Breaking News:

Kesejahteraan Honorer di Bawah UMR Jadi Alasan Penghapusan, Mulkan Minta Hal ini ke Pemerintah

Kita menginginkan kebijakan pusat ini dibarengi dengan penganggaran juga, minta di-support dari sisi anggaran oleh pemerintah pusat, apakah itu ....

Kolase Tribun Timur
Ilustrasi honorer 

Kesejahteraan Honorer di Bawah UMR Jadi Alasan Penghapusan, Mulkan Minta ini ke Pemerintah  

BANGKAPOS.COM -- Polemik penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintahan hingga saat ini masih terus dibahas.

Ada banyak alasan pemerintah menghapus tenaga honorer di antaranya ialah dikarenakan kesejahteraan yang dianggapm di bawah upah minimum regional ( UMR).

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menjelaskan, penataan tenaga non-Aparatur Sipil Negara ( ASN) di pemerintah pusat maupun daerah adalah bagian dari langkah strategis untuk membangun SDM yang lebih profesional. Hal ini juga sekaligus memperjelas aturan dalam rekrutmen.

Kebijakan tersebut merupakan amanat Undang-Undang (UU) No. 5/2014 tentang ASN yang disepakati bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Menurut Tjahjo, tidak jelasnya sistem rekrutmen tenaga honorer berdampak pada pengupahan yang kerap kali di bawah UMR.

Baca juga: Ekspor CPO Belum Bisa Dilakukan, Harga TBS Kelapa Sawit Masih Murah

Baca juga: Desy Ratnasari Akhirnya Angkat Bicara soal Hubungannya dengan Nassar, Terungkap Permintaan Khusus

Baca juga: Inilah Surat Cinta Terakhir Eril pada Pacarnya, Nabila Ishma, Isinya Bikin Baper

Baca juga: 2 Pria Tua Terlibat Cinta Terlarang dengan Siswi SMP Sampai Hamil, Satu Kakek Tewas Mengenaskan

Baca juga: 6 Doa Dahsyat yang Dapat Dipanjatkan Setelah Salat Subuh agar Rejeki Berlimpah

"Tenaga honorer sekarang kesejahteraannya jauh di bawah UMR. Pemerintah dan DPR mencari jalan agar kompensasi tenaga honorer bisa setara dengan UMR," katanya dikutip melalui laman resmi Kementerian PANRB, Senin (6/6/2022).

Ilustrasi gaji honorer
Ilustrasi gaji honorer (Bangkapos.com)

Terkait akan hal itu,  Bupati Bangka, Mulkan, menyambut positif kebijakan pemerintah pusat tentang penghapusan pegawai honorer atau tenaga kontrak pada 23 November 2023 mendatang.

Namun kebijakan ini harus dibarengi dengan kajian dari sisi anggaran karena akan berimbas dan mengalami peningkatan.

"Kita menginginkan kebijakan pusat ini dibarengi dengan penganggaran juga, minta di-support dari sisi anggaran oleh pemerintah pusat, apakah itu melalui CPNS atau PPPK," kata Mulkan usai membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Implementasi Penatausahaan Keuangan pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di Hotel Tanjung Pesona Sungailiat, Senin (06/06/2022).

Dia berharap, pegawai honorer ini tidak langsung dihapuskan atau dihilangkan, tapi dialihstatuskan sebagai PPPK atau CPNS.

"Memang sampai saat ini pegawai honorer ini masih kurang dan masih dibutuhkan, terutama untuk membantu para PNS yang terbatas personilnya," kata Mulkan.

Apalagi, lanjutnya, penerimaan PNS setiap tahunnya tidak begitu banyak, sedangkan pekerjaan di pemerintahan semakin bertambah.

Baca juga: Outfit Luna Maya, Ternyata dari Harga Ratusan Juta Hingga Ratusan Ribu, Penampilannya Tetap Stylish

Baca juga: Inilah 6 Aplikasi Pemotong Musik Video, Ternyata Cocok Digunakan untuk Ringtone Video

Baca juga: Pengemis Kaya di Gorontalo ini Putuskan Pensiun, Punya Saldo Rekening Hampir Setengah Miliar

Baca juga: Bacaan Doa Pendek ini Sungguh Dahsyat, Anak Tidur Nyenyak dan Tidak Rewel di Malam Haru

Baca juga: 5 Bacaan Doa Agar Terlihat Cantik dan Bercahaya, Aura Wajah Terpancar Setiap Hari

"Seperti tenaga-tenaga teknis, yang memang saat ini didominasi pegawai honorer, termasuk penggunaan sistem-sistem yang berbasis IT harus memiliki SDM yang mumpuni," imbuhnya.

Halaman
123
Sumber: bangkapos
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved