Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Belum Ada Kritikan untuk Kinerja Pj Gubernur Bangka Belitung, Wakil Ketua DPRD: Kita Tunggu Waktunya

Sudah 22 hari sejak Kamis (12/5/2022) lalu, Penjabat (Pj) Gubernur Bangka Belitung Ridwan Djamaluddin, memimpin Pemerintah Provinsi Bangka Belitung

Penulis: Riki Pratama | Editor: nurhayati
Bangkapos.com/Riki Pratama
Wakil Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung, Amri Cahyadi. 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Sudah 22 hari sejak Kamis (12/5/2022) lalu, Penjabat (Pj) Gubernur Bangka Belitung Ridwan Djamaluddin, memimpin Pemerintah Provinsi Bangka Belitung

Saat itu, Ridwan dilantik langsung, Mendagri Tito Karnavian bersama lima orang Penjabat (Pj) Gubernur lainnya di Ruang Sasana Bhakti Praja Kemendagri.

Ridwan yang juga menjabat Dirjen Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin, masih terus diawasi kinerjanya oleh anggota di DPRD Bangka Belitung.

Namun, hingga saat ini DPRD belum menyampaikan kritikanya terhadap kinerja Pj Gubernur Bangka Belitung.

Mereka mengatakan, masih melihat dan mengawasi kinerjanya Pj gubernur yang dikatakan fokus pada penataan tambang ilegal di Bangka Belitung.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung, Amri Cahyadi, mengatakan, mereka menunggu waktu terhadap apa saja yang dikerjakan oleh Pj Gubernur Bangka Belitung.

"Tidak mungkin dari sisi DPRD melakukan kritik terhadap orang yang belum melaksanakan apa yang ingin beliau kerjakan, kita tunggu waktunya dahulu. Kita akan lihat, bagaimana hasil dari kerja beliau di awal ini," kata Amri Cahyadi kepada Bangkapos.com, Kamis (2/6/2022).

Baca juga: Saat Korban Tertidur, Komplotan Pitol di Bangka Tengah Gasak Barang Berharga, Dua Pelaku Masih Buron

Baca juga: Hidayat Arsani Berharap ke Depan Babel Tak Lagi Datangkan Cabai dan Bawang Merah dari Luar Daerah

Diakui Amri, menjadi seorang gubernur itu pastinya tidak dapat menyelesaikan semua masalah. Tinggal, bagaimana manajemen person yang mungkin dapat dilakukan dalam menyelesaikan persoalan.

"Memang ada orang yang ingin menyelesaikan semuanya, dalam waktu berbarengan. Tetapi ada juga memanfaatkan yang fokus satu persoalan terlebih dahulu," lanjutnya.

"Pertama dalam hal penataan pertambangan timah, terutama tambang timah ilegal. Untuk menimalisir itu serta berkoordinasi dengan aparat terkait. Khususnya melakukan koordinasi dengan pemilik IUP, karena sebagai dirjen minerba, beliau paham betul itu," jelas Amri.

Halaman
123
Sumber: bangkapos.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved