Breaking News:

Timah

Pajak Timah Belum Tergantikan

Dalam lima tahun berjalan, dari 2018 hingga Mei 2022, pajak sektor timah menyumbang Rp2 Triliun.

Penulis: Teddy Malaka CC | Editor: Teddy Malaka
Istimewa/ TKS
Kegiatan ekspor di gudang TKS Pangkalbalam. 

BANGKAPOS.COM, BANGKA  – “Tidak ada industri lain yang bisa menggantikan timah (pajak) saat ini,” demikian diungkapkan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalpinang, Muchamad Arifin. Peran sektor timah pada pajak Pangkalpinang, sebesar 40 persen, dan memengaruhi 60 persen lainnya.

Dalam lima tahun berjalan, dari 2018 hingga Mei 2022, pajak sektor timah menyumbang Rp2 Triliun.

Pada tahun 2021, KPP Pratama Pangkalpinang mencatat penerimaan pajak dari sektor timah pada 2021 mencapai Rp339 Miliar.

“Penerimaan ini minus PT Timah Tbk, karena pajak mereka dibukukan kantor pajak Jakarta,” kata Muchamad Arifin kepada bangkapos.com, Jumat (10.6/2022).

Pada tahun 2019 angka pajak mencapai Rp843 Miliar. “Tahun 2021 bagaimana, angkanya terlihat menurun (Rp399 M), namun sebenarnya untuk PT Timah Tbk, tidak lagi di KPP Pratama Pangkalpinang,” kata dia. Muchamad Arifin mengatakan mestinya dengan kondisi harga timah naik, pajak pun juga naik.

Di Pangkalpinang, dari 425 wajib pajak yang terdata, ada 42 wajib pajak yang yang aktif. Muchamad Arifin mengatakan, pungutan yang menjadi ranah mereka adalah Pph Badan, Pph 21, Pph 23, Pph 22, Pph pasal 4 ayat 3, PBB dan Ppn.

Saat ini potensi pajak belum tegarap seluruhnya, karena masih ada yang tidak aktif dan tidak terdata. “Kepatuhan mendaftar, melapor masih kurang, terutama untuk kolektor timah ini. Idealnya mereka melapor sendiri,” kata Muchamad Arifin.

Menurut dia, pajak akan maksimal jika semua pelaku timah teriidentifikasi. Namun pihaknya tidak bisa memaksa para mitra perusahaan pertambangan bisa mengungkap identitas orang-orang yang terlibat dalam kegiatan bisnis mereka.

Namun Muchamad Arifin menegaskan pihaknya memiliki tools untuk melihat wajib pajak dan orang yang berisiko tidak patuh terhadap pajak. 

Data Pajak Timah dari KPP Pratama Pangkalpinang
Data Pajak Timah dari KPP Pratama Pangkalpinang (Bangka Pos)

PNBP Setengah Triliun

Sektor  timah menyumbang cukup besar bagi negara keuangan daerah. Tak tanggung-tanggung, paling sedikit sektor ini memberi kontrubusi lebih dari setengah triliun rupiah.

Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Repulik Indonesia tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Mineral dan Batubara untuk Tahun 2021, total dana bagi hasil yang diperoleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan enam kabupaten kota yakni sebesar Rp 564 Miliar, yang terdiri atas Rp52,6 Miliar iuran landrent, dan royalti sebesar Rp511,5 Miliar.

Badan Keuangan Daerah (Bakuda) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, target bagi hasil dari sektor pertambangan hanya sebesar Rp114 Miliar. Sementara pada tahun 2021, realiasi pendapatan dari sektor pertambangan yang berasal dari royalti dan landrent pertambangan mencapai Rp.146 Miliar. Hingga Mei, target itu sudah mencapai 45 persen, atau senilai Rp.51,4 Miliar.

"Target ini ditentukan oleh pusat, daerah hanya menerima bagi hasil," kata Bondan Sasongko, Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jumat (20/5).

Halaman
1234
Sumber: bangkapos.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved