Breaking News:

Berita Bangka Barat

Wabup Babar Tak Ingin Biarkan Tenaga Honorer Tergerus, Bakal Cari Solusi ke Pemerintah Pusat

Kalau pun sudah ditetapkan, dirinya akan memprioritaskan tenaga honorer yang sudah mengabdi di atas lima tahun dan yang berprestasi.

Penulis: Yuranda | Editor: Novita
Bangkapos.com/Yuranda
Wakil Bupati Bangka Barat, Bong Ming Ming 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Lian Zuliyandri Pradana, guru honorer di Kecamatan Parittiga, sangat bersyukur status guru honorer yang akan digantikan dengan Calon PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau non Aparatur Sipil Negara (ASN).

Hal itu sebagaimana yang tercantum dalam surat Menteri PANRB Nomor B/185/M.SM.02.03/2022 perihal Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dalam surat tersebut, PPK diminta untuk menyusun langkah strategis penyelesaian pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat atau tidak lulus seleksi CPNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum batas waktu tanggal 28 November 2023.

Pernyataan Lian Zuliyandri Pradana bukan tanpa alasan. Menurut guru yang sudah mengabdi selama delapan tahun ini, secara kesejahteraan, CPPPK lebih sejahtera daripada honorer. Padahal kerja PNS dan honorer pada intinya sama-sama mendidik.

"Sangat bersyukur kalau dihapus honorer dan digantikan PPPK, walaupun tetap mengikuti tes. Kalau tidak lulus gelombang pertama, bisa kedua dan ketiga. Kalaupun tidak lulus, bukan rezeki," kata dia kepada Bangkapos.com, Rabu (8/6/2022).

Dia berharap tes CPPPK yang akan diterapkan nantinya dapat dipermudah, sehingga tidak menyulitkan bagi guru honorer yang sudah tua.

"Mudah-mudahan dipermudah tesnya. Saya sudah mengabdikan sebagai guru kurang lebih 8 tahun. Iya, harus dipermudah, kasihan sama guru yang sudah tua. Kalau bisa, tidak ikut test, langsung diangkat," ucap Lian.

Ia juga berharap kepada Pemerintah Kabupaten Bangka Barat agar memperhatikan kesejahteraan tenaga pengajar, terutama guru honorer yang sudah mengabdi puluhan tahun.

Berdasarkan data, tercatat sebanyak 2.065 orang tenaga honorer dari kesehatan dan sebanyak 1.223 orang guru honorer di Kabupaten Bangka Barat.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Bangka Barat, Bong Ming Ming, mengatakan, pada prinsipnya, sejak awal waktu dilantik menjadi wakil kepala daerah, tidak ada pengurangan tenaga honorer di Kabupaten Bangka Barat.

"Karena bagaimana pun mereka butuh pekerjaan, kecuali yang bermasalah. Karena ada program PPPK, untuk teknisnya belum tahu seperti apa. Kita berharap ada satu arah kebijakan yang diberikan oleh pusat untuk kabupaten/kota, sehingga tidak melakukan pemecatan terhadap honorer," kata Bong Ming Ming.

Kalau pun sudah ditetapkan, dirinya akan memprioritaskan tenaga honorer yang sudah mengabdi di atas lima tahun dan yang berprestasi.

"Harapannya tidak ada pemecatan tenaga honorer di Bangka Barat, itu baru harapan. Semua bisa kita akomodir, tapi kita belum tahu seperti apa. Namun kebijakan pusat tersebut tidak merugikan honorer kita," ujarnya.

Bong Ming Ming mengatakan, dirinya tidak membiarkan tenaga honorer tergerus. Kalaupun terpaksa harus ada pengurangan, dirinya akan mencari solusi ke pemerintah pusat.

"Kasihan nasib mereka (kalau) tiba-tiba diberhentikan dari pekerjaannya," ucapnya. (Bangkapos.com/Yuranda)

Sumber: bangkapos
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved