Breaking News:

Berita Bangka Barat

Begini Program Pemkab Babar Dalam Waktu Dekat, Bikin Talud hingga Relokasi Warga Tanjung Laut 

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka Barat (Babar) dalam waktu dekat akan membuat talud sementara guna pemecahanir laut.

Penulis: Yuranda | Editor: Fery Laskari
bangkapos.com
Wakil Bupati Bangka Barat Bong Ming Ming. (Bangkapos.com/Yuranda) 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka Barat (Babar) dalam waktu dekat akan membuat talud sementara sebagai pemecah gelombang air laut. Tujuannya supaya air laut tidak masuk ke kewasan pemukiman warga yang tinggal di Kampung Tanjung Laut, Kelurahan Tanjung, Muntok, Babar.

Wakil Bupati (Wabup) Bangka Barat, Bong Ming Ming, Selasa (21/6/2022) mengatakan, dalam hal ini Pemkab Babar akan melibatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Babar dan BPBD Provinsi Babel.

"Kami lakukan perbaikan talud yang rusak. Nanti melalui BPBD kabupaten dan BPBD provinsi akan berkoordinasi untuk pembuatan bangunan itu," kata Bong Ming Ming ditemui Bangkapos.com di ruang kerjanya, siang tadi.

Selain itu, lanjutnya, beberapa langkah yang akan ambil pemerintah di antaranya akan menggelar kerja sama dengan pihak pemerintah provinsi dan pihak PT Timah untuk melakukan penambangan berkelanjutan di daerah tersebut.

"Kita akan melakukan penambangan di sana sekaligus melakukan reklamasi sehingga penambangan dilakukan sekaligus melakukan penimbunan," ujarnya.

Kata dia, limbah penambangan itu akan dimanfaatkan untuk membuat daratan baru. "Rencananya seperti itu. Dan wacana berikut bagaimana kita akan merelokasikan masyarakat di sana untuk mendapatkan tempat kawasan terpadu," katanya.

Sementara itu Pemkab Babar sudah menyiapkan master plan dan detail engineering design (DED) produk perencanaan (detail gambar kerja) untuk merelokasi masyarakat di Kampung Tanjung Laut ke tempat lain.

"Kami juga sudah datang ke sana dan sudah melihat saat banjir rob. Dan untuk hari ini kami sudah mempersiapkan yang master plain dan DED-nya sedang disusun, untuk relokasi warga dari sana," kata Bong Ming Ming.

"Kami akan ke badan perencanaan pembangunan nasional untuk menyampaikan hal ini supaya dapat dukungan dari pemerintah pusat karena saya rasa tidak mungkin melakukan hal ini hanya berharap dengan dana APBD," tambahnya.

Menurutnya, untuk memindahkan masyarakat di atas 200 rumah tidak mudah dan itu juga harus ada kesepakatan bersama dengan masyarakat sehingga pemerintah bisa memastikan warga untuk pindah dan merasa nyaman.

"Tanah yang ditinggali masyarakat sekarang tidak bertuan. tanah itu tanah timbunan dan tidak bisa dibuat sertifikat makanya dikuasai oleh pemerintah. Jadi untuk itu kita menyiapkan lokasi tempat relokasi untuk warga sehingga punya tempat hunian yang layak dan mereka punya surat tanahnya," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Bong Ming Ming menargetkan rencana itu akan terealisasi pada Tahun 2022 dan diperkirakan selesai pada Tahun 2024 nanti.

"Target Tahun 2022 kita mulai, paling Tahun 2024 sudah selesai. Kami harap masyarakat tidak menolak dengan rencana ini. Yang kami lakukan mencari titik temunya sehingga mereka mau direlokasi dan kejelasan tempat tinggal mereka jelas, mulai dari rumah hingga surat tanah," ucapnya. ( Bangkapos.com/Yuranda)

 

 
 

 

Sumber: bangkapos.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved