Breaking News:

Advertorial

Kolaborasi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan Pastikan Kepatuhan Badan Usaha

BPJS Kesehatan bersama BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pangkalpinang melakukan pemeriksaan lapangan terkait kepatuhan badan usaha

Penulis: Iklan Bangkapos | Editor: nurhayati
Ist
BPJS Kesehatan bersama BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pangkalpinang melakukan pemeriksaan lapangan terkait kepatuhan badan usaha dengan mengunjungi tiga badan usaha yang berada di kota Pangkalpinang pada (27/07). 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- BPJS Kesehatan bersama BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pangkalpinang melakukan pemeriksaan lapangan terkait kepatuhan badan usaha dengan mengunjungi tiga badan usaha yang berada di kota Pangkalpinang pada (27/07/2022).

Kegiatan tersebut merupakan kolaborasi bersama antara petugas pemeriksa BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dalam upaya meningkatkan kepatuhan badan usaha dan memastikan para pekerja memiliki jaminan sosial yang diamanatkan oleh Undang-Undang dan ketentuan regulasi yang berlaku.

Petugas Pemeriksa BPJS Kesehatan Cabang Pangkalpinang, Sutan N.S Simamora menyampaikan ada beberapa ketentuan yang wajib dilakukan pemberi kerja terhadap para pekerjanya yang telah diatur oleh undang-undang.

“Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 disebutkan pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta JKN kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dengan membayar iuran,” jelasnya.

Selain itu, pelaksanaan kegiatan bersama tersebut juga menyampaikan informasi dan regulasi kepada badan usaha untuk meningkatkan pemahaman badan usaha terhadap regulasi yang berlaku.

"Program JKN selain untuk memberikan perlindungan kesehatan secara komprehensif, tentunya program ini juga merupakan program kepesertaan wajib untuk seluruh penduduk dengan prinsip gotong royong,” lanjutnya.

Dirinya juga mengimbau, badan usaha untuk menyampaikan jumlah data pekerja dan memberikan data gaji yang benar serta kepatuhan terhadap pembayaran iuran.

“Masih ada badan usaha memberikan data gaji dan data jumlah pekerja yang tidak sesuai, sehingga kami himbau untuk menyampaikan data yang benar. Bagi badan usaha yang belum mendaftarkan pekerjanya akan ada risiko berupa sanksi seperti teguran hingga badan usaha tersebut tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku,” tegasnya.

Senada dengan hal tersebut, Petugas Pemeriksa BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pangkalpinang, Charli Andreas menyampaikan kegiatan pemeriksaan lapangan bersama sangat membantu kedua instansi untuk mendapatkan data yang valid dan benar.

"Program Jaminan Sosial dihadirkan oleh negara untuk memastikan seluruh penduduk memiliki perlindungan dalam berbagai risiko kondisi baik itu sakit, kecelakaan kerja hingga kematian. Kegiatan bersama ini tentunya memberikan kemudahan bagi badan usaha untuk mencocokkan data baik yang ada di BPJS Ketenagakerjaan maupun di BPJS Kesehatan sehingga memastikan baik pekerja maupun pemberi kerja terlindungi oleh jaminan sosial berdasarkan amanat Undang-Undang SJSN dan turunannya,” ujarnya

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved