Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Honorer yang Memiliki Kriteria Ini Tak Rekomendasikan Jadi PPPK di Kota Pangkalpinang

Tak semua tenaga honorer di Kota Pangkalpinang, Babel tak semuanya dapat direkomendasikan jadi PPPK, ini alasannya

Penulis: Evan Saputra CC | Editor: Evan Saputra
Tribun Pontianak
Honorer yang Memiliki Kriteria Ini Tak Rekomendasikan Jadi PPPK di Kota Pangkalpinang. Ilustrasi PPPK (P3K) 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Tak semua tenaga honorer di Kota Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung (Babel) tak semuanya dapat direkomendasikan jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja alias PPPK.

Hal ini dikarenakan ada beberapa kriteria yang jadi pertimbangan dan jadi perhatian serius pemerintah setempat.

Wali Kota Pangkalpinang, Maulan Aklil mengatakan, terdapat beberapa kriteria tenaga honorer tidak bakal direkomendasikan menjadi PPPK.

Baca juga: Akhirnya Rita Buka Suara Disebut Simpanan Jenderal Hingga Putri Sambo Menangis di Mako Brimob

Baca juga: Seberapa Kaya Ferdy Sambo? Berani Janjikan Bharada E, RR, dan KM Uang Tutup Mulut Rp 2 Miliar

Di mana saat ini terdapat sekitar 3.882 tenaga honorer di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.

Dari jumlah itu pegawai non aparatur sipil negara (ASN) yang jarang masuk ke kantor, membangkang hingga terlibat narkoba dipastikan tidak akan direkomendasikan menjadi PPPK pada tahun 2023.

“Saya pesan kepada perangkat daerah tolong diurus benar-benar dan tegas. Bagi yang tidak masuk, tidak disiplin, jarang ke kantor, tidak menurut sama pimpinan, bahkan narkoba segala macam itu jangan direkomendasikan menjadi PPPK,” kata Maulan Aklil kepada Bangkapos.com, Kamis (11/8/2022).

Molen biasa Maulan Aklil disapa mengungkapkan, pada rapat kerja nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) XV di Padang, Sumatera Barat beberapa waktu lalu kayaknya sendiri sudah menyampaikan beberapa masukan perihal tenaga honorer.

Sebagai kepala daerah ia memang sangat memperjuangkan nasib ribuan tenaga honorer yang ada di Kota Pangkalpinang. Pihaknya berusaha bagaimana caranya ribuan tenaga honorer tersebut tidak diberhentikan, bahkan berpikir bagaimana caranya bisa diangkat menjadi ASN.

Wali Kota Pangkalpinang, Maulan Aklil.
Wali Kota Pangkalpinang, Maulan Aklil. (Bangkapos.com/Cepi Marlianto)

Oleh karena itu, sebagai Ketua Dewan Pengurus Komisariat II Apeksi Sumatera Bagian Selatan ia terus berjuang dengan beberapa daerah lain membuat rekomendasi yang disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Negara.

“Kita bentuk rekomendasi dan disampaikan dengan pak presiden dan para menteri, bukan hanya masalah tenaga honorer dan PPPK, tetapi banyak juga yang sudah kita sampaikan hasil dari rapat bersama itu,” terang Molen.

Halaman
123
Sumber: bangkapos.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved