Breaking News:

Berita Bangka Barat

APDesi Babar Minta Damping Kejaksaan Kelola Dana Desa dan ADD Supaya Tak Terjerat Hukum  

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Bangka Barat (Babar), Beny Asbandi mengaku telah menja

Penulis: Yuranda | Editor: Fery Laskari
bangkapos.com
Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Bangka Barat (Babar) Beny Asbandi. (Bangkapos.com/Yuranda) 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Bangka Barat (Babar), Beny Asbandi mengaku telah menjalin kerja sama dengan Pihak Kejari Babar untuk konsultasi dalam mengelola dana desa dan alokasi dana desa (ADD).

"Dengan adanya MoU ini agar terhindar dari perkara hukum. Lantaran yang kami kelola di desa ini adalah uang negara, itulah kami minya pendamping," kata Beny Asbandi, usai penandatanganan MoU di Aula Kejari Babar, Kamis (9/6/2022).

Kata dia, berkaca pada perkara yang menjerat Mantan Kepala Desa (Kades) Tempilang dan bendaharanya pihaknya sangat berhati-hati dalam mengelola dana desa dan alokasi dana desa.

"Tujuan kami menjalin MoU ini untuk konsultasi dalam mengelola atau menggunakan dana desa agar tidak terjadi kesalahan dan penyimpanan," ujarnya.

Setelah ini, lanjutnya kepala desa bisa berkonsultasi dengan pihak kejaksaan dan nantinya ditindaklanjuti persyaratan dan ketentuan yang diberikan oleh kejaksaan untuk mengelola dana desa dan alokasi dana desa.

"Desa itu wadahnya Apdesi, desa langsung nantinya mengajukan pendamping yang diketahui Apdesi. Kami ke depannya akan berhati-hati lagi dalam mengelola dana desa dan ADD," ucapnya.(Bangkapos.com/Yuranda)

 

 

 

Sumber: bangkapos.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved