Breaking News:

Berita Pangkalpinang

DPRD Babel Pertanyakan Pungutan Pajak Bagi Kolektor Timah, Hingga Kini Belum Berjalan

Terkait rencana penarikan pajak dari para kolektor timah harus dapat dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal.

Penulis: Riki Pratama | Editor: Tedja Pramana
Dok/Beliadi
Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Beliadi. 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Pemerintah Provinsi Bangka Belitung hingga saat ini belum menjalankan secara jelas terkait pengenaan pajak terhadap para kolektor timah.

Padahal kebijakan itu, telah disepakati bersama oleh Gubernur Babel periode 2017-2022, Erzaldi Rosman bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, instansi vertikal dan lembaga keuangan beberapa waktu lalu.

Ia menetapkan kebijakan terkait pengenaan pajak bagi para kolektor timah.

Hal tersebut dilakukan sebagai upaya menunjang pendapatan negara dan daerah dari sektor pajak timah.

Anggota Komisi II DPRD Bangka Belitung, Beliadi mengatakan, dirinya mendukung terkait kebijakan yang pernah disetujui bersama forkopimda tersebut.

"Saat ini baik pusat ataupun daerah sedang berupaya meningkatkan pendapatan dari sektor pajak ataupun pendapatan negara bukan pajak. Di Babel salah satunya timah," kata Beliadi kepada Bangkapos.com, Rabu (3/8/2022).

Selain itu, menurutnya terkait rencana penarikan pajak dari para kolektor timah harus dapat dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal.

"Ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian misalnya kolektor timah tersebut membeli timahnya dari IUP PT Timah atau swasta. Karena jelas izinnya tentu boleh dangan catatan ada dasar hukumnya. Baik aturan pemerintah aturan menteri atau perda/pergub, supaya pemungutan pajak tersebut legal," tegasnya.

"Walaupun kemungkinan nanti akan terjadi pemungutan pajak dari sumber asal barang di luar IUP yang berizin. Ini pengawasanya bagaimana. Tata usahanya, karena kita tahulah bagaimana kegiatan masyarakat mengambil timah ini," terangnya.

Ia mengharapkan pungutan pajak dari kolektor timah ini dapat terlaksana, demi meningkatkan pendapatan daerah walaupun kadang kala timah yang diambil berasal dari luar IUP resmi.

Halaman
12
Sumber: bangkapos.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved