Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Akademisi Soroti Soal Kompensasi, Sebut Alur Birokrasi Pertambangan Rumit

Penolakan terhadap aktivitas tambang oleh warga pun sudah sering terjadi, tapi pertambangan tetap dilakukan atas dalih sudah mendapatkan izin.

Penulis: Cici Nasya Nita | Editor: Tedja Pramana
Ist/Darwance
Dosen Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, Darwance. 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Dosen Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung (UBB), Darwance menyoroti soal kompensasi penambang yang memiliki izin kepada masyarakat yang terdampak.

"Semakin ke sini, pembahasan tentang dampak dari pertambangan timah tidak lagi hanya soal kerusakan lingkungan hidup, tapi sudah bergeser salah satunya soal kompensasi," ujar Darwance, Senin (22/8/2022).

Menurutnya, hal ini satu diantara disebabkan oleh alur birokrasi pertambangan yang demikian rumit, mulai dari kewenangan, batas-batas wilayah, perizinan dan lain sebagainya.

"Penolakan terhadap aktivitas tambang oleh warga pun sudah sering terjadi, tapi pertambangan tetap dilakukan atas dalih sudah mendapatkan izin dari pemerintah. Sebagai bagian dari negosiasi, disepakati salah satunya adanya kompentasi terutama yang diberikan kepada masyarakat yang terdampak langsung, misalnya nelayan jika pertambangan dilakukan di laut, atau jika pertambangan dilakukan di darat biasanya diberikan kepada petani," jelas Darwance.

Dia menyebutkan, kompensasi dari pihak yang melakukan usaha pertambangan sebetulnya merupakan bentuk tanggungjawab kepada masyarakat yang terdampak aktivitas tambang.

"Kompensasi itu pada prinsipnya adalah ganti rugi, jadi harusnya memang diberikan kepada pihak yang dirugikan. Siapa misalnya? Mereka adalah pihak yang terdampak karena adanya aktivitas tambang, pendapatannya menjadi berkurang atau bahkan hilang sama sekali," katanya.

Kompensasi juga bisa diberikan kepada mereka yang secara materil dalam konsep keperdataan, ada kekayaan yang hilang, misalnya tanah atau wilayah yang selama ini secara hukum sah miliknya.

Kedati begitu, kata Darwance, kompensasi yang diberikan oleh pihak tertentu, misalnya perusahaan pertambangan timah kepada warga yang terdampak dari aktivitas pertambangan yang dilakukan, bukanlah syarat mutlak dan tunggal bahwa sebuah perusahaan langsung boleh menambang.

"Bukan begitu. Soal itu, secara hukum proses perizinannya jelas, siapa yang berwenang memberikan izin dan syarat apa saja yang harus dipenuhi. Jika persyaratan-persyatan ini sudah terpenuhi, baru boleh menambang. Sering juga terjadi adalah izin sudah dikantongi, tapi masyarakat masih menolak.
Kondisi seperti ini harus diperhatikan, dan di sinilah lazimnya muncul konsep kompensasi," katanya.

Dia menjelaskan, dalam hukum perusahaan, kompensasi ini sebetulnya mirip dengan konsep Coorporate Social Responsibility (CSR), tapi terpisah karena tidak sama.

CSR itu sebuah kewajiban sebagaimana amanat Pasal 74 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

"Sementara kompensasi ini berdiri di atas kesepakatan, atau lebih kepada tanggungjawab moril sebuah perusahaan untuk memperhatikan kondisi masyarakat di lingkungan sekitar tambang," katanya.

Dari aspek legal, Darwance belum menemukan adanya aturan khusus yang mengatur tentang kompensasi dalam pertambangan.

"Dalam undang-undang perseroan terbatas misalnya, hanya mengatur tentang CSR yang ini berlaku juga untuk perusahaan apa pun termasuk di bidang pertambangan sebagai perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam," katanya.

Halaman
12
Sumber: bangkapos.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved