Breaking News:

Tribunners

Partisipasi Silent Citizen dalam Pengawasan Pelayanan Publik

Setelah ditelusuri lebih lanjut, secara statistik menunjukkan adanya ketimpangan aksesibilitas pengaduan pada Ombudsman Republik Indonesia

Editor: suhendri
ISTIMEWA
Kgs Chris Fither - Asisten Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung 

TELAH dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik bahwa entitas pengawas pelayanan publik dibagi menjadi dua klaster, yakni pengawas internal dan pengawas eksternal. Dalam konteks peran pengawas pelayanan publik, pengawasan yang dilakukan oleh pengawas internal (atasan langsung dan pengawas fungsional) masih dipandang belum memberikan signifikansi yang optimal. Oleh karena itu, pengawas eksternal perlu menjadi penyeimbang dengan melakukan serangkaian pengawasan secara objektif atas setiap penyelenggaraan pelayanan publik.

Pengawas eksternal yang terdiri dari masyarakat, Ombudsman dan Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menjadi figur krusial untuk memberikan umpan balik dalam setiap penyelenggaraan pelayanan publik.

Pembagian perannya juga sudah cukup jelas. Bagi masyarakat, bentuk pengawasan yang dilakukan dapat berupa penyampaian laporan atau pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Kemudian bagi Ombudsman dan Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, peran pengawasannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jika berbicara siapa pengawas eksternal yang paling berperan dalam pengawasan pelayanan publik, masyarakatlah yang seharusnya pengawas yang paling berperan. Hal ini dikarenakan masyarakat adalah pengguna pelayanan publik yang merasakan secara langsung bentuk dan manfaat pelayanan publik yang diberikan. Jadi kalau memang ada hal yang kurang sesuai dalam pelayanan publik, masyarakat bisa secara langsung melakukan pengawasan dan menyampaikan pengaduan.

Berbeda dengan Ombudsman dan Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Ombudsman dan Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya tentulah banyak memiliki kendala mulai dari kendala secara kelembagaan, anggaran, keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan jangkauan pengawasan dan masih banyak lagi kendala di lapangan.

Pengawasan silent citizen

Secara bertahap dan perlahan tren peningkatan partisipasi pengawasan yang dilakukan masyarakat kian meningkat. Walaupun partisipasinya hanya sebatas menyampaikan keluhan/konsultasi (bukan laporan), setidaknya sudah ada sensitivitas atas pelayanan yang diberikan. Pada Ombudsman Babel misalnya, aksesibilitas konsultasi meningkat drastis dari tahun ke tahun, namun tidak dengan laporan masyarakat. Jumlah laporan yang masuk ke Ombudsman bisa dikatakan stagnan. Per tahunnya paling tinggi 189 laporan, berbeda jauh dengan konsultasi yang bisa mencapai angka 500-1.000 per tahunnya.

Selain itu, kategori kelompok masyarakat yang sering menyampaikan laporan/pengaduan ke Ombudsman Babel adalah orang-orang yang bisa dikatakan memiliki pemahaman yang cukup baik tentang pelayanan publik. Kelompok pengusaha, wiraswasta, pegawai negeri dan pengacara adalah kelompok yang paling sering menyampaikan pengaduan kepada Ombudsman Babel.

Setelah ditelusuri lebih lanjut, secara statistik menunjukkan adanya ketimpangan aksesibilitas pengaduan pada Ombudsman Republik Indonesia. Masih terdapat kelompok masyarakat yang disebut silent citizen yang sangat minim menyampaikan konsultasi atau laporan/pengaduan pada Ombudsman. Kelompok silent citizen ini adalah kelompok petani dan kelompok nelayan.

Sebagai contoh, pada Ombudsman RI saja jumlah laporan yang masuk selama 5 tahun belakang dari kelompok nelayan dan petani selalu di bawah 1 % tiap tahunnya. Begitu juga pada Ombudsman Babel, konsultasi dan laporan masyarakat terkait substansi perikanan dan pertanian dalam 5 tahun terakhir juga rerata hanya sekitar 1 % .

Upaya peningkatan partisipasi silent citizen

Melihat kondisi di atas, banyak asumsi yang muncul terkait pelayanan publik sektor perikanan dan pertanian. Muncul pertanyaan, apakah benar terhadap pelayanan sektor pertanian dan perikanan sudah sangat baik sehingga tidak ada lagi keluhan/laporan. Tetapi kalau dilihat dari potret pelayanan perikanan misalnya, tercatat cukup banyak permasalahan yang selalu muncul mulai dari masih adanya masalah distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bagi nelayan, polemik tambang ilegal di laut yang tak berujung, dan masih banyak lagi masalah akut lainnya. Begitu juga pelayanan sektor pertanian yang masih menyisakan banyak permasalahan mulai dari penentuan alokasi pupuk yang kurang, distribusi pupuk yang terlambat, tidak efektifnya pengawasan pupuk bersubsidi dan lain sebagainya.

Banyaknya permasalahan pada sektor pelayanan pertanian dan perikanan di atas makin menunjukkan bahwa ada masalah riil yang terjadi di lapangan, namun memang tidak muncul di permukaan sehingga seakan-akan masalah tersebut tidak terjadi. Hal ini tentunya menyebabkan kurangnya perhatian publik untuk sektor perikanan dan pertanian.

Kurangnya partisipasi kelompok silent citizen, mungkin saja dikarenakan masih minimnya literasi kelompok masyarakat silent citizen tentang pelayanan publik. Tidak hanya literasi tentang pengawasan pelayanan publik, mungkin saja literasi tentang hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas juga kurang dipahami dengan baik. Tetapi, alasan tersebut baru sebatas dugaan karena memang belum dilakukan penelitian yang mendalam apa yang menjadi penyebab utamanya. Karena memang cukup banyak variabel penyebab lainnya yang diyakini juga menjadi kendala seperti letak geografis, kendala sosial kultural dan lain, ketidakpercayaan kepada penyelenggara pelayanan publik dan lain sebagainya.

Halaman
12
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved