Breaking News:

Horizzon

Kita (Pers) yang Kehilangan Muka

Publik harus paham bahwa masih ada jurnalis yang baik sekaligus mengemban muruah profesi.

Kita (Pers) yang Kehilangan Muka
Bangka Pos
IBNU TAUFIK Jr / Pemred BANGKA POS GROUP

MEMILIH pasrah dan membiarkan pers terus kehilangan muka di mata publik tampaknya adalah pilihan yang salah. Eksis, kemudian secara nyata menunjukkan bahwa masih ada media dan jurnalis-jurnalis yang setia menjunjung muruah adalah langkah yang harus diperjuangkan.

Kita tahu, posisi jurnalis yang pernah beken dengan sebutan kuli tinta yang kemudian namanya bermigrasi menjadi kuli disket, eksistensinya terus terkikis.

Sebagai jurnalis, kita pernah bangga lantaran pekerjaan tersebut adalah pekerjaan mulia. Bahkan jauh sebelum kita, jurnalis adalah pejuang di medan peperangan yang berbeda dengan pejuang kemerdekaan yang memanggul senjata.

Jurnalis di era perjuangan kemerdekaan adalah pejuang eksistensi bangsa ini ke mata dunia. Dari tulisannya, jurnalis mengatakan kepada dunia bahwa bangsa ini, bahwa republik ini ada dan nyata menyuarakan kemerdekaan.

Jurnalis dan pers di era orde Baru juga layak berbangga di masanya yang tidak gampang. Sikap kritis tak jarang harus berujung jeruji besi lantaran mereka harus berhadapan dengan tangan besi kekuatan orde Baru.

Namun, muruah pers dan profesi jurnalis justru terus tergerus di era kebebasan pers bersamaan dengan lahirnya UU Nomor 40 Tahun 1999. Ibarat mati semut di lumbung gula, pers justru kehilangan rohnya saat pers meraih kebebasannya.

Tidak serta-merta memang hal tersebut terjadi. Karena ini juga bukan berarti kita harus menyalahkan UU No.40 Tahun 1999 sebagai tonggak kebebasan pers.

Barangkali ini sebuah otokritik bagi entitas pers yang gagal mengelola kebebasan pers untuk membangun kehidupan pers yang lebih sehat. Pers yang terlalu 'sakti' telah menciptakan candu di dalamnya sehingga justru pelan namun pasti membunuhnya.

Kita sepakat, mengubah UU No.40 Tahun 1999 di situasi saat ini adalah langkah yang terlalu berisiko. Bisa jadi mengubah undang-undang tersebut adalah langkah bunuh diri yang akan kembali mengebiri kebebasan pers.

Namun, kita juga harus ingat, hingga saat ini barangkali UU Kebebasan Pers yang lahir bersama era reformasi adalah satu-satunya undang-undang di Republik ini yang tidak/belum memiliki peraturan pemerintah sebagai penjabaran teknisnya.

Lahir di era reformasi, UU tersebut sangatlah protektif melindungi kehidupan pers dan nyaris tidak memberikan ruang gerak bagi publik di luar entitas pers.

Dari pasal per pasal, sejumlah ancaman hukum diatur bagi pihak-pihak yang mencoba melakukan intervensi terhadap pers. Namun sebaliknya, UU tersebut nyaris tidak memberikan peluang kealpaan bagi pekerja pers. Jikapun ada, maka undang-undang tersebut memercayakan kepada kode etik.

Pers yang terlalu 'sakti' inilah awal malapetaka dari kehidupan pers nasional. Bersamaan dengan era digitalisasi yang masif, lahirlah media-media baru yang hanya memahami UU No.40 Tahun 1999 secara syarat, namun miskin substansi.

Mengatasnamakan kebebasan namun lupa dengan tugas utama pers yang ikut mencerdaskan bangsa lahirlah banyak media sekaligus awak media yang lebih banyak didasari atas motif ekonomi.

Halaman
12
Sumber: bangkapos
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved