Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Kenalkan Sipol, KPU Klaim Jadi Alat Bantu Permudah Pendaftaran Parpol

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan Sistem Informasi Partai Politik alias Sipol dapat mempermudah pendaftaran partai politik (parpol).

Penulis: Cepi Marlianto | Editor: nurhayati
Bangkapos.com/Cepi Marlianto
Anggota KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama pengurus KPU Kota Pangkalpinang saat berfoto bersama dengan para peserta sosialisasi Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD di Hotel Cordela Pangkalpinang, Sabtu (30/7/2022). 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Komisi Pemilihan Umum ( KPU) memastikan Sistem Informasi Partai Politik alias Sipol dapat mempermudah pendaftaran partai politik ( parpol) calon peserta Pemilihan Umum ( Pemilu) pada tahun 2024 mendatang.

Anggota Divisi Teknis KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Husin mengatakan, bahwa Sipol merupakan alat bantu untuk mempermudah partai politik dan juga KPU dalam pendaftaran hingga verifikasi partai politik peserta Pemilu 2024 yang berlangsung 29 Juli-7 Desember 2022.

“Sipol ini memudahkan, semacam mempermudah pelayanan baik kepada partai politik peserta pemilu maupun KPU sendiri,” kata Husin  kepada Bangkapos.com usai menjadi narasumber sosialisasi Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD di Hotel Cordela Pangkalpinang, Sabtu (30/7/2022).

Baca juga: Bupati Bangka Selatan Dianugerahi Gelar Kanjeng Raden Tumenggung dari Keraton Kasunanan Surakarta

Baca juga: Yuk Cicipi Lezatnya Kue Apem Bugis Langsung dari Kukusan, Camilan Pas Saat Ngopi

Menurutnya, Sipol telah digunakan oleh KPU pada Pemilu Serentak 2019, tepatnya di tahun 2017 dan 2018 saat tahap pendaftaran peserta Pemilu 2019. Dengan pengalaman itu, lanjutnya, KPU mencatat berbagai masukan dari partai politik dan merealisasikannya melalui perbaikan Sipol.

Satunya di antaranya terkait pengunggahan KTP dan KTA (kartu tanda anggota) partai secara bersamaan. Sebelumnya, KTP dan KTA hanya bisa diunggah secara terpisah dalam sistem tersebut.

“Bayangkan saja di kabupaten kota KPU wajib memeriksa manual berapa-berapa Parpol, bagaimana kepengurusannya bagaimana keanggotaanya, terlebih di pusat. Berkas yang datang bisa lebih dari satu truk,” beber Husin.

Lebih jauh ungkapnya, Sipol merupakan kewenangan atributif KPU Republik Indonesia yang diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

KPU diberikan kewenangan untuk mengatur pelaksanaan pendaftaran dan verifikasi partai politik. Hal ini agar mempermudah partai politik dalam mengunggah persyaratan data peserta pemilu.

Melalui Sipol juga masyarakat dapat melihat partai-partai mana saja yang ikut dalam pemilihan legislatif tahun 2024, dan pemantauan dari pusat pun lebih mudah.

Sipol akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pendaftaran dan verifikasi parpol peserta pemilu.

“Dahuli Sipol ini pernah akan digunakan untuk pemilu, namun bawaslu belum bisa menerima. Tetapi sekarang tahun 2022 Sipol sudah memiliki badan hukum dan ditetapkan sebagai alat bantu Pemilu,” ungkapnya.

Kendati begitu kata Husin, Pemilu pada tahun 2024 akan jauh berbeda dengan Pemilu tahun 2019 silam, mulai dari pendaftaran Parpol hingga verifikasi parpol.

Terutama dalam hal terkait untuk tahapan pendaftaran parpol. Dimana pendaftaran Parpol pemilu tahun 2024 dilakukan secara terpusat di KPU RI dan dilakukan dewan pimpinan pusat parpol.

Begitu pula ada beberapa kategori parpol yang dapat menjadi calon peserta Pemilu seperti yang diatur dalam Pasal 6 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Parpol Pemilu DPR dan DPRD.

Halaman
12
Sumber: bangkapos.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved