Breaking News:

Berita Bangka Barat

Dinas Pertanian Bangka Barat Rakor dengan Menteri, Pemerintah Pusat Tetap Cabut Pupuk Subsidi

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bangka Barat menyebut pemerintah pusat tetap tidak mengalokasikan pupuk subsidi ke petani.

Penulis: Yuranda | Editor: nurhayati
Bangkapos.com/Yuranda
Kepala Bidang (Kabid) Sarana Prasarana dan Penyuluh Petani, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bangka Barat, Khairanis. 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bangka Barat menyebut pemerintah pusat tetap tidak mengalokasikan pupuk subsidi ke petani kelapa sawit, karet dan lada.

Pemerintah hanya mengalokasikan pupuk subsidi untuk sembilan komuditas yang sudah ditetapkan di Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) nomor 10 tahun 2022.

Sembilan komuditas itu yakni tiga tanaman pangan, tiga tanaman holtikultura dan tiga tanaman perkebunan.

Kepala Bidang (Kabid) Sarana Prasarana dan Penyuluh Petani, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bangka Barat, Khairanis mengatakan, dari hasil rapat koordinasi dengan Menteri Pertanian di Bogor ada sembilan komuditi yang dialokasikan pupuk subsidi.

"Hasil kemarin ada 9 komoditi. Terdiri dari padi, jagung, kedelai. Tanaman holtikultura yakni cabai, bawang merah dan putih dan tanaman perkebunannya ada tebu, kakao, dan kopi rakyat. Tidak dialokasikan kelapa sawit, karet dan lada," kata Khairanis, Selasa (2/8/2022) kepada Bangkapos.com.

Baca juga: Pembunuh Kakak Angkat Diobservasi di Rumah Sakit Jiwa, Ini Kata Kasat Reskrim Polres Bangka

Baca juga: Pemkab Bangka Barat Defisit Anggaran Ratusan Miliar, DPRD Minta Hemat dan Tingkatkan PAD

Khairanis menyebutkan, kebijakan pemberian pupuk subsidi itu, telah melalui pertimbangan dari sejumlah pihak bukan hanya dari Kementerian Pertanian (Kementan) saja.

"Kebijakan itu sudah melalui Rakor dengan komisi IV DPR RI, panja pupuk, juga melibatkan Ombudsman, Kementerian Perekonomian. Keputusan itu tidak diambil Kementan saja," ungkapnya.

Tawarkan Pupuk Alternatif

Khairanis mengatakan untuk komoditi pertanian yang tidak disebutkan dalam Permentan nomor 10 Tahun 2022 ini, Kementan menawarkan sejumlah alternatif.

"Solusi yang ditawarkan oleh Pak Menteri, yang pertama penggunaan pupuk organik seperti MA11 yang ada di Sekarbiru Kecamatan Parittiga. Kedua pengajuan kredit usaha rakyat lewat bank, ada KUR pertanian, KUR holtikultura, KUR perkebunan untuk penggunaan pupuk premium," kata Khairanis.

Baca juga: Belum Satu Tahun, Polres Pangkalpinang Berhasil Amankan 20 Tersangka Kasus Tambang Inkonvensional

Baca juga: Satpol PP Bangka Selatan Tidak Berwenang Tertibkan Tambang Ilegal, Hanya Sebatas Imbauan dan Teguran

Selain itu, petani juga bisa mengajukan proposal melalui program Unit Pengola Pupuk Organik (UPPO) yang diajukan kepada DPRD melalui program jalur aspirasi.

"Di tahun kemarin petani yang membutuhkan UPPO mengajukan proposal tapi tetap melalui pendampingan penyuluh pertanian.

Lewat itu disiapkan hewan sapi, mesin pencacah, dan kandangnya. Urinenya dan kotoran sapinya bisa dimanfaatkan, " ucapnya.

(Bangkapos.com/Yuranda)

Sumber: bangkapos.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved