Monarki Absolut dan Demokrasi, Begini Corak Pemerintahan Kerajaan Brunei Darussalam
Negara Brunei Darussalam menganut corak pemerintahan monarki absolut dan demokrasi
Penulis: Vigestha Repit Dwi Yarda | Editor: M Zulkodri
lihat foto
BANGKAPOS.COM- Negara Brunei Darussalam atau Brunei adalah negara berdaulat di Asia Tenggara yang terletak di pantai utara pulau Kalimantan.
Meski bertetangga dengan negara Indonesia, Brunei Darussalam rupanya memiliki corak pemerintahan yang berbeda.
Negara ini tergolong negara kerajaan yang dipimpin oleh seorang Sultan yang menjabat sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan.
Sultan juga merangkap sebagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan dengan dibantu oleh Dewan Penasihat Kesultanan dan beberapa Menteri.
Corak pemerintahan negeri Petro Dollar ini disebut dengan monarki absolut.
Monarki absolut merupakan salah satu bentuk pemerintahan monarki yang biasanya pemimpin negara dalam pemerintahan monarki dipilih berdasarkan keturunan.
Dalam Bahasa Inggris, monarki absolut sering disebut sebagai absolute monarchy yang merupakan bentuk pemerintahan di mana pemimpin berkuasa secara penuh karena tidak ada batasan hukum yang mengikat.
Sementara itu melansir dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), monarki absolut merupakan bentuk pemerintahan, kekuasaan tertinggi terletak ada pada seorang raja.
Monarki Absolut adalah bentuk pemerintaha dimana seorang pemimpin atau raja memegang kekuasaan penuh untuk mengatur negaranya.
Baca juga: Kisah Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah Habiskan Rp355,6 Juta Untuk Sekali Pangkas Rambut
Baca juga: Tak Disangka Segini Gaji Sopir di Brunei Darussalam, Sebulan Bisa Sampai Dua Digit
Baca juga: Simak Syarat Jadi TKI di Brunei Darussalam, Cuma Perlu Siapkan Ini
Bentuk pemerintahan ini dinilai cocok diterapkan untuk negara kecil karena jumlah penduduknya yang sedikit.
Brunei Darussalam dipimpin oleh seorang Sultan yakni Sultan Sir Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah.
Sultan Hassanal Bolkiah yang gelarnya diturunkan dalam wangsa yang sama sejak abad ke-15, ialah kepala negara serta pemerintahan Brunei.
Melansir dari Wikipedia, negara Brunei rupanya tidak memiliki dewan legislatif, namun pada bulan September 2000, Sultan bersidang untuk menentukan Parlemen yang tidak pernah diadakan lagi sejak tahun 1984.
Parlemen ini tidak mempunyai kuasa selain menasihati Sultan disebabkan oleh pemerintahan mutlak Sultan.
Negara politik paling stabil di Asia
