Breaking News:

Larangan Ekspor CPO Dicabut, Pemerintah Kembali Terapkan Wajib Pemenuhan Kebutuhan Domestik

Pemerintah akan kembali menerapkan kebijakan wajib pemenuhan kebutuhan domestik (domestic market obligation atau DMO

Penulis: Andini Dwi Hasanah | Editor: nurhayati
Bangkapos.com/Andini Dwi Hasanah
Tangkapan layar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers virtual tentang Pencabutan Larangan Sementara dan Pembukaan Kembali Ekspor Minyak Goreng dan Bahan Bakunya, Jumat (20/5/2022) 

BANGKAPOS.COM -- Pemerintah akan kembali menerapkan kebijakan wajib pemenuhan kebutuhan domestik (domestic market obligation atau DMO) dan harga berlaku domestik (domestic price obligatuion atau DPO) untuk minyak sawit. 

Demikian hal tersebut disampaikan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers virtual tentang Pencabutan Larangan Sementara dan Pembukaan Kembali Ekspor Minyak Goreng dan Bahan Bakunya, Jumat (20/5/2022). 

Menurutnya, kebijakan itu ditempuh menindaklanjuti keputusan Presiden Joko Widodo yang membuka kembali ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil atau CPO) dan turunannya mulai Senin, 23 Mei 2022 nanti.

"Kebijakan larangan ekspor kemarin untuk menjamin ketersediaan bahan baku minyak goreng dan turunannya dengan penerapan aturan domestic market obligation oleh Kementerian Perdagangan dan domestic price obligatuion yang mengacu pada kajian BPKP, dan ini juga akan ditentukan oleh Kementerian Perdagangan," kata Airlangga Hartarto dalam penjelasannya.

Airlangga menyebut, jumlah domestic market obligation dijaga sebesar 10 juta minyak goreng yang terdiri dari 8 juta ton minyak goreng dan ada ketersediaan pasokan ataupun cadangan sebesar 2 juta ton.

"Nah Kementerian Perdagangan akan menetapkan besaran DMO yang perlu dipenuhi atau harus dipenuhi oleh masing-masing produsen. Serta mekanisme untuk mendistribusikan minyak goreng ke masyarakat dan tepat sasaran," jelasnya.

Dia menegaskan, jika ada produsen yang tidak memenuhi kewajiban DMO ataupun tidak mendistribusikan kepada masyarakat sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah akan dikenakan sanksi yang ditentukan.

Mekanisme penyaluran akan menjamin ketersediaan pasokan dan akan terus dimonitor melalui aplikasi digital yang disebut SIMIRAH.

"Distribusi pasar juga akan menggunakan sistem pembelian berbasis KTP. Target pembelian diharapkan bisa tepat sasaran," tegas Airlangga.

"Untuk menjamin ketersediaan volume bahan baku minyak goreng, pemerintah akan menerbitkan kembali pengaturan pasokan dan pengendalian harga yang secara teknis diatur lebih lanjut oleh Kementerian Perdagangan," tambahnya.

Sedangkan untuk menjamin pembelian TBS dari petani, kata Airlangga akan dilakukan pengaturan yang tentu saja melibatkan pemerintah daerah.

"Tentunya para perusahaan CPO diharapkan dapat membeli TBS pada tingkat harga yang wajar," kata Airlangga.

(Bangkapos.com/Andini Dwi Hasanah)

Sumber: bangkapos.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved