Breaking News:

BPJS Kesehatan Pangkalpinang Teken Kerja Sama dengan Kejaksaan Negeri Bangka Selatan

Kejaksaan Negeri Bangka Selatan membangun sinergi dengan BPJS Kesehatan Cabang Pangkalpinang.

Penulis: Iklan Bangkapos | Editor: M Ismunadi
Ist
BPJS Kesehatan Pangkalpinang Teken Kerja Sama Dengan Kejaksaan Negeri Bangka Selatan 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Dalam rangka meningkatkan efektivitas penanganan dan penyelesaian masalah hukum dalam bidang perdata dan tata usaha negara terkait penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional, Kejaksaan Negeri Bangka Selatan membangun sinergi dengan BPJS Kesehatan Cabang Pangkalpinang.

Sinergi tersebut diwujudkan dengan dilaksanakannya penandatanganan Perjanjian Kerjasama, Senin (27/6/2022).

Perjanjian Kerjasama tersebut ditandatangani secara langsung ditandatangani oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pangkalpinang, Rudy Widjajadi bersama Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Selatan, Mayasari.

“Diperlukan sinergi, dukungan dan kerja sama BPJS Kesehatan dengan berbagai pihak terkait yang memiliki kewenangan di bidangnya masing-masing, salah satunya adalah dengan Kejaksaan Negeri Bangka Selatan dalam penanganan dan penyelesaian masalah hukum dalam bidang perdata dan tata usaha negara terkait penyelenggaraan Program JKN,” sebut Rudy.

Rudy juga menyampaikan apresiasi atas pendampingan yang diberikan Jaksa Pengacara Negara Kejari Bangka Selatan dalam membantu mengoptimalkan fungsi program BPJS Kesehatan.

“Terima kasih kepada Kejaksaan Negeri Bangka Selatan atas bantuan, pendampingan dan bantuan hukum yang diberikan dalam bidang perdata dan tata usaha negara selama ini terhadap BPJS Kesehatan. Kami berharap melalui penandatanganan Perjanjian Kerjasama ini semakin memperkuat penyelenggaraan Program JKN khususnya di Kabupaten Bangka Selatan," tuturnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Selatan, Mayasari menyampaikan pihaknya akan senantiasa berkomitmen mendukung menyukseskan penyelenggaraan Program JKN.

Dengan adanya kerja sama yang dibangun, dirinya menyebut BPJS Kesehatan bisa mengajukan bantuan hukum untuk meningkatkan kepatuhan badan usaha.

“Kami mendukung BPJS Kesehatan dalam penyelenggaraan Program JKN sesuai dengan wewenang dan tugas Kejaksaan dalam bidang perdata dan tata usaha negara, BPJS Kesehatan dapat mengajukan kepada kami dalam hal pemberian bantuan hukum terkait kewajiban perusahaan mendaftarkan pekerja dalam Program JKN dan melakukan pembayaran iuran,” ucapnya.

Lebih lanjut, dirinya berharap pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan yang dilakukan BPJS Kesehatan dapat meningkatkan pencapaian rekrutmen peserta JKN segmen PPU.

“Harapan kami agar seluruh pelaku badan usaha dapat mematuhi regulasi dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku didalam pelaksanaan program JKN,” tutupnya. (Advertorial)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved