Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Mantan Kadis PUPR Laporkan Wali Kota ke KPK, Ini Kata Akademisi Hukum

Alat bukti ini mesti merunjuk dari pasal 184, yakni dua alat bukti dan satu keyakinan hakim itu mesti terpenuhi.

Penulis: Cici Nasya Nita | Editor: Tedja Pramana
Dok Pribadi
Akademisi sekaligus Dosen Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, Ndaru Satrio. 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Staf ahli Wali Kota Pangkalpinang yang juga mantan Kepala Dinas PU Pangkalpinang, Suparlan Dulaspar melaporkan uang Rp50 juta gratifikasi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 7 Maret 2022 lalu.

Surat berlogo KPK itu berisi penetapan uang Rp50 juta yang diakui Suparlan pemberian Wali Kota Pangkalpinang Maulan Aklil berstatus kepemilikan gratifikasi menjadi milik negara.

Suparlan mengaku uang itu diberikan Wali Kota sebagai fee pembebasan tanah rencana pembangunan jalan Kerabut-Selindung dan pembangunan jalan tembus Lingkar Timur dari PT Mitra Anugrah Perdana, tanggal 29 Desember 2021 di ruang Kadin PUPR Pangkalpinang.

Dosen Hukum Univeristas Bangka Belitung (UBB), Ndaru Satrio mengatakan, untuk menentukan kasus ini masuk ranah pidana atau tidak, mesti harus ada alat bukti.

Alat bukti ini mesti merunjuk dari pasal 184, yakni dua alat bukti dan satu keyakinan hakim itu mesti terpenuhi.

"Untuk membuktikan kasus laporan ini termasuk pidana, harus ada alat bukti yang ada, tidak hanya dari kronologi saja. Jadi harus dibuktikan dengan mendasarkan dari alat bukti, jadi tidak serta merta, dari kronologi yang ada saat ini," ujar Ndaru, Jumat (20/5/2022).

Akademisi Hukum ini juga menjelaskan, perbedaan gratifikasi dan suap menyuap, kalau gratifikasi itu tidak ada kesepakatan antar kedua belah pihak sedangkan kalau suap menyuap secara prinsip ada kesepakatan antar kedua belah pihak.

"Bila melihat dari logika hukum, dari laporan ini ke KPK, ini bisa mengarah ke gratifikasi, secara prinsip, Suparlan tidak menghendaki akan perbuatan oleh Wali Kota ini, tapi kalau terbukti ada kesepakatan antar keduanya, ini bisa mengarah ke suap menyuap," jelasnya.

Berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2002 tentang KPK (UU KPK), setiap Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada KPK dengan beberapa cara.

"Dihitung 30 hari sejak diterimanya uang, bila belum mencapai itu secara prinsip tidak dapat dipidanakan karena melaporkan kejadian yang diindikasi ke arah gratifikasi tadi. Tetapi ketika sudah melebihi itu (30 hari setelah diterima uang-red), bisa dikatakan gratifikasi," katanya.

Dia menyebutkan hal itu sesuai dengan regulasi UU Nomor 20 Tahun 2021 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999.

"Ketika saya korelasikan dengan apa yang dilakukan Wali Kota (seperti dilaporkan-red). sejatinya bisa mengarah ke suap, karena ada beberapa klasifikasi dalam tindak pidana korupsi.

Unsur gratifikasi ini sendiri dilakukan oleh pemerintahan atau pegawai ASN yang mendasari ketidaksesuaian pada prosedur yang ada, itu unsur yang mesti melekat pada kronoligisnya," katanya.

Dia menyebutkan dalam kasus ini, KPK harus melihat secara utuh kronologis yang ada, KPK harus mencari bukti permulaan, secara prinsip bisa digali dari keterangan yang melapor (Suparlan-red).

Halaman
12
Sumber: bangkapos
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved