Breaking News:

Horizzon

Anak Tiri Reformasi Itu Bernama Oligarki

Pasal paling krusial di UU No.7 tahun 2017 tentang Pemilu terletak pada pasal 222, yang mengatur tentang presidential threshold 20 persen.

Anak Tiri Reformasi Itu Bernama Oligarki
BangkaPos
IBNU TAUFIK Jr, Pemred BANGKA POS GROUP

TIDAK terasa, perhelatan akbar lima tahunan bernama pesta demokrasi yang akan digelar pada 2024 mendatang, tahapannya sudah mulai kita jalani sejak 14 Juni 2022 lalu.

Sesuai kesepakatan antara Pemerintah, DPR dan KPU, tahapan Pemilu 2024 dimulai pada 14 Juni 2022 dengan agenda perencanaan program dan penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu.

Di tahap awal ini pula, kita juga tahu implementasi dari kedaulatan di tangan rakyat melalui pesta demokrasi lima tahunan mendatang dianggarkan sebesar Rp 76,6 Triliun.

Tujuh tahap penting dalam perhelatan pesta demokrasi ini telah disusun dengan rapi. Dimulai dengan pendaftaran dan verifikasi calon peserta Pemilu pada 29 Juli hingga 13 Desember 2022.

Berikutnya adalah Penetapan peserta Pemilu pada 14 Desember 2022.

Tahap ketiga adalah Pencalonan anggota DPD yang dimulai pada 6 Desember 2022 hingga 25 November 2023. Dilanjutkan dengan Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota pada 24 April 2023 hingga 25 November 2023.

Tahap kelima adalah Pencalonan presiden dan wakil presiden pada tanggal 19 Oktober 2023 hingga 25 November 2023. Dilanjutkan dengan Kampanye selama 75 hari mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Dan untuk pemungutan suara sudah ditetapkan akan digelar pada 14 Februari 2024.

Sebagaimana kita tahu, proses panjang pesta demokrasi di tahun 2024 ini masih akan menggunakan UU No.7 tahun 2017.

Berbagai alasan menyebutkan bahwa seyogianya, UU Pemilu memang dibuat untuk jangka yang lebih panjang.

Perubahan UU Pemilu secara berkala dikhawatirkan hanya akan mengakomodir kepentingan politik sesaat yang didasari atas syahwat politik partai pemenang pemilu.

Atas pertimbangan tersebut, Pemilu 2024 masih akan menggunakan UU No.7 tahun 2017 yang pernah digunakan pada Pemilu 2019.

Untuk mengatur hal-hal teknis, maka nantinya hal tersebut akan diatur dengan Peraturan KPU.

Untuk pertimbangan stabilitas dan kepastian hukum, serta menghindari adanya syahwat politik pemenang pemilu, tidak melakukan perubahan terhadap UU Pemilu setiap lima tahun sekali adalah pertimbangan yang cukp elegan.

Pertanyaannya saat ini adalah, bagaimana dengan UU No.7 tahun 2017 yang akan dijadikan landasan utama gelaran akbar pesta demokrasi 2024 yang tahapannya sudah mulai kita jalani?

Halaman
1234
Sumber: bangkapos.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved