PPDB Jadi Polemik di Pangkalpinang, Sekolah Swasta Ditingalkan, Ini Penyebabnya, Aturan Longgar

BANGKAPOS.COM, BANGKA ---Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menjadi polemik tersendiri beberapa tahun belakangan ini di Kota Pangkalpinang.

Pasalnya, Kuota penerimaan Siswa SMP di sekolah negeri maupun swasta tidak imbang atau membengkak.

Hal itu diperparah dengan engannya orangtua menyekolahkan anaknya ke swasta, lantaran longarnya aturan yang jelas dari dinas Pendidikan di Kota Pangkalpinang yang memperbolehkan sekolah negeri membuka rombel melebih kuota ditetapkan.

KIita ketahui  ratusan siswa lulusan SD terancam tidak bisa masuk sekolah Menengah Pertama (SMP) baik negeri maupun swasta dalam penerimaan peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2022.

Penyebabnya lagi-lagi masalah daya tampung SMP di Pangkalpinang yang masih kurang.

Hal ini diakui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang, Erwandy yang memperkirakan ada sekitar 138 orang siswa lulusan SD tidak akan tertampung di SMP Negeri maupun swasta di Pangkalpinang.

“Masih ada selisih surplus atau kekurangan daya tampung sebesar 138 siswa (Lulusan SD). Itu sudah termasuk negeri maupun swasta,” kata dia kepada Bangkapos.com, Jumat (10/6/2022)

Tidak sampai disitu saja, masalah PPDB ini juga berimbas dengan engannya masyarakat menyekolahkan anaknya ke sekolah swasta yang telah ada.

Ditambah lagi sekolah negeri yang memilih menerima rombel lebih dari kuota yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Tidak sedikit kita dengar selentingan, ada jual beli bangku sekolah, lewat pintu belakang dan sebagainya.

Belum lagi image sekolah swasta yang mahal, dan apakah ada jaminan dari dinas pendidikan menjamin mereka yang sekolah di swasta apabila beprestasi bisa masuk sekolah negeri, dan lain-lain.

Perlu ada aturan dan kejelasan yang mengikat sehingga persaingan dan jiwa kompetitif siswa juga akan berkembang.

Sehingga akan menghasilkan SDM yang berdaya saing sejak dini.

Sehingga Idiom sekolah negeri dan swasta itu sama saja bisa diterapkan dan nyata bukan sekadar lips service semata.

Padahal kita ketahui sejumlah sekolah swasta di Pangkalpinang, kualitas pendidikannya tidak kalah jauh dengan sekolah negeri lainnya.

Satu dari sekolah swasta yang juga dulu dikenal sangat baik adalah Sekolah SMP Depati Amir Pangkalpinang.

Namun mirisnya sudah dua tahun belakangan ini sekolah yang membawa nama pahlawan Bangka Belitung ini tidak ada siswa SMP sama sekali.

Seperti diceritakan oleh Raynitaria, Kepala Sekolah SMP Depati Amir Pangkalpinang

Matanya berkaca-kaca saat menceritakan perjuangannya selama dua tahun terakhir.

Hanya tersisa 10 pelajar kelas IX yang ada di sekolah swasta terlama di Kota Pangkalpinang itu.

Sudah dua tahun ini, kelas VII dan VIII tidak ada siswa yang mengisi. Jika 10 siswa-siswi ini dinyatakan lulus, habis sudah peserta didik di SMP Depati Amir.

"Kalau tahun ini kami tidak lagi mendapatkan siswa-siswi, habis sudah sekolah kami, terancam juga saya jadi pengangguran. 10 orang siswa-siswi kami lulus tahun ini. Harapan kami tinggal PPDB saat ini saja," tutur Raynitaria dalam Dialog Ruang Tengah bersama Bangka Pos, Rabu (22/6/2022).

Ia tak ingin sekolah swasta dengan nama pahlawan Bangka Belitung itu hilang begitu saja karena tak lagi mendapatkan limpahan siswa.

"Rasanya sangat miris sekali kalau kita harus berakhir di tahun ini karena tidak memiliki siswa-siswi. Dan otomatis guru-guru yang ada di sekolah kami akan kehilangan pekerjaannya," sebutnya.

Selama dua tahun ini SMP Depati Amir tak mendapat jatah peserta didik, kata Raynitaria, sebab ada beberapa sekolah negeri yang favorit menambah rombongan belajar (rombel).

Pertama, tahun 2020, saat Covid-19 masih melanda, yang membuat penghasilan para orang tua terbatas. Sehingga mereka tetap mengupayakan agar anak-anak banyak sekolah di negeri yang gratis tanpa biaya sedikit pun.

Kemudian, di tahun 2021, hal serupa juga terjadi di mana rata-rata sekolah negeri melebihi kapasitas yang semestinya. Akibatnya, beberapa sekolah swasta tidak mendapatkan murid sedikit pun.

"Misal, sekolah negeri itu menerima enam rombongan belajar dari juknis pemerintah untuk Juknis PPDB, pada akhirnya rombel di sekolah negeri itu bertambah. Setelah itu. jumlah satu kelas itu normalnya 32 orang. Nah ini melebihi itu. Kalau seperti kami tidak lagi dapat siswa-siswi, mirisnya ini ke kami yang sekolah swasta," tuturnya.

Dia berharap betul tahun ini sekolah yang ia pimpinan itu masih bisa bertahan. Mengingat tahun 2022 Covid-19 sudah mereda, bahkan sejumlah ekonomi juga sudah baik.

"Kami minta tahun ini jangan sampai lah kami berakhir ya. Tahun ini Covid-19 sudah mereda, pekerjaan para orang tua sudah mulai baik. Setelah ekonomi membaik seperti ini, masak kami tidak bisa mendapatkan lagi murid, " bebernya.

Senada dengan Raynitaria, Kepala Sekolah SMP PGRI 2 Pangkalpinang, Agusila Pratiwi, dalam Dialog Ruang Tengah bersama Bangka Pos juga menyebut, dirinya juga adalah warga Kota Pangkalpinang yang mestinya tetap juga diperhatikan.

Sebab kata Tiwi, panggilan Agusila Pratiwi, tahun 2020 lalu saat tidak mendapatkan peserta didik, pemerintah beralasan sebab Covid-19 melanda dan ingin meringankan beban masyarakat.

"Kita awalnya menerima itu, bahwasanya pemerintah ingin meringankan beban masyarakat dengan sekolah gratis di negeri. Tapi sayangnya, kita pihak sekolah swasta mungkin dilupakan bahwa kita ini sebetulnya juga warga Kota Pangkalpinang. Apalagi kami sekolah swasta yang kecil, enggak banyak loh kami nerima, hanya satu kelas saja," tegas Tiwi.

Tiwi menyampaikan, hanya satu keinginan sekolah swasta, yakni PPDB sesuai aturan. Bicara kualitas, ia menegaskan sekolah swasta dan negeri sama saja, guru-guru juga sama lulusan terbaik.

"Kita ini sekolah swasta hanya ingin PPDB itu sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan. Kan di PPDB itu ada SK Rombel. Kalau memang SMP di Pangkalpinang ada 10, sesuaikan lah penerimaannya dengan yang ada di SK itu. Pada kenyataannya, kita selalu mental ketika keluar SK enam kelas sekolah negeri, tahunya akan menjadi 10 kelas, nah inilah permasalahanyang terjadi selama dua tahun berturut-turut," jelasnya.

"Mungkin bedanya sekolah negeri bagus, disokong oleh pemerintah, uangnya banyak. Kalau ngomongin guru, kita semuanya sama, kita ada Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) itu semua guru swasta dan negeri," tambahnya.

Kata Tiwi, ia tak ingin pula memaksakan masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di sekolah swasta.

"Kami pun sebenarnya tidak ingin memaksakan masyarakat untuk ke sekolah swasta. Tapi kalau memang anaknya bapak ibu tidak bisa masuk ke sekolah negeri, jangan dipaksakan, sekolah swasta juga banyak loh yang bagus. Intinya cuma satu, jangan kami diberi harapan palsu nanti ada loh siswa dari negeri ke swasta, " tuturnya.

Diakuinya sejak kemarin Selasa (21/6/2022), PPDB SMP negeri sudah berakhir. Namun hingga hari ini, tidak ada satu pun siswa yang mendaftar di sekolahnya PGRI 2 Pangkalpinang.

"Seharusnya Hari Selasa kemarin penutupan PPDB di sekolah negeri, sampai detik ini kosong pendaftaran. Biasanya kalau sekolah negeri sudah tutup, akan langsung ke sekolah swasta. Mungkin menunggu siapa tahu masih bisa masuk sekolah negeri lewat jalur ke kiri, ke kanan, ke depan dan ke belakang, ada macam-macam caranya," tegasnya.

Tiwi mengatakan, saat ini hanya tersisa 4 orang siswa-siswi di SMP PGRI 2 Pangkalpinang setelah 20 orang kelas IX dinyatakan lulus.

"Artinya kalau yang keluar 20 orang tinggal sisa 4 orang, satu orang kelas 7 dan tiga orang kelas 8. Nanti kalau Bulan Juli tahun ajaran baru ini, kami juga tidak dapat peserta didik, berarti sisa 4 orang siswa-siswi. Dan itu sangat tidak mungkin sekolah kami bisa tetap berjalan, karena balik lagi, karena oprasionalnya," bebernya.

DPRD Pangkalpinang Bakal Pantau

Menyikapi hal tersebut, Anggota Komisi I DPRD Kota Pangkalpinang Rio Setiady mengakui memang ada skenario kebijakan selama pandemi Covid-19, termasuk kebijakan pendidikan.

Dengan demikian, kata Rio, tidak heran ada pelonggaran dari pemerintah daerah kepada sekolah-sekolah negeri sehingga rombel melampaui batas.

"Kemudian hari ini pandemi Covid-19 sudah mulai mereda, dan kita anggap sudah membaik, sehingga tidak ada alasan untuk menyamakan kondisi hari ini dengan kemarin. Maka, kami dalam rapat anggota Komisi I bersama Dinas Pendidikan serta kepala sekolah kemarin, sepakat pemerintah daerah jangan mengulangi kebijakan seperti kemarin," tegas Rio.

Rio menyebut, pendidikan memang sudah kewajiban pemerintah daerah dan pihak swasta tugasnya membantu pemerintah daerah.

"Jadi tidak mungkinkan kita tidak memperhatikan yang tidak membantu kita. Maka kebijakan yang kedua yang kita sepakati adalah membantu siswa yang tidak mampu, per kepalanya berapa nanti akan kita itung-itungan," jelasnnya.

Sehingga dengan demikian, Rio menegaskan tidak ada lagi alasan para orang tua yang tidak mau menyekolahkan anaknya di sekolah swasta karena biayanya yang tidak mampu.

"Harapan kita tahun 2022 siswa-siswi yang tidak bisa masuk sekolah negeri itu, jangan memaksakan diri, silakan ke sekolah lain yang kira-kira memungkinkan. Jangan rombel itu dari 8 ke 12, ini akan mengkhawatirkan kita terutama soal kualitas pendidikan," tuturnya.

Belum lagi SDM guru yang juga terbatas ketika mengajar dalam jumlah yang banyak, otomatis kualitasnya tidak akan sama.

"Maka kami di Komisi I DPRD Kota Pangkalpinang akan terus memantau ini, Dinas Pendidikan mengirimkan kepada Komisi I sudah berapa siswa-siswi yang mendaftar. Yang jelas, akan terus kita pantau, jangan sampai semuanya diserahkan ke sekolah negeri. Jangan sampai pelonggaran kepada sekolah negeri kemudian justru mematikan sekolah swasta," terangnya.

"Kita seolah memaksakan yang sebetulnya bukan hak kita, orang tua okelah ingin anaknya sekolah di tempat terbaik,. Tapi kalau tidak bisa sekolah di situ bukan berarti masa depannya suram, " tambahnya

Rio menyampaikan, DPRD kali ini akan fokus memantau aturan yang akan diterapkan di dunia pendidikan. Kondisi sekolah seperti ini harus diperbaiki, jangan beranggapan menambah rombel itu ada suatu kebenaran.

"Maka kita harus bisa mengikuti sesuai aturannya. Okelah kalau nambah rombel jangan sebanyak itu. Dan edukasi kepada masyarakat itu penting. Orang tua jangan berpikir anaknya pasti sukses kalau sekolah di tempat yang diinginkan, itu bukan yang jaminan. Anak itu punya bakat dan potensi masing-masing di mana pun dia berada, ketika dia bisa memberikan yang terbaik itu akan menunjukkan yag terbaik," pungkasnya.

"Komisi I sepakat ini harus dibenahi. Kalau misalkan Dinas Pendidikan konsisten dengan apa yang disampaikan itu, tidak ada masalah sebetulnya. Semoga tahun ini bisa kembali dan sekolah swasta kita bisa juga kembali eksis," tambahnya. (Bangkapos.com/Andini Dwi Hasanah)