Info Harga Pertalite, Pemerintah Tambah Anggaran Subsidi dan Kompensasi BBM

BANGKAPOS.COM, JAKARTA -

Harga BBM jenis Pertalite untuk saat ini tidak mengalami kenaikan.

Saat ini harga Pertalite di SPBU masih dijual Rp 7.650 per liter.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan menambah anggaran subsidi energi sebesar Rp 74,9 triliun di dalam APBN 2022.

“Pertalite dalam hal ini tidak diubah harganya,” kata Sri Mulyani saat Rapat Kerja Banggar DPR dan Kemenkeu, Kamis (19/5/2022), di Ruang Sidang Banggar DPR, Senayan.

Menurutnya pemerintah juga akan memberikan tambahan kompensasi tahun ini sebesar Rp 216,1 triliun, terdiri dari tambahan kompensasi BBM sebesar Rp 194,7 triliun dan kompensasi listrik sebesar Rp 21,4 triliun.

Melansir Kontan.co.id, Sri Mulyani telah menyampaikan usulan penyesuaian beban subsidi dan kompensasi sektor energi dan mendapatkan persetujuan dari Badan Anggaran (Banggar) DPR.

“Karena pilihannya hanya dua. Kalau ini (subsidi) enggak dinaikkan ya harga BBM dan listrik naik. Kalau BBM dan listrik enggak naik ya ini (subsidi) yang naik,” kata Menkeu.

Asumsi harga minyak mentah Indonesia (Indonesian crude price/ICP) yang digunakan dalam APBN 2022 sebesar US63 Amerika Serikat (AS) per barel.

Namun, Menkeu mengatakan saat ini nilai ICP berada di atas US100 per barel yaitu US102,5 per barel. Meningkatnya harga minyak dan tidak adanya kebijakan penyesuaian harga menyebabkan beban subsidi dan kompensasi meningkat signifikan.

“Harga keekonomian dari BBM kita mengalami perubahan sangat tinggi. Harga keekonomian sudah jauh di atas harga asumsi atau harga yang digunakan untuk mengalokasikan subsidi APBN untuk minyak tanah, solar, LPG, dan pertalite,” ujarnya.

Dengan gap yang semakin besar antara harga jual eceran BBM dan harga keekonomian, pemerintah berkomitmen untuk menjaga pasokan serta harga BBM dan LPG yang terjangkau masyarakat.

Pemerintah perlu segera melakukan penyesuaian pagu subsidi dan kompensasi sehingga keuangan badan usaha menjadi sehat dan dapat menjaga ketersediaan energi nasional.

Potensi beban subsidi dan kompensasi menahan gejolak harga komoditas tahun 2022 mencapai Rp443,6 triliun. Lebih lanjut, Menkeu menjelaskan jika menggunakan asumsi ICP US100 per barel, maka subsidi energi melonjak dari semula Rp134 triliun menjadi Rp208,9 triliun.

Sementara, kompensasi dari yang semula untuk solar sebesar Rp18,5 triliun menjadi Rp98,5 triliun. Sedangkan untuk pertalite dan listrik yang semula tidak ada, masing-masing menjadi Rp114,7 triliun dan Rp21,4 triliun.

Sehingga jika dibandingkan dengan kebutuhan subsidi dan kompensasi menggunakan ICP sebelumnya, maka selisih terhadap APBN yaitu Rp291 triliun.

Dalam kesempatan tersebut, Menkeu juga menyampaikan usulan penambahan bagi perlindungan sosial (perlinsos) sebesar Rp18,6 triliun yang diberikan dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada 20,65 juta kelompok penerima manfaat dan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM).

Dengan demikian, total perlindungan sosial di dalam APBN 2022 mencapai Rp431,5 triliun. “Jadi kalau masyarakat masih menanyakan apa manfaat APBN buat mereka, ini dalam bentuk perlinsos, yang tadi ratusan triliun dalam bentuk subsidi BBM dan listrik. Itu adalah langsung dinikmati masyarakat,” pungkas Menkeu.

Kas Pertamina dan PLN negatif

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut, arus kas dua perusahaan pelat merah, Pertamina dan PLN, sudah negatif sejak awal tahun 2022.

Pasalnya, perusahaan BUMN itu harus menahan kenaikan harga BBM dan tarif listrik saat harga minyak yang meninggi akibat kondisi geopolitik.

Saat ini saja, harga minyak mentah (Indonesian Crude Price/ICP) mencapai 102,5 dollar AS per barrel dari asumsi awal 63 dollar AS per barrel.

"Maka tidak heran kita lihat arus kas operasional pertamina sejak Januari constantly negatif, karena Pertamina harus menanggung perbedaan (antara Harga Jual Eceran dengan harga keekonomian)," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, Kamis (19/5/2022) dikutip dari Kompas.com.

Menkeu mengungkapkan, arus kas Pertamina hingga Maret 2022 sudah negatif 2,44 miliar dollar AS atau Rp 35,28 triliun (kurs Rp 14.700). Hingga akhir tahun 2022, defisit diperkirakan menggunung 12,98 miliar dollar AS.

Rasio keuangan yang memburuk ini dapat menurunkan credit rating Pertamina dan berdampak pada credit rating pemerintah.

"Kalau harus impor bahan bakar maka dia juga bayar dalam bentuk dollar AS. Ini yang menyebabkan kondisi keuangan Pertamina menurun," ucap Ani.

Sementara untuk PLN, perusahaan ini perlu menjaga rasio kecukupan kas operasional untuk membayar pokok dan bunga pinjaman kepada lender setidaknya minimum 1,0X.

Hingga 30 April 2022, PLN sudah menarik pinjaman sebesar Rp 11,4 triliun dan akan menarik pinjaman kembali di Mei-Juni sehingga total pinjaman Rp 21,7 triliun - Rp 24,7 triliun.

"Jika tidak ada tambahan kompensasi dari pemerintah, maka pada Desember 2022 diproyeksikan arus kas operasional PLN akan defisit Rp 71,1 triliun," kata Sri Mulyani.

(Kontan.co.id/Yudho Winarto,
Kompas.com/Fika Nurul Ulya)