Breaking News:

Horizzon

Anak Tiri Reformasi Itu Bernama Oligarki

Pasal paling krusial di UU No.7 tahun 2017 tentang Pemilu terletak pada pasal 222, yang mengatur tentang presidential threshold 20 persen.

Anak Tiri Reformasi Itu Bernama Oligarki
BangkaPos
IBNU TAUFIK Jr, Pemred BANGKA POS GROUP

Kita tahu, pasal paling krusial di UU No.7 tahun 2017 terletak pada pasal 222, yang mengatur tentang presidential threshold (PT) sebesar 20 persen. Pasal yang mengatur tentang ambang batas syarat pencapresan sebesar 20 persen tersebut dinilai melanggar konstitusi.

Pasal 222 UU No.7 tahun 2017 tersebut detailnya berbunyi; 'Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.'

Selain mewajibkan perolehan suara sebanyak 25 persen atau 20 persen jumlah kursi di parlemen, tiket untuk mencalonkan presiden ini juga ditentukan oleh perolehan suara atau dukungan rakyat pada pemilu sebelumnya.

Sejumlah pihak sudah berupaya untuk melakukan judicial review atas arogansi dari aturan di pasal ini.

Namun entah kenapa, Mahkamah Konstitusi selalu menolak permohonan uji materi terhadap pasal 222 UU No.7 tahun 2017 ini.

Terakhir, langkah uji materi dilakukan oleh Yusril Isha Mahendra melalui PBB dan Ketua DPD La Nyalla Matalitti.

Namun lagi-lagi, judical review terhadap pasal 222 ini kembali kandas.

Tercatat, sudah ada 14 kali upaya judicial review dan semuanya kandas.

Kabar terakhir, PKS juga akan melakukan langkah serupa, namun PKS mencoba untuk moderat dengan tidak menghilangkan substansi dan hanya mengurangi angkanya menjadi sekitar 8 persen, sesuai dengan raihan suara mereka di Pemilu 2019.

Fair saja, terlepas siapa yang terus melakukan upaya judicial review dan pihak mana yang menikmati aturan ini, sesungguhnya presidential threshold adalah pengkhianatan terhadap konstitusi.

Penetapan PT pada pelaksanaan pesta demokrasi, termasuk Pemilu 2024 mendatang adalah langkah mengebiri munculnya calon-calon pemimpin bangsa ini.

Dengan PT ini secara politic matematis hanya memungkinkan maksimal tiga calon presiden tampil mengikuti konstestasi.

Pengalaman 2014 dan 2019 dimana polarisasi di masyarakat akan kembali terjadi.

Kita tahu bagaimana efek tersebut masih terasa sampai saat ini.

Halaman
1234
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved