Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Perda RZWP3K dan RTRW Bakal Digabungkan Menjadi RTRWP, Begini Tanggapan DPRD Bangka Belitung

Pemerintah Provinsi Bangka Belitung melakukan penyusunan materi teknis Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP)

Penulis: Riki Pratama | Editor: nurhayati
Bangkapos.com/Riki Pratama
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Provinsi Babel, Amri Cahyadi. 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Pemerintah Provinsi Bangka Belitung melakukan penyusunan materi teknis Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) yang akan diintegrasikan dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).

Revisi ini dilakukan, sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan ruang serta Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan.

Mengenai penggabungan dua aturan daerah RTRWP dan RZWP3K, Wakil Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung,  Amri Cahyadi, memberikan komentar.

Menurutnya, tidak ada perubahan berkaitan dengana materi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang tidak mengalami perubahan sesuai surat Menteri Kelautan Perikanan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor B.4063/DJPRL/XII/2021.

Baca juga: Penyeberangan Mantung-Tanjung Ru, Akademisi Sarankan Perlu Dibangun Dermaga yang Tepat

Baca juga: Toko Herbal Raup Omzet Rp2 Juta Sehari, Lebih Alami Jadi Pilihan Masyarakat Konsumsi Obat Herbal

Hanya saja, kata Amri dilakukan penggabungan, sehingga nantinya bernama Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP).

"Kemudian kami sampaikan, berkaitan dengan isu trategis, agar dapat mengakomodir tentang konektivitas Jembatan Bahtera yang menghubungkan Bangka dan Sumatera Selatan. Karena pengaturan RTRW harus dari kita," jelas Amri Cahyadi kepada Bangkapos.com, Senin (1/8/2022) di Pemprov Bangka Belitung.

Selain itu, kata Politikus PPP ini yang perlu diperhatikan dalam rencana RTRWP, berkaitan dengan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) regional dan Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang semakin tahun semakim sempit wilayahnya.

"Menyangkut TPA regional ini, peroalan sampah sudah krodit khusus di ibu kota Provinsi Babel, Pangkalpinang  di mana daerah itu. Pemakaman Umum kondisi di Pangkalpinang sudah sangat padat. Beberapa wilayah bisa diatur, misalnya untuk seluruh umat beragama. Walau kelihatan ini kelihatan kecil, tetapi perlu untuk lima tahun kedepan mungkin akan menjadi persoalan," ungkap Amri.

Termasuk, persoalan banjir di Kota Pangkalpinang, jangan sampai terulang kembali dan saling menyalahkan satu dengan yang lainnya.

"Jangan saling berlempar-lempar. Tetapi tetapkan persiapkan RTRW-nya, termasuk untuk dapat menunjang pendapatan daerah,  pengaturan tentang air permukaan dapat dimanfaatkan kedepan menjadi panduan sumber pendapatan daerah," kata Amri.

Halaman
12
Sumber: bangkapos.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved