Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Akibat Larangan Ekspor CPO Harga TBS di Babel Terjun Bebas, Jangan Jadi Tikus Mati di Lumbung Padi  

Sejak Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan larangan ekspor bahan baku minyak goreng, harga TBS kelapa sawit di sejumlah daerah terjun bebas.

Penulis: Riki Pratama | Editor: Fery Laskari
bangkapos.com
Penjabat (Pj) Gubernur Bangka Belitung (Babel) Ridwan Djamaluddin.(Bangkapos/Riki Pratama) 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Sejak Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan larangan ekspor bahan baku minyak goreng, harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di sejumlah daerah langsung terjun bebas.


Termasuk di Provinsi Bangka Belitung, harga TBS semula sebelum larangan ekspor mencapai Rp3.400 per kilogram tetapi, pagi ini, Kamis (19/5/2022) hanya Rp 1.400 per kilogram di harga petani.


"Ketika kita panen awalnya sebelum larangan ekspor mencapai 500 kilogram mendapatkan Rp 2 juta lebih. Tetapi sekarang ini hanya Rp800 ribu saja, penurunan harga TBS sangat jauh. Ini sangat berdampak kepada kami petani sawit," kata Yanto, petani sawit asal Desa Jeriji, Bangka Selatan, kepada Bangkapos.com, Kamis, (19/5/2022).


Dia mengharapkan, pemerintah dapat menstabilkan kembali harga TBS, sehingga dapat membantu petani di kalangan bawah yang memerlukan banyak biaya dalam merawat kebun sawitnya.


"Kami berharap harga dapat kembali stabil. Karena harga pupuk sekarang mahal bagaimana dengan harga TBS murah, petani dapat merugi. Semoga ini dapat menjadi pertimbangan dan evaluasi pemerintah dengan mengelurkan kebijakan terbaru untuk kembali menstabilkan harga TBS," pesanya.


Terpisah, Penjabat (Pj) Gubernur Bangka Belitung (Babel) Ridwan Djamaluddin, menanggapi, terkait persoalan terkini, berkaitan kondisi harga kelapa sawit di Babel.


Ridwan mengaku belum mendalami persoalan secara khusus. Tetapi dirinya paham perkembangan di lapangan. "Saya belum mendalami secara khusus, tetapi saya paham perkembangan di lapangan, kita melihatnya harus dua sisi. Satu kepentingan nasional, pak presiden sudah tegas menyatakan larangan ekspor, agar kebutuhan dalam negeri, tidak boleh tidak tercukupi," kata Ridwan.


Pria kelahiran Muntok, Bangka Barat ini, menambahkan dengan ekspor CPO dan bahan baku minyak goreng yang tidak terkendali akan menyebabkan kekurangan persedian minyak goreng di dalam negeri.


"Karena dengan ekspor yang tidak terkendali, kita kekurangan minyak goreng, jangan menjadi tikus yang mati di lumbung padi. Sehingga dua duanya harus jalan sama-sama," kata Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI ini.


Dikatakan, Ridwan, dua sisi harus jalan bersama yakni kebutuhan minyak goreng dalam negeri tidak boleh tidak tercukupi. Sementara jika kebutuhan petani terhadap kemajuan penjualannya kurang baik nanti akan dievaluasi.

Halaman
12
Sumber: bangkapos.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved