Breaking News:

Berita Bangka Barat

PNS dan Honorer Pemkab Bangka Barat Wajib Vaksin Booster, Hingga Jadi Syarat Pemberian TPP dan Gaji

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka Barat kini telah mengeluarkan surat edaran (SE), terkait kewajiban seluruh PNS dan Honorer untuk mengikuti vaksin

Penulis: Rizki Irianda Pahlevy | Editor: Fery Laskari
bangkapos.com
Wakil Bupati Bangka Barat, Bong Ming Ming. (Bangkapos.com/Rizky Irianda Pahlevy) 

BANGKAPOS.COM,BANGKA- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka Barat kini telah mengeluarkan surat edaran (SE), terkait kewajiban seluruh PNS dan Honorer untuk mengikuti vaksinasi booster. 

 

Hal ini pun diketahui dari SE nomor 443.32/Dinkes/2022 tentang kewajiban vaksin booster Covid-19, yang ditandatangani oleh Bupati Bangka Barat Sukirman. 


Dalam SE tersebut termuat lima poin dengan tiga poin di dalamnya yang menjadi sorotan, yakni poin pertama yang mewajibkan seluruh ASN dan PHL di wilayah kerja Pemkab Bangka Barat untuk vaksinasi hingga booster. 


Lalu poin kedua yakni, vaksin booster sebagai syarat untuk pemberian TPP bagi ASN, gaji PHL dan sebagai syarat untuk surat tugas baik dalam maupun luar daerah. 


Sedangkan di poin ketiga ASN dan PHL yang belum melakukan vaksinasi kedua dan booster untuk ditunda pemberian TPP dan gaji PHL, kecuali ASN dan PHL yang belum memenuhi syarat untuk di vaksin karena sakit atau komorbid. 


Wakil Bupati Bangka Barat, Bong Ming Ming saat dikonfirmasi Bangkapos.com pun, membenarkan terkait kebijakan tersebut dalam menangani penyebaran Covid-19. 


"Ini untuk mendukung program pemerintah terkait dengan vaksin 3, kita mendorong mewajibkan seluruh PNS, honorer di kalangan Pemda Bangka Barat untuk vaksin ketiga. Kita ingin pegawainya sehat punya kekebalan tubuh, lalu sebagai perpanjangan pemerintah pusat ya apapun program selama itu kebaikan kita dukung," ujar Bong Ming Ming, Selasa (31/05/2022). 


Sedangkan untuk poin kedua pihaknya mengungkapkan terkait ASN dan PHL di Bangka Barat, dapat menjadi contoh yang baik kepada masyarakat untuk mendukung program pemerintah. 


"Memang harus ada sedikit pemaksaan lah ya, karena kita ingin jadi contoh untuk masyarakat. Jadi di kalangan PNS, Honorer juga sama kita garda terdepan dalam mendukung program pemerintah. Makanya kita wajibkan dengan membuat poin kedua itu, sebenarnya gak masalah karena vaksin ini untuk kesehatan dan gratis, lalu halal juga," tegasnya. 

Halaman
12
Sumber: bangkapos.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved