Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Wali Kota Pangkalpinang Pastikan KUA-PPAS Fokus Bayar Listrik Hingga THR

Pemerintah Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung memastikan tetap akan memfokuskan sektor prioritas dalam rancangan Kebijakan Umum

Penulis: Cepi Marlianto | Editor: nurhayati
Bangkapos.com/Cepi Marlianto
Wali Kota Pangkalpinang Maulan Aklil. 

BANGKAPOS.COM, BANGKA --  Pemerintah Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung memastikan tetap akan memfokuskan sektor prioritas dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2022.

Wali Kota Pangkalpinang, Maulan Aklil mengatakan, rancangan perubahan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memang harus dilakukan karena adanya penyesuaian akibat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, sehingga perlu dilakukan penyesuaian kembali sesuai dengan perkembangan pelaksanaan anggaran daerah dalam tahun anggaran berjalan.

“Kebijakan-kebijakan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 ini lebih bersifat penyelarasan anggaran program dan kegiatan yang tercantum dalam perubahan RKPD Tahun 2022,” jelas Maulan Aklil kepada Bangkapos.com usai rapat paripurna di Gedung DPRD setempat, Jumat (5/8/2022).

Maulan Aklil yang biasa disapa Molen mengungkapkan, pendapatan daerah dalam rancangan perubahan KUA-PPAS APBD tahun 2022 ini estimasi mengalami kenaikan dari target sebelumnya.

Kenaikan ini bersumber dari beberapa sumber pendapatan yang Salah satunya dari penerimaan dana transfer pusat.

Seiring kenaikan pendapatan daerah, rencana alokasi belanja pada rancangan KUA-PPAS dianggarkan bertambah.

Penambahan itu akan difokuskan pada kegiatan yang sangat mendasar yang menyentuh kepentingan publik.

Selain itu penambahan ini dialokasikan untuk memenuhi pendanaan belanja wajib mengikat seperti belanja kebutuhan listrik yang diakibatkan kenaikan tarif dasar listrik, air, telepon, kekurangan belanja gaji dan tunjangan pegawai terkait pembayaran THR dan gaji ke-13.

“Juga membiayai kegiatan yang telah mendahului perubahan, kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK-Red) fisik dan non fisik, kegiatan yang bersumber dari dana insentif daerah, dan dana bantuan keuangan dari Provinsi,” terang Molen.

Lanjut dia, rencana pembiayaan daerah dalam rancangan perubahan KUA-PPAS APBD tahun Anggaran 2022 ini adalah penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) APBD tahun anggaran 2021 bertambah dari sebelumnya. Hal ini dimanfaatkan menutupi defisit belanja dan direncanakan juga untuk penambahan penyertaan modal.

Halaman
12
Sumber: bangkapos.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved