Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Terkait Tahapan Penyidikan Dugaan Tipikor Tunjangan Transportasi DPRD Babel, Begini Kata Dosen UBB

aiknya status dugaan korupsi tunjangan transportasi pada unsur pimpinan di lembaga DPRD Provinsi Bangka Belitung menjadi penyidikan oleh Kejati Babel

Penulis: Riki Pratama | Editor: Fery Laskari
Bangkapos.com
Ilustrasi koruptor atau korupsi 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Naiknya status dugaan korupsi tunjangan transportasi pada unsur pimpinan di lembaga DPRD Provinsi Bangka Belitung menjadi penyidikan oleh Kejati Babel menjadi perhatian banyak kalangan.

Baru baru ini pula, Kejati Babel telah melakukan pemeriksaan terhadap Wakil Ketua DPRD Babel terkait penyidikan dugaan korupsi tunjangan transportasi DPRD Babel 2017-2021.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung (UBB), Ndaru Satrio, menjelaskan terkait tahap penyidikan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian terpenting, dari tahap yang harus dilalui untuk menuju suatu pembuktian tindak pidana ini.

"Harapannya tentu mengarah pada hasil putusan yang optimal dan mampu mendekati kebenaran materiil. Keberadaan tahap penyidikan tidak bisa dilepaskan dari adanya ketentuan perundangan yang mengatur tindak pidana korupsi. Yang penyidikannya dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, dan Kejaksaan," kata Ndaru kepada Bangkapos.com, Jumat (5/8/2022).

Dikatakannya, regulasi yang mengaturnya adalah Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

"Jadi sejauh mana seseorang dapat ditetapkan sebagai terangka tentunya kita harus melandaskan pada apa yang terdapat pada KUHAP yang kemudian telah disempurnakan dengan Putusan MK No.21/PUU-XII/2014," lanjutnya.

Putusan MK tersebut, kata Ndaru menjelaskan penetapan tersangka harus berdasarkan minimal 2 alat bukti sebagaimana termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan orang yang diduga melakukan tindak pidana.

"Mekanisme penyelesaian perkara yang ada, dalam hal ini penyidikan dan penetapan tersangkanya juga harus melandaskan pada profesionalisme yang tinggi. Proporsional, dan transparan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dari aparat penegak hukum. Hal ini juga agar lebih berhati-hati dalam menjadikan seseorang sebagai tersangka," tegasnya.

Sementara, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPRD Bangka Belitung Adet Mastur, menanggapi terkait naiknya status dugaan korupsi tunjangan transportasi pada unsur pimpinan di lembaga DPRD Provinsi Bangka Belitung menjadi penyidikan.

Dia mengatakan, pihaknya menghormati prores hukum yang sedang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini Kejaksaam Tinggi Bangka Belitung.

Halaman
12
Sumber: bangkapos.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved