Breaking News:

Horizzon

Mencari Sekolah untuk 138 Lulusan SD di Pangkalpinang

Catatan terakhir, di setiap pelaksanaan PPDB di semua jenjang, mulai SD, SMP, dan SMA yang sering kita dengar adalah penyakit 'orang dalam'

Editor: suhendri
Mencari Sekolah untuk 138 Lulusan SD di Pangkalpinang
Bangka Pos
IBNU TAUFIK Jr / Pemred BANGKA POS GROUP

APABILA dibandingkan dengan jumlah penduduk di Pangkalpinang yang data terakhir menunjukkan angka 225 ribu jiwa, barangkali 3.846 jiwa itu angka yang sangat kecil. Jika dipersentase, 3.846 jiwa hanya sekitar 1,3 persen dari keseluruhan jumlah penduduk yang secara administrasi menjadi warga Kota Pangkalpinang.

Namun hampir pasti, 3.846 jiwa warga Kota Pangkalpinang ini akan berhadapan dengan masalah yang cukup pelik. Mereka adalah 3.846 siswa lulusan SD yang akan berebut memperoleh slot untuk bisa mendapatkan kursi masuk SMP.

Tidak sederhana, hingga saat ini, masalah yang nyata-nyata tidak sederhana ini belum ada solusinya.
Dari 3.846 siswa yang bakal saling sikut berebut kursi SMP ini, 138 siswa dipastikan akan putus sekolah lantaran tak kebagian slot.

Data yang diperoleh menyebutkan, jumlah lulusan SD di Pangkalpinang mencapai 3.846 siswa. Angka tersebut terdiri atas 2.950 SD negeri dan 896 lulus dari SD swasta. Sementara itu dari sumber daya yang sama, daya tampung di 31 SMP baik negeri maupun swasta di Pangkalpinang hanya 3.708 siswa.

Secara normatif, 3.846 siswa lulusan SD ini akan berebut untuk bisa ditampung di SMP negeri yang daya tampungnya hanya 2.376 kursi.

Pilihan tersebut tentu rasional terutama jika dilihat dari perspektif biaya, di mana sekolah negeri tentu jauh lebih ringan dibanding swasta. Meski juga perlu dicatat, untuk beberapa pertimbangan, sejumlah siswa atau orang tua siswa sudah sejak awal justru memilih SMP swasta menjadi alternatif pertama.

Apa pun itu, dengan komposisi lulusan SD yang jauh lebih banyak dibanding daya tampung SMP negeri dan swasta di Pangkalpinang, akan ada 138 siswa lulusan SD yang tidak mendapat kursi alias putus sekolah.

Catatan yang juga tak kalah pentingnya adalah hingga hari-hari menjelang pelaksanaan PPDB SMP yang akan berlangsung mulai 16 Juni hingga 21 Juni ini, Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang belum memiliki solusinya.

Jika dihitung dari rombongan belajar, 138 siswa itu setara dengan sekitar 4 rombongan belajar atau kelas. Jumlah ini bukan jumlah yang kecil. Bahkan masalah serupa juga sudah terjadi sejak beberapa tahun sebelumnya.

Kita juga paham, menambah Rombongan Belajar entah itu include di sekolah yang sudah ada atau membangun sekolah baru tidak sesimpel membangun empat ruang kelas baru. Kita juga harus berpikir ketersediaan sarana pendukung lain dan utamanya tenaga pengajarnya. Namun itu juga bukan alasan dinas pendidikan kemudian melemparkan masalah ini ke sekolah swasta.

Kita tahu, hingga menjelang hari-hari terakhir pelaksanaan PPDB SMP, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang hanya bisa berharap SMP swasta mampu menampung kelebihan jumlah lulusan SD ini.

Namun, sejauh ini kita juga tidak melihat langkah nyata pemerintah mendorong sekolah swasta untuk berkreasi membuka rombongan belajar atau kelas baru untuk menampung kelebihan lulusan SD di Pangkalpinang.

Catatan terakhir, di setiap pelaksanaan PPDB di semua jenjang, mulai SD, SMP, dan SMA yang sering kita dengar adalah penyakit 'orang dalam' yang sering memanfaatkan peluang untuk memasukkan anak-anak (siswa) dari oknum pejabat dan orang penting.

Melalui orang dalam inilah akhirnya oknum pejabat, pengusaha, atau mereka yang punya kekuasaan selalu kehilangan sensitivitasnya terhadap masalah krusial yang dihadapi masyarakat kebanyakan.

Orang-orang yang senang memanfaatkan jalur khusus ini tak pernah paham masalah yang sebenarnya di lapangan. Mereka tak pernah merasakan bagaimana pusingnya orang tua mencarikan sekolah untuk anaknya sehingga selalu berpikir bahwa semuanya berjalan baik-baik saja.

Akhirnya kita hanya berharap, mereka-mereka yang sering menyelesaikan masalah mereka melalui kewenangan culas orang dalam ini memiliki rasa malu. Kemudian yang juga elementer adalah kita berharap betul Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang memiliki solusi nyata untuk menjawab permasalahan nyata di PPDB SMP tahun 2022 ini. (*)

Sumber: bangkapos
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved