Breaking News:

BPJS Kesehatan Pangkalpinang Sosialisasikan Aplikasi Rekonsiliasi Iuran Pemda

BPJS Kesehatan menghadirkan Aplikasi Rekonsiliasi Iuran Pemda (ARIP)guna memudahkan Pemerintah Daerah (Pemda)

Penulis: Iklan Bangkapos | Editor: M Ismunadi
Ist
Foto Bersama kegiatan sosialisasi Aplikasi Rekonsiliasi Iuran Pemda (ARIP) di lingkungan satuan kerja dan UPTD se-Kabupaten Belitung Timur, Senin (20/6/2022). 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - BPJS Kesehatan tek henti-hentinya menghadirkan inovasi yang bisa dimanfaatkan dalam pengurusan kepesertaan Program JKN. Kali ini, BPJS Kesehatan menghadirkan Aplikasi Rekonsiliasi Iuran Pemda (ARIP) guna memudahkan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam perhitungan iuran JKN. BPJS Kesehatan Cabang Pangkalpinang pun melakukan sosialisasi aplikasi tersebut kepada Pemda Belitung Timur, Senin (20/6/2022).

Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Khaidir Lutfi mengapresiasi upaya BPJS Kesehatan yang terus menghadirkan inovasi demi memudahkan seluruh pihak dalam mengakses kepesertaan Program JKN. Dirinya menyebut, Pemerintah Daerah Belitung Timur berkomitmen dalam melakukan validasi data sehingga proses rekonsiliasi iuran lebih akurat dan akuntabel.

“Kami mendukung peningkatan proses rekonsiliasi iuran pemda bersama BPJS Kesehatan lebih cepat dan akurat sehingga diharapkan dapat memudahkan para pihak yang terkait secara lebih baik,” ucap Lutfi dalam kegiatan sosialisasi Aplikasi Rekonsiliasi Iuran Pemda (ARIP) kepada seluruh bendahara di lingkungan satuan kerja dan UPTD se-Kabupaten Belitung Timur, Senin (20/6/2022).

Pada kesempatan tersebut, Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Belitung Timur, Mardiana menyampaikan akurasi dan ketepatan waktu dapat memudahkan OPD daerah dalam proses perhitungan rekonsiliasi iuran pemda.

“Pada hari ini kami memperkenalkan aplikasi rekonsiliasi iuran pemda atau ARIP guna memudahkan pemda dalam perhitungan iuran JKN. Penggunaan aplikasi ini disosialisasikan kepada seluruh bendahara di lingkungan satuan kerja pemerintah Kabupaten Belitung Timur,” tuturnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, aplikasi ARIP ini akan memudahkan dan meningkatkan keakuratan data iuran dengan ketepatan waktu perhitungan iuran Pemda. Berdasarkan Peraturan Presiden 75/2019 dan Surat Edaran Mendagri No 900/14075/SJ terdapat perubahan yang meliputi beberapa komponen dalam perhitungan iuran bagi ASN dimana sebelumnya komponen perhitungan iuran hanya pada komponen gaji pokok dan tunjangan keluarga, maka dengan adanya perubahan peraturan presiden tersebut komponen perhitungan terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan profesi dan tunjangan kinerja/tambahan penghasilan bagi ASN daerah.

Di akhir pertemuannya, dirinya berharap seluruh bendahara di lingkungan OPD dan satuan kerja dapat rutin mengisi data iuran pada aplikasi ARIP.

“Kemudahan dari aplikasi ini adalah para bendahara dapat melihat batas atas penghasilan ASN yang dikenakan iuran JKN. Selain itu harapan kami adalah setiap bendahara agar rutin mengisi data dan memonitor setiap bulannya sehingga dengan adanya kemudahan yang di dapat melalui aplikasi ARIP maka dapat dilakukan monitoring secara baik dan teratur,” tutupnya. (Advertorial)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved