Breaking News:

Sinergi BPJS Kesehatan Bersama Kejaksaan Negeri Bangka Dorong Kepatuhan Badan Usaha

BPJS Kesehatan Cabang Pangkalpinang resmi menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Bangka.

Penulis: Iklan Bangkapos | Editor: M Ismunadi
Ist
BPJS Kesehatan Cabang Pangkalpinang jalin kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Bangka. 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - BPJS Kesehatan Cabang Pangkalpinang resmi menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Bangka. Kerja sama tersebut dilakukan sebagai upaya bersama untuk menyukseskan penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), khususnya dalam meningkatkan kepatuhan dan badan usaha. Sinergi yang dilakukan tertuang dalam kegiatan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara kedua belah pihak, Selasa (21/6/2022).

“Kami sangat mengapresiasi kerjasama yang sudah terjalin selama ini bersama Kejaksaan Negeri Bangka khususnya dalam hal penegakan kepatuhan badan usaha yang mendukung menyukseskan Program JKN di Kabupaten Bangka,” kata  Kepala BPJS Kesehatan Pangkalpinang, Rudy Widjajadi, Selasa (21/6/2022).

Rudy berharap dengan sinergi yang berkelanjutan dapat meningkatkan efekivitas dalam penyelenggaraan Program JKN khususnya dalam penanganan masalah hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Selain itu, dirinya juga berharap, dengan sinergi yang dibangun bisa meningkatkan jumlah cakupan kepesertaan demi mencapai Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten bangka.

“Kami berharap dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara BPJS Kesehatan Cabang Pangkalpinang dengan Kejaksaan Negeri Bangka Tengah dapat mengoptimalkan upaya dan koordinasi dalam pelaksanaan penyelenggaraan Program JKN sehingga Kabupaten Bangka dapat segera mencapai Universal Health Coverage (UHC)," harapnya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Bangka, Futin Helena Laoli menyampaikan salah satu tugas dan kewenangan kejaksaan adalah dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang tertuang dalam perjanjian kerja sama yang ditandatangani bersama BPJS Kesehatan.

“Implementasi perjanjian kerja sama ini merupakan salah satu kewenangan kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara yaitu dalam hal pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, penegakan hukum dan tindakan hukum lainnya termasuk dengan BPJS Kesehatan,” tuturnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan dengan adanya kerja sama ini dapat meningkatkan efektifitas penanganan dan penyelesaian masalah hukum dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk menyelesaikan permasalahan hukum dengan pihak-pihak terkait,

“BPJS Kesehatan dapat mengajukan permohonan bantuan hukum oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam bidang perdata maupun tata usaha negara. Kita harapkan kerja sama ini dapat terus berlanjut dengan membangun komunikasi dan koordinasi untuk kedepannya dapat membantu mengoptimalkan Program JKN,” tutupnya. (Advertorial)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved