Breaking News:

Tribunners

Solusi Pelayanan Publik yang Prima

Pada tahun 2020, dalam indikasi Ease of Doing Business (EoDB,) Indonesia berada di peringkat ke-73 dari 190 negara terkait standar pelayanan

Editor: suhendri
ISTIMEWA
Umi Salamah - Asisten Pratama Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung 

Oleh: Umi Salamah - Asisten Pratama Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung

NEGARA menjamin pelayanan publik bagi masyarakat dalam Undang-Undang Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009 yang menandakan bahwa pelayanan publik merupakan hak warga negara dan kewajiban negara dalam penyelenggaraannya. Bercerita mengenai pelayanan publik, maka tidak akan jauh dari hal yang bersifat administratif di mana negara membangun sistem administrasi sebagai arah kebijakan dan pemerintahan.

Kenyataannya, sistem administrasi yang dijalankan oleh aparatur negara dalam penyelenggaraan pelayanan publik saat ini sedikit banyak masih dipengaruhi oleh peninggalan pemerintah kolonial. Patologi birokrasi masih muncul dalam penyelenggaraan pelayanan publik di daerah.

Proses dan struktur sistem administrasi yang telah dibangun dijadikan sebagai sebuah instrumen untuk lebih mengatur masyarakat dan mengawasi perilaku masyarakat dibanding mengatur dan mengawasi pemerintah dalam menjalankan tugasnya memberi pelayanan pada masyarakat. Banyak masalah penting yang masih terjadi dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik, misalnya, diskriminasi pelayanan, belum adanya kepastian waktu dan biaya, serta tingkat kepuasan masyarakat yang masih rendah terhadap pelayanan publik itu sendiri (Arnita, dkk 2020).

Dilansir dari laman menpan.go.id, pada tahun 2020, dalam indikasi Ease of Doing Business (EoDB,) Indonesia berada di peringkat ke-73 dari 190 negara terkait standar pelayanan meliputi waktu, biaya, dan prosedur. Peringkat ini masih jauh dari target yang ditetapkan pemerintah yaitu di peringkat 40 di tahun 2022 ini untuk mewujudkan pelayanan yang prima.

Standar pelayanan dalam UU 25/2009 didefinisikan menjadi tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan teratur. Sesuai dengan kata standar maka penyelenggara layanan harus memenuhi setidaknya batas minimum komponen-komponen pelayanan yang sudah terstandardisasi sebagaimana diatur dalam ketentuan ini. Lantas, bagaimana pelayanan dapat dikatakan sangat baik atau prima?

Pelayanan yang Prima

Menurut Sinambela, 2008 (dalam Arnita dkk, 2020) pelayanan yang prima harus memiliki transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, dan kesamaan hak. Transparan bermakna pelayanan bersifat terbuka, mudah, dan dapat diakses semua pihak yang membutuhkan, penyediaan pelayanan harus memadai dan mudah dipahami. Akuntabilitas bermakna pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan. Kondisional bermakna pelayanan harus sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan, bersifat efektif dan efisien.

Partisipatif bermakna pelayanan dapat mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat. Terakhir, kesamaan hak bermakna pelayanan tidak diskriminatif dari aspek apapun. Salah satu upaya mewujudkan pelayanan prima untuk keterjangkauan dan kemudahan layanan kepada masyarakat adalah melalui reformasi administrasi publik.

Reformasi Administrasi Publik

Reformasi administrasi publik adalah suatu upaya perubahan yang dilakukan secara sadar dan terencana dari segala aspek kehidupan, terutama aspek penyelenggaraan administrasi negara sehingga dapat mencapai tujuan secara rasional. Reformasi administrasi publik diharapkan dapat mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik, memperbaiki kinerja, dan memperbaiki praktik administrasi yang tidak sehat (Intan, 2017).

Indonesia melalui Kemenpan RB kemudian gencar melakukan upaya reformasi administrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik mulai dari program mal pelayanan publik (MPP), kompetisi pengelolaan pengaduan pelayanan publik, kompetisi inovasi pelayanan, dan sebagainya. Sedikit kita ulas masing-masing bentuk reformasi ini.

* Mal pelayanan publik. Mal pelayanan publik mengubah struktur dan prosedur birokrasi menjadi lebih efisien kemudian mengubah pelayanan ini menjadi istimewa dan berkualitas. Mal pelayanan publik (MPP) diadopsi dari program public service hall (PSH) milik negara Georgia.

PSH merupakan pusat pelayanan terpadu dan terintegrasi antara pemerintah pusat serta pemerintah daerah untuk melayani masyarakat Georgia. Saat ini Pemerintah Georgia telah membangun 26 PSH di negerinya yang menyediakan lebih dari 450 layanan, serta diakses oleh 20.000 lebih masyarakat Georgia dan warga negara asing yang menetap di sana.

Halaman
12
Sumber: bangkapos
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved