Breaking News:

Berita Bangka Barat

Jalan Airlimau ke Tanjungular Terkendala Status Hutan Lindung, Dinas PUPR Babar Ajukan Pinjam Pakai

Sebenarnya, kata Novianto, bila dihitung dari 3,4 kilometer itu, hanya tersisa sekitar 300-an meter yang belum bisa dilewati.

Penulis: Yuranda | Editor: Novita
Bangkapos.com/Yuranda
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Bangka Barat, Novianto 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Pengerjaan jalan penghubung Desa Airlimau ke Pelabuhan Tanjungular, Desa Airputih, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tersendat.

Proses pembuatan jalan sepanjang 17 kilometer yang merupakan program TNI Menunggal Masuk Desa (TMMD) ke-110 tahun 2021 di Desa Airlimau ini, terkendala hutan lindung (HL) sepanjang 3,4 kilometer.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bangka Barat, Novianto, mengatakan, untuk mengatasi kendala tersebut, pihaknya sudah mengajukan surat izin pinjam pakai ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sejak Januari 2022 lalu.

"Sudah diajukan pada Bulan Januari. Saat ini, sudah diproses oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) termasuk Dinas Kehutanan Provinsi, akademisi juga sudah meninjau ke lokasi," kata Novianto saat dikonfirmasi Kamis (21/7/2022).

Sebenarnya, kata Novianto, bila dihitung dari 3,4 kilometer itu, hanya tersisa sekitar 300-an meter yang belum bisa dilewati. Selebihnya jalannya pun sudah kelihatan.

Namun karena statusnya masuk kawasan Hutan Lindung (HL), maka pihaknya belum bisa bergerak sampai surat izin pinjam pakai terbit.

"Kementerian LHK sudah memberikan lampu hijau terkait persoalan tersebut melalui Bapak Bupati Bangka Barat, Sukirman dan telah berkoordinasi dengan Pj. Gubernur Bangka Belitung, Ridwan Djamaluddin, yang sangat responsif terkait masalah tersebut," jelasnya.

Namun mengenai izin pinjam pakai, kata Novianto, PUPR Bangka Barat harus melengkapi persyaratan, seperti dokumen yang harus disiapkan. Satu di antaranya, dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

"Dokumen itu akan diproses tahun ini juga. Kami telah berkoordinasi dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) berkenaan dengan rencana strategis daerah," ungkapnya.

Menurut Novianto, BBPJN sangat mendukung akses Jalan Pelabuhan Tanjungular dan mereka juga bisa mengintervensi untuk mempercepat proses lanjutannya.

"Jadi asetnya, aset kabupaten usulan dari kami kemarin juga sempat sudah didata oleh Balai Jalan Nasional. Estimasinya, dana pengerasan dan tahap lanjut pengerjaan sekitar Rp70-an miliar. Berharap dengan adanya intervensi dari kementerian itu, bisa mempermudah dan mempercepat pelaksanaannya," jelasnya.

Dengan dana yang diperkirakan sebesar Rp70-an miliar ini, proses pengerjaannya dilakukan secara bertahap.

Untuk itu, dirinya juga meminta dukungan dari DPRD Bangka Barat, DPRD provinsi, Pemerintah Provinsi Babel, serta DPR RI.

"Dengan DPR RI, mungkin Komisi V, berkaitan dengan infrastruktur di daerah, karena ke depannya mungkin dengan adanya Pelabuhan Tanjungular ini bisa menyerap tenaga kerja, dapat meningkatkan pendapatan daerah per kapita dan perekonomian bisa berkembang," ucapnya. (Bangkapos.com/Yuranda)

Sumber: bangkapos.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved