Breaking News:

Berita Bangka Barat

Kejari Babar Terima SPDP Laka Lantas Libatkan Mobil Sekda dan Dokter, Sopir Terancam 6 Tahun Penjara

Kasi Pidum Kejari Babar, Jen Maswan Sinurat, dalam kasus laka lantas tersebut, hanya ada satu orang tersangka terancam maksimal 6 tahun penjara.

Penulis: Yuranda | Editor: Novita
Bangkapos.com/Yuranda
Kasi Pidana Umum Kejari Bangka Barat, Jen Maswan Sinurat 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Kejaksaan Negeri Bangka Barat sudah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kecelakaan lalu lintas yang melibatkan mobil dinas milik Sekretaris Daerah, Muhammad Soleh, dengan sepeda motor milik dr Setia Hermawan, Rabu (10/8/2022).

Kecelakaan itu terjadi di Tikungan S, tepatnya di ruas jalan Desa Air Limau, Kecamatan Muntok, Kabupaten Babar, pada Selasa (26/7/2022) lalu. Peristiwa itu menyebabkan dr Setia Hermawan bertugas di Puskesmas Simpangteritip meninggal dunia.

Kasi Pidana Umum Kejari Bangka Barat, Jen Maswan Sinurat, mengatakan, dalam SPDP tersebut, pihaknya telah menetapkan pengemudi mobil CRV berinisial SW sebagai tersangka kasus laka lantas tersebut.

"Pada Kamis 5 Agustus kemarin kami telah menerima SPDP dari unit Satlantas Polres Babar. SW yang diduga melanggar pasal 310 ayat (4) UU RI nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)," kata Jan di ruang kerjanya, Rabu (10/8/2022).

Kata Jan, dalam kasus kecelakaan lalu lintas tersebut, hanya ada satu orang tersangka terancam maksimal 6 tahun penjara.

"Kalau kami lihat diaturan laka lantas Pasal 310 ayat 4 itu, ancaman maksimalnya 6 tahun. Kecelakaan yang menyebabkan meninggalnya orang. Kalau kita lihat dari SPDP yang dikirim ke kami itu, satu tersangka," jelasnya.

Dia menambahkan, kasus laka lantas tersebut dapat dilakukan Restorative Justice (RJ). Untuk hal itu, pihaknya masih melakukan peninjauan lebih lanjut.

"Kita lihat nanti tidak masalah diajukan Restorative Justice-nya ke pimpinan. Apakah persyaratannya terpenuhi, misalkan perdamaiannya ada, terus syarat-syarat lainnya," ucapnya.

"Seperti tidak melebihi ancaman 5 tahun dan dendanya tidak lebih kerugian di atas Rp2,5 juta. Nanti kita tunggu petunjuk pimpinan apakah bisa nanti kami infokan lagi," tambahnya. ( Bangkapos.com/Yuranda)

Sumber: bangkapos.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved