Breaking News:

Tribunners

Teknologi Informasi sebagai Sarana Keterbukaan Informasi Publik dalam Tahapan Pendaftaran Parpol

Dalam proses pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik dilakukan secara terbuka baik kepada Bawaslu, calon peserta pemilu

Editor: suhendri
ISTIMEWA
Ekariva Annas Asmara, M.Kom. - Anggota Bawaslu Kabupaten Bangka Barat 

Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik

KOMISI Pemilihan Umum ( KPU) dalam pelaksanaan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik (parpol) peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah berpedoman pada P KPU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam proses tahapan ini sesuai dengan Pasal 3 pada Pendaftaran KPU Menerima Pendaftaran partai politik calon peserta pemilu selama waktu pendaftaran, KPU melaksanakan verifikasi kelengkapan, keabsahan dan kebenaran dokumen persyaratan partai politik calon peserta pemilu, KPU menetapkan partai politik berdasarkan hasil verifikasi dan KPU mengumumkan hasil verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu melalui media cetak, media elektronik, papan pengumuman dan laman KPU.

Persyaratan pendaftaran partai politik yang tertuang dalam Pasal 9 wajib untuk dilengkapi oleh partai politik yang merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh partai politik. Untuk verifikasi partai politik peserta pemilu, pertama KPU melakukan terhadap dokumen persyaratan partai politik pada Pasal 18 KPU melakukan verifikasi terhadap keabsahan dan kebenaran dokumen yang dilaksanakan paling lama 30 hari.

Kedua, KPU melakukan verifikasi kepengurusan partai politik calon peserta pemilu berdasarkan Pasal 29 yang bertujuan untuk membuktikan keabsahan dan kebenaran persyaratan Partai Politik. Setelah dilakukan verifikasi KPU melakukan penetapan partai politik berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh KPU.

Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik

Bawaslu dalam proses pengawasan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik berpedoman pada peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pada Pasal 4, Bawaslu memastikan pendaftaran, verifikasi partai politik dan penetapan peserta pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan pengawasan pada Pasal 7, Bawaslu melakukan pencegahan dan penindakan.

Pencegahan dilaksanakan dengan melakukan tindakan, langkah dan upaya optimal mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran dan/atau indikasi awal pelanggaran serta pengawasan secara langsung. Kemudian penindakan dilaksanakan berdasarkan prinsip cepat dan tepat atas temuan dan laporan dugaan pelanggaran pemilu.

Teknologi Informasi dalam Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik

Dalam proses pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik dilakukan secara terbuka baik kepada Bawaslu, calon peserta pemilu maupun kepada masyarakat. Mengapa harus dilakukan secara terbuka? Karena ini merupakan asas dari penyelenggara pemilu, dengan adanya keterbukaan informasi baik dalam proses pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik maupun pemberian informasi terhadap pelaksanaan tahapan ini harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bawaslu sebagai pengawas pemilu memastikan adanya keterbukaan informasi. Calon peserta pemilu sebagai pemilik kepentingan membutuhkan informasi untuk seluruh proses pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik. Masyarakat juga membutuhkan informasi terkait dengan proses pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik. Karena masyarakat ada yang menjadi anggota partai politik dan ada yang juga tidak mau menjadi anggota partai politik, dalam praktiknya terkadang masyarakat tidak mengetahui bahwa yang bersangkutan masuk dalam partai politik, dan bagi masyarakat yang menjadi anggota partai politik yang telah mengetahui bahwa yang bersangkutan menjadi bagian dari anggota partai politik, akan mempersiapkan diri dalam proses verifikasi.

Dengan adanya keterbukaan informasi memastikan sikap masyarakat dalam proses pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik. Yang menjadi akses keterbukaan adalah dengan menggunakan teknologi informasi dalam proses pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik, berikut teknologi informasi yang digunakan KPU dalam proses pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik.

Pertama, dalam proses pendaftaran dan verifikasi KPU menggunakan perangkat teknologi informasi yang diberi nama Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Sipol adalah seperangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja partai politik dan penyelenggaraan pemilu dalam melakukan pendaftaran dan verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan partai politik calon peserta pemilu.

Sesuai Pasal 12 ayat (1) Partai Politik Wajib memasukan data salinan dokumen persyaratan partai politik calon peserta pemilu ke dalam Sipol. Ayat (5) Partai politik yang tidak memasukkan data salinan dokumen persyaratan ke dalam Sipol dan tidak menyerahkan salinan dokumen tidak dapat mendaftar sebagai peserta pemilu. Bawaslu memastikan KPU melakukan sosialisasi kepada partai politik calon peserta pemilu sehingga adanya pemahaman yang sama oleh partai politik calon peserta pemilu terhadap penggunaan Sipol.

Halaman
12
Sumber: bangkapos
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved