Breaking News:

Berita Bangka Barat

Apdesi dan Kejari Babar Teken MoU Pendamping Hukum, Wawan Kustiawan Tegaskan Kades Tidak Kebal Hukum

Wawan juga menekankan, apabila masih terjadi penyimpangan terhadap penggunaan dana desa, pihaknya akan tindak sesuai dengan hukum.

Penulis: Yuranda | Editor: Novita
Bangkapos.com/Yuranda
Kajari Bangka Barat, Wawan Kustiawan, dan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Apdesi Bangka Bara, Beny Asbandi, menandatangani MoU di Aula Kejari Babar, Kamis (9/6/2022). 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Kejaksaan Negeri Bangka Barat meminta kepada 60 kepala desa (kades) di Kabupaten Bangka Barat agar dalam mengelola dana desa dan alokasi dana desa dilaksanakan sebaik-baiknya.

Hal tersebut disampaikan oleh Kajari Bangka Barat, Wawan Kustiawan, usai menandatangani nota kesepakatan (MoU) dengan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) di Aula Kejari Babar, Kamis (9/6/2022) sore.

Meskipun pihaknya sudah menjalin kerja sama, lanjutnya, bukan berarti pemerintah desa kebal dari hukum. Tetap akan diproses kalau ada indikasi yang menyimpang.

"Walaupun sudah MoU, tapi ada penyimpangan, tetap kami tindak. Tidak ada kepala desa kebal hukum, tetap diproses," tegas Wawan.

Menurutnya, MoU ini untuk pendampingan dan penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara (Datun). Apabila ada permasalahan di desa dalam kegiatan pembangunan, bisa dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pihaknya.

Termasuk, dalam penggunaan dana desa dan alokasi dana desa, supaya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai ketentuan, sehingga tidak terjadi penyimpangan dalam perdata usaha negara.

Apabila menyangkut keperdataan, salah satunya masalah gugatan, pihaknya bisa mewakili desa ke pengadilan sesuai dengan tugas dan fungsi (Tupoksi), serta ada kuasa khusus dari pemerintah desa ke kejaksaan.

Ia berharap dengan adanya kerja sama ini, tidak ada penyimpangan dari pemerintah desa.

Wawan juga menekankan, apabila masih terjadi penyimpangan terhadap penggunaan dana desa, pihaknya akan tindak sesuai dengan hukum.

"Jadi dengan adanya Mou tidak ada istilah aman setelah MoU. Kami tidak toleransi terhadap penyimpangan yang ada di desa baik ADD maupun dana desa. Walaupun sudah Mou kami tindak," tegasnya.

Ddengan adanya pendampingan, diharapkan tidak ada penyimpangan dalam penggunaan dana desa dan ADD. Jadi pendampingan, di antaranya pengelolaan keuangan, memonitor terkait pembangunan fisik dan administrasi.

"Kegiatan pembangunan desa jangan sampai uang keluar, fisiknya ada, administrasi tidak ada. Itu bahaya, karena harus lengkap semua termasuk administrasi," ujarnya.

Wawan meminta Apdesi tetap solid dan jangan sampai berbeda pendapat ataupun terjadi perselisihan di tubuh Apdesi, karena beberapa yang masih menutup diri.

"Jangan sampai ketika ada permasalahan atau penyimpangan baru solid, melihat sudah MoU. Tidak ada toleransi, kalau sudah menyimpang kami tindak," tegasnya. (Bangkapos.com/Yuranda)

Sumber: bangkapos
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved