua Ramadan yang lalu sebuah kebijakan menyejukkan kalbu bagi sopir, terutama sopir yang mengemudikan mobil berbahan bakar solar subsidi, dibuat oleh Kapolda Kepulauan Bangka Belitung. Hasilnya, barisan panjang antrean mobil di SPBU di Bangka Belitung karena menunggu giliran mengisi solar tiba-tiba lenyap. Suasana normal kembali terjadi.

Sekarang mobil bisa kapan saja mengisi BBM solar subsidi. Waktu dan energi yang selama ini habis untuk urusan antre di SPBU bisa digunakan untuk kegiatan lainnya yang lebih produktif apalagi selama bulan Ramadan.

Yang kecewa mungkin hanyalah para oknum pengerit BBM solar subsidi. Penangkapan beberapa orang yang selama ini sangat leluasa mengambil keuntungan bisnis ilegal menjual BBM solar subsidi membuat mulai berdampak (detiknews 130442022). Nyali para pengerit untuk sementara mungkin agak ciut.

Pengawasan di SPBU diperketat. Di beberapa SPBU bahkan terlihat petugas berseragam polisi militer turut berjaga. Walaupun sebelum ada juga 12 orang pelaku penjualan BBM subsidi ilegal yang dilepaskan polisi (Kompas.com 11042022). Mereka terdiri dari 9 orang pengerit dan 3 petugas SPBU.

Tindakan yang diambil oleh pihak kepolisian Bangka Belitung ini sejak lama sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat karena sudah cukup lama kesemrawutan dalam penjualan BBM solar subsidi di SPBU melanda Bangka Belitung. Terakhir, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung membuat kebijakan dengan mengeluarkan "Kartu Pintar" dalam pembelian solar subsidi. Sayangnya kebijakan tersebut hanya efektif sementara saja.

Ternyata para pengerit bisa lebih cerdik dan mengakali kartu pintar tersebut lalu kegiatan mereka berjalan seperti semula. Dampaknya masyarakat kembali menanggung nestapa. Kesulitan membeli solar subsidi.

Untung kita punya kapolda dan jajaran yang pandai merasakan derita masyarakat yang terjadi. Gebrakan dilakukan buat menghentikan kekacauan yang selama ini terjadi. Irjen Pol Yan Sultra patut diacungi jempol. Bertindak sigap memberikan rasa nyaman yang selama ini hampir hilang. Intervensi pihak kepolisian dan aparat keamanan lain yang dilakukan pada SPBU dalam hal koreksi pengawasan adalah hal mujarab. Karena di sinilah masalahnya bermula.

Kartu pintar yang dipergunakan selama ini ternyata tidak bisa mencegah penggunanya membeli BBM solar subsidi lebih dari satu kali sehari dengan kartu yang sama. Walaupun di aturan yang dibuat oleh gubernur seharusnya hal itu tidak boleh dilakukan. Karena itu ada aturan tentang pembatasan jumlah maksimal BBM solar subsidi yang bisa dibeli per hari oleh satu mobil.

Hal lainnya ialah bisa saja mobilnya sama tetapi menggunakan kartu pintar milik mobil lain yang berbeda. Agak naif sebenarnya mengharapkan petugas pemegang nozzle mencocokkan pelat nomor kendaraan dengan nomor yang ada di kartu pintar. Kartu pintar untuk pembelian BBM ini ternyata belum bisa menyetop jika pembeliannya dilakukan lebih dari satu kali.

Dari hal itulah sebenarnya kesulitan pengawasan terjadi. Siapa yang akan menjamin pemegang nozzle mampu bertugas secermat itu di saat yang hampir bersamaan si petugas juga mesti mengambil kartu pintar dan memasukkan jumlah pembelian BBM solar subsidi di alat pembayaran.

Konsekuensi kelemahan ini bila terjadi kecurangan potensi kerugiannya sangat besar. Selisih harga BBM solar subsidi dengan solar industri merupakan salah satu daya tarik atau insentif terjadinya berbagai kecurangan yang berlangsung. Bila dibuatkan simulasi dan dihitung maka potensi kerugian negara bila ini terjadi angkanya bisa mencapai triliunan rupiah per tahun di Kepulauan Bangka Belitung.

Pertanyaannya siapakah penikmat uang sebesar itu? Dan mengapa persoalan tersebut selama ini terkesan dibiarkan saja? Jawabannya. Wallahualam bissawab.

Fenomena ini bukan tidak mungkin bila potensi kerugian sebesar itu benar-benar terjadi akan menjadi jalan masuk bagi lembaga seperti KPK untuk turun tangan. Dalam hal adanya potensi kerugian negara yang cukup besar inilah dan rasa keadilan di masyarakat maka acungan jempol sudah pada tempatnya diberikan kepada kapolda beserta jajaran.

Kondisi seperti yang berlangsung di Pulau Bangka hendaknya juga dapat dilakukan di Pulau Belitung. Bukan apa-apa. karena di samping persoalan BBM bersubsidi ini juga sudah sering dikeluhkan di masyarakat Belitong.

Utamanya dalam menyongsong pertemuan yang cukup prestisius di mana pada September mendatang, Pulau Belitung akan menjadi tempat penyelenggaraan Development Working Group Government (DWG) G20. Sebagai lokasi penyelenggaraan sebuah konferensi besar bertaraf internasional, tentu persiapan Belitong sebagai venue memerlukan sinergi seluruh stakeholder yang terlibat.

Melihat kondisi saat ini yang sudah berlangsung normal dalam hal penjualan BBM solar subsidi maka ucapan terima kasih kepada Pak Kapolda dan jajaran sangat layak disampaikan. Semoga situasi ini akan berlangsung secara berkesinambungan. Amin. Salam Takzim. (*)