Breaking News:

Berita Bangka Barat

Inspektorat Audit Delapan Desa di Kabupaten Bangka Barat, Temukan Administrasi Kurang Rapi

Inspektur Inspektorat Bangka Barat, Fachriansyah, mengatakan, audit dilakukan guna mencegah potensi pelanggaran atau korupsi di pemerintahan desa.

Penulis: Yuranda | Editor: Novita
Bangkapos.com/Yuranda
Inspektur Inspektorat Bangka Barat, Fachriansyah 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Inspektorat Kabupaten Bangka Barat mengaudit sebanyak delapan desa di Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Delapan desa yang diaudit yakni Desa Airgantang, Mayang, Kundi, Airputih, Airlimau, Tumbak Petar, Pangek, dan Desa Tetap.

Inspektur Inspektorat Bangka Barat, Fachriansyah, mengatakan, audit dilakukan guna mencegah potensi pelanggaran atau korupsi di tingkat pemerintahan desa.

"Pemeriksaan ini rutin kami lakukan karena desa ini perlu kami kawal. Baik pengelolaan administrasi keuangan, supaya mereka bisa menata administrasi keuangannya dengan baik dan menghindari pidana korupsi," kata Fachriansyah saat ditemui di ruangannya, Senin (27/6/2022).

Pemantauan dan pengawasan pemerintah desa ini, lanjutnya, merupakan atensi kepala daerah guna mengantisipasi terjadinya tindak pidana korupsi.

Namun pada saat pemeriksaan, pihak inspektorat kerap menemukan laporan administrasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang kurang rapi.

"Kami audit secara keseluruhan, yang sering ditemukan SPJ mereka belum rapi. Itu paling sering ditemukan dan terdapat pajak yang belum disetor," bebernya.

Terkait pajak yang belum diserahkan, pihaknya selalu mengingatkan kepada pihak pemerintah desa jangan lengah untuk membayar pajak tepat waktu.

"Kami juga menyampaikan untuk sektor pajak tepat waktu. Ke depannya, kami akan memperkuat koordinasi dengan Dinas Sosial dan pihak kecamatan serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di masing-masing, untuk mengawasi keuangannya ditingkat desa," ujarnya.

Fahcriansyah menyebut, pihaknya tetap mencurigai setiap desa. Dengan dasar tersebut, pihaknya setiap tahun harus ada pemeriksaan guna mencegah tindakan pidana korupsi di desa.

"Itu juga diamanatkan oleh bupati, tolong kawal desa jangan sampai tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Jangan sampai seperti tahun sebelumnya," ucapnya. (Bangkapos.com/Yuranda)

Sumber: bangkapos
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved