Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Akademisi Sebut Gubernur Bisa Beri Rekomendasi WIUP asal Ada Rekomendasi dari Bupati

Surat rekomendasi itu berisi memberikan rekomendasi CV Wasilah Abdi Perkasa melakukan penambangan WIUP DU 1553, lokasi Laut Belo, Bangka Barat.

Penulis: Cici Nasya Nita | Editor: Tedja Pramana
Istimewa
Dosen Hukum Tata Negara (HTN) FH UBB, Muhammad Syaiful Anwar. 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Penjabat (Pj) Gubernur Bangka Belitung, Ridwan Djamaluddin menerbitkan rekomendasi dukungan penerbitan surat perintah kerja (SPK) PT Timah Tbk kepada CV Wasilah Abdi Perkasa pada 27 Juli 2022.

Surat rekomendasi itu berisi memberikan rekomendasi CV Wasilah Abdi Perkasa melakukan penambangan WIUP DU 1553, lokasi Laut Belo, Bangka Barat.

Dosen Hukum Tata Negara (HTN) FH UBB, Muhammad Syaiful Anwar menyebutkan gubernur bisa memberi rekomendasi wilayah izin usaha pertambangan (WIUP), asal sudah ada rekomendasi dari bupati atau walikota.

Dijelaskan secara regulasi, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara, pada Pasal 8 ayat (2) menjelaskan bahwa usulan rencana penetapan WIUP dan/atau WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal dengan gubernur dan instansi terkait dalam rangka permintaan rekomendasi WIUP dan/atau WIUPK.

"Hal ini menunjukan bahwa Direktur Jenderal dan Gubernur mengkoordinasikan permintaan rekomendasi WIUP atau WIUPK sehingga secara alas dasar ini, Gubernur memberikan rekomendasi ke Dirjen ESDM untuk penetapan WIPU atau WIUPK tersebut," ujar Anwar, Selasa (16/8/2022).

Selain itu, dalam Ayat 3, menjelaskan bahwa Rekomendasi oleh gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi informasi mengenai pemanfaatan lahan dan karakteristik budaya masyarakat berdasarkan kearifan lokal, termasuk daya dukung lingkungan pada WIUP Mineral Logam, WIUP Batubara, dan/atau WIUPK.

"Berdasarkan hal tersebut Gubernur dapat memberikan rekomendasi jika diperlukan untuk pemanfaatan lahan dan karakteristik budaya masyarakatnya yang berbasis kearifan lokal," katanya.

Dalam Ayat (4) dalam peraturan ESDM tersebut, menjelaskan bahwa "Gubernur dalam memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapatkan rekomendasi dari bupati/wali kota.

Perihal tersebut menjelaskan bahwa Gubernur dalam meminta rekomendasi WIUP atau WIUPK harus mendapatkan rekomendasi dari bupati atau wakilota.

"Hal ini menunjukan bahwa gubernur dalam memberikan rekomendasi harus mendasarkan pada persetujuan bupati atau walikota, jika bupati atau walikota tidak memberikan rekomendasinya maka gubernur-pun tidak bisa mengajukan permintaan rekomendasi WIUP atau WIUPK. Jadi secara prinsip, rekoomendasi itu muncul jika sudah mendapatkan rekomendasi dari bupati atau walikota dimana tempat untuk melakukan penambangan tersebut," tegas Anwar.

Sementara, Anwar juga menjelaskan konsep mutatis mutandis dalam pembuatan kebijakan yang dilakukan Pj Gubernur tersebut.

Halaman
123
Sumber: bangkapos.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved