Breaking News

Miris, SMP Depati Amir Pangkalpinang Nol Siswa selama 2 Tahun, Kepala Sekolah Minta Solusi

Bahkan saat PPDB sekolah negeri sudah ditutup tahun ini, tak ada juga calon siswa yang mendaftar ke sekolah mereka

Tangkapan layar siaran langsung Facebook Bangka Pos
Dialog Ruang Tengah Anggota Komisi I DPRD Kota Pangkalpinang Rio Setiady bersama Dua Kepala Sekolah SMP Swasta di Pangkalpinang Rabu (22/6/2022). Sedih selama 2 Tahun PPDB sepi calon siswa 

BANGKAPOS.COM - Penerimaaan Peserta Didik Baru (PPDB) ternyata menghadirkan kesedihan bagi sekolah swasta.

Bagaimana tidak, nyatanya sekolah swasta yang mengusung nama Pahlawan Nasional asal Bangka seperti SMP Depati Amir Pangkalpinang nol siswa selama 2 tahun.

Bahkan saat PPDB sekolah negeri sudah ditutup tahun ini, tak ada juga calon siswa yang mendaftar ke sekolah mereka.

Di kelas 7 dan 8 SMP Depati Amir tidak memiliki siswa, sementara di kelas 9 terdapat 10 siswa yang sudah tamat.

Baca juga: Jadi TKW di Arab Saudi, Wanita Ini Mengaku Setiap Malam Tidur di Kamar Majikan yang Punya 2 Istri

Baca juga: TKW Indonesia Disuruh Majikan Arab Saudi Pergi Ke Kebun, Ternyata Ada Maunya, Ini yang Dilakukan

Baca juga: Wajar Gajinya Besar, TKW Indonesia Masih Kerja Layani Majikan di Arab Saudi Tengah Malam Agar Senang

Guratan wajah sedih Kepala Sekolah SMP Depati Amir Pangkalpinang, Raynitaria mengatakan bukan tak mungkin jika profesi mereka sebagai guru juga terancam.

"Depati Amir sekolah lama di Pangkalpinang yang sudah berpuluhan tahun. Sangat miris berakhir di tahun ini gak ada siswa. Satu lagi kalau kondisi siswa seperti ini otomatis guru yang seprofesi akan kehilangan pekerjaan," ujar Kepala Sekolah SMP Depati Amir Pangkalpinang, Raynitaria dikutip dari siaran langsung Facebook Bangka Pos, Rabu (23/6/2022).

Dua Kepala  SMP Swasta di Pangkalpinang dan Anggota Komisi I DPRD Kota Pangkalpinang, Rio Setiady, hadir sebagai narasumber Dialog Ruang Tengah bersama Bangka Pos, Rabu (22/6/2022).
Dua Kepala SMP Swasta di Pangkalpinang dan Anggota Komisi I DPRD Kota Pangkalpinang, Rio Setiady, hadir sebagai narasumber Dialog Ruang Tengah bersama Bangka Pos, Rabu (22/6/2022). (IST/Tangkapan Layar)

Padahal kualitas guru SMP Depati Amir tak kalah dengan sekolah negeri.

Dikatakan Raynitaria, guru yang mengajar SMP Depati Amir berasal dari lulusan sarjana pendidikan. Sedangkan untuk fasilitas sekolah juga memadai seperti perpustakaan dan laboratorium komputer.

"Insya Allah kalau gurunya gak kalah sama sekolah negeri cuma beda status aja. Dua atau tiga tahun yang tamat SMP di kita mereka ada kuliah di UBB, berarti kualitas gak kalah bersaing dengan di negeri," ungkapnya.

"Kami minta solusinya pak, solusi dan kebijakan dari pemerintah. Tahun ini jangan sampai kami berakhir.

Bukan sekolah kami aja, ada sekolah dari yayasan lain jangan sampai senasib. Kalau tahun ini kami dapat siswa kan berarti kami bisa berkesinambungan di tahun-tahun yang akan daatang," pinta Kepala Sekolah SMP Depati Amir Pangkalpinang, Raynitaria.

Baca juga: Putra Buya Arrazy Hasyim Usia 3 Tahun Meninggal Tertembak Senjata Api Polisi, Ini Kronologinya

Baca juga: Balasan Menohok Indah Permatasari Ketika Dinyinyir Nitizen Soal Alasan Pilih Arie Kriting

Selain SMP Depati Amir, kondisi siswa di SMP PGRI 2 Pangkalpinang turut memprihatinkan.

Kelas 7 SMP PGRI 2 hanya diisi satu orang, kelas 8 diisi oleh 3 siswa sementara kelas 9 sudah menamatkan 20 siswa.

Kepala Sekolah SMP PGRI 2 Pangkalpinang, Agusila Pratiwi mengatakan beberapa faktor yang menjadi penyebab sekolah swasta sepi peminat diduga karena pandemi Covid-19.

Tak hanya itu, sekolah negeri juga dinilainya menerima siswa melebihi kapasitas.

"Karena Covid, orangtua banyak mengharapkan anak sekolah negeri yang biasanya lebih terjangkau dan tak bayar sama sekali, begitu katanya. Tapi kalau kayak gitu miris dampaknya ke kita yang swasta," ujar Agusila Pratiwi.

Mengingat kondisi pandemi mulai berangsur baik, kedua sekolah swasta ini berharap nasib PPDB 2022 di sekolah swasta akan berbeda.

"Kita (sekolah swasta) hanya ingin sesuai kebijakan SK rombel (rombongan belajar) 6-7 kelas. Pada kenyataannya kita selalu mental ketika keluar SK 6 kelas SMP Negeri jadi 8-10 kelas,"

"Kami tidak memaksakan anak masuk ke sekolah swasta, cuma kalau anaknya bapak ibu tidak bisa masuk ke sekolah negeri gak usah dipaksa. Sekolah swasta juga banyak pak bu yang bagus," ucap Agusila Pratiwi 

Tak Akan Mengulangi Kebijakan Rombel Melampaui Batas

Anggota Komisi I DPRD Kota Pangkalpinang Rio Setiady mengakui memang ada skenario kebijakan selama pandemi Covid-19, termasuk kebijakan pendidikan.

Dengan demikian kata Rio tidak heran ada pelonggaran dari pemerintah daerah kepada sekolah-sekolah negeri sehingga rombel melampaui batas.

"Kemudian hari ini pandemi covid-19 sudah mulai mereda dan kita anggap sudah membaik, sehingga tidak ada alasan untuk menyamakan kondisi hari ini dengan kemarin. Maka kami dalam rapat anggota Komisi I bersama Dinas Pendidikan serta kepala sekolah kemarin sepakat pemerintah daerah jangan mengulangi kebijakan seperti kemarin," tegas Rio.

Sehingga dengan demikian, Rio menegaskan tidak ada lagi alasan para orangtua yang tidak mau sekolahkan anaknya di swasta karena tak mampu.

"Harapan kita tahun 2022 siswa-siswi yang tidak bisa masuk sekolah negeri itu jangan memaksakan diri. Silahkan ke sekolah lain yang kira-kira memungkinkan. Jangan rombel itu dari 8 ke 12, ini akan mengkhawatirkan kita terutama soal kualitas pendidikan," tuturnya.

Kata Rio, SDM guru yang juga terbatas ketika mengajar dalam jumlah yang banyak otomatis kualitasnya tidak akan sama.

"Maka kami di Komisi I DPRD Kota Pangkalpinang akan terus memantau ini, Dinas Pendidikan mengirimkan kepada Komisi I sudah berapa siswa-siswi yang mendaftar. Yang jelas akan terus kita pantau jangan sampai semuanya diserahkan ke sekolah negeri, jangan sampai pelonggaran kepada sekolah negeri kemudian justru mematikan sekolah swasta," terangnya.

Rio menyampaikan, DPRD kali ini akan fokus memantau aturan yang akan diterapkan di dunia pendidikan. Kondisi sekolah seperti ini harus diperbaiki, jangan beranggapan menambah rombel itu ada suatu kebenaran.

"Komisi I sepakat ini harus dibenahi, kalau misalkan Dinas Pendidikan konsisten dengan apa yang disampaikan itu tidak ada masalah sebetulnya. Semoga tahun ini bisa kembali dan sekolah swastakita bisa juga kembali eksis," pungkasnya.

(Bangkapos.com/Andini Dwi Hasanah/Ardhina Trisila Sakti)

Sumber: bangkapos
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved