Breaking News:

BPJS Ketenagakerjaan Gelar Monev dan Mou dengan Kejaksaan Bangka Belitung

BPJAMSOSTEK Cabang Pangkalpinang melakukan Monev bersama Kejaksaan Tinggi Kejati Beserta Kejari Sewilayah Prov. Babel.

Penulis: iklan bangkapos | Editor: fitriadi
Ist
BPJAMSOSTEK Cabang Pangkalpinang melakukan Monev bersama Kejaksaan Tinggi Kejati Beserta Kejari Sewilayah Prov. Babel. 

BANGKAPOS.COM - BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Cabang Pangkalpinang melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) bersama Kejaksaan Tinggi (Kejati) beserta Kejaksaan Negeri (Kejari) se-wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

egiatan ini dilaksanakan atas kerja sama kedua belah pihak yang telah terjalin dalam hal meningkatkan kepatuhan pemberi kerja terhadap program jaminan sosial BPJamsostek.

Kegiatan Monev sekaligus penandangatanganan memorandum of understanding (MoU) antara BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Sumbagsel dan Kantor Cabang Pangkalpinang dengan Kejati beserta Kejari se-wilayah Bangka Belitung diselenggarakan di Hotel Swisbell Pangkalpinang.

Acara penandatanganan MoU dihadiri Eko Purnomo selaku Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumbagsel, Agus Theodorus Parulian Marpaung selaku Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pangkalpinang dan Daru Tri Sadono selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung,  Kamis (11/8).

Eko Purnomo mengatakan, Kerja sama dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) beserta Kejaksaan Negeri (Kejari) Sewilayah Provinsi Bangka Belitung sementara ini fokus pada persoalan tunggakan atau piutang perusahaan macet.

"Jadi jika ada perusahaan atau pemberi kerja menunggak iuran atau mengabaikan hak-hak normatif para pekerjanya maka kita limpahkan ke kejaksaan dengan memberikan Surat Kuasa Khusus (SKK)," jelas Eko.

Kerja sama ini adalah upaya alternatif terhadap perusahaan yang menunggak iuran atau mengabaikan hak-hak normatif pekerjanya. Namun sebelumnya BPJAMSOSTEK telah melakukan pendekatan persuasif.

Jika perusahaan mengabaikan pendekatan persuasif , BPJAMSOSTEK akan melakukan kerjasama dengan instansi penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan.

"Jika upaya tersebut tidak berhasil maka dengan terpaksa kami limpahkan ke pihak Kejaksaan," ucap Eko.

Eko mengatakan dengan diserahkannya SKK ke Kejari Sewilayah Provinsi Bangka Belitung diharapkan perusahaan bisa segera menyelesaikan tunggakannya. 

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved