Berita Pangkalpinang
Jelang Kenaikan Harga BBM, Antrean BBM di SPBU Selindung Pangkalpinang Mengular, Ada Indikasi Pungli
Pemerintah Indonesia bakal menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi,
Penulis: Nurhayati CC | Editor: nurhayati
BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Pemerintah Indonesia bakal menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi,
Bahkan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) akan mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi ini.
Rencananya, Pertalite disebut-sebut akan mengalami kenaikan harga. Kenaikan harga BBM jenis Pertalite dikabarkan naik Rp 2.350.
Harga Pertalite yang dibanderol saat ini adalah Rp 7.650 per liternya.
Itu berarti, bila kabar tersebut akan direalisasikan, harga pertalite per liternya menjadi Rp 10.000 per liter.
Selain itu juga BBM jenis solar ikut naik, namun belum dipastikan berapa kenaikannya.
Kendati harga BBM belum naik, namun di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antrean BBM di sejumlah SPBU dari pagi sudah ramai.
Seperti di SPBU Selindung, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antrean BBM mengular.
Diakui sopir truk, Acek, ia terpaksa harus mengantre berjam jam untuk memperoleh solar di SPBU Selindung, Pangkalpinang, (23/8/2022).
Tidak hanya Acek, kondisi serupa juga harus dialami sejumlah sopir truk lainnya.
Sementara pantauan Bangkapos.com, antrean tak hanya terjadi di depan SPBU, namun mengular hingga gedung Bes Cinema.
Akibat antrean tersebut, sesekali terjadi kemacetan arus lalu lintas di depan SPBU.
Para pengendara yang melaju, terpaksa memperlambat laju kendaraan akibat keluar masuk kendaraan ke SPBU.
Bahkan warga yang diduga sebagai pengurus di SPBU, terpaksa turun tangan mengurai kemacetan tersebut.
Acek mengaku heran, kendati telah mengantre lebih dari dua jam namun jalur antrean mereka tak kunjung berjalan.
Namun tidak dengan barisan yang ada persis di depan SPBU, yang berjalan lancar dan silih berganti mengisi BBM.
"Kadang sudah tidak sesuai lagi, sudah lebih dari dua jam ngantre solar, cuma sampai sekarang tidak jalan jalan. Beda dengan sebelah sana yang sebentar sebentar masuk," kata Acek, Selasa (23/8/2022)
Menurut Acek, dirinya mendapat jatah solar sesuai ketentuan Fuel Card, yakni 60 liter. Dalam sepekan, warga Kampak tersebut hanya mengantre dua kali.
"Kayaknya kalau sekarang tidak berani lagi orang bermain Fuel Card lebih dari satu. Ngisi seminggu dua kali saja susahnya begini, apalagi tiap hari," keluh Acek.
Kapolsek Taman Sari, Kompol Robbi Nurdianto, berjanji akan menindak lanjuti adanya keluhan tersebut.
Menurutnya, antrean kendaraan itu dipicu adanya SPBU yang mendapat pembinaan dari pihak Pertamina.
"Terima kasih infonya akan tindaklanjuti dan kami lidik. Info antrean disebabkan karena adanya SPBU yang tidak melayani pengisian BBM solar karena dilakukan pembinaan oleh Pertamina, seperti SPBU Pangkalbalam," kata Robbi.
Indikasi Pungli
Dibalik antrean BBM jenis solar di SPBU Selindung, terindikasi adanya praktik pungutan liar (pungli).
Praktik pungli tersebut diduga dilakukan sejumlah oknum warga setempat.
Tidak tanggung tanggung, nominal uang pelicin yang dipungut cukup fantastis, yakni Rp 50.000 tiap truk.
Pantauan Bangkapos.com, sejumlah oknum warga yang disinyalir sebagai pengkoordinir, mendominasi pergerakan yang ada di SPBU Selindung.
Mereka tampak sibuk, mengatur keluar masuk kendaraan di jalur antrean pengisian BBM jenis solar. Sementara pihak keamanan SPBU tak terlihat mengurai antrean.
Sementara beberapa anggota kepolisian dari Polsek Taman Sari, Kota Pangkalpinang turut mengawasi jalannya pendistribusian BBM.
Seorang sopir truk Acek, mengisahkan ada perbedaan antara sopir yang memberikan uang pelicin atau tidak.
Mereka yang memberikan uang pelicin, lebih didahulukan ketimbang mereka yang mengantre sebagaimana mestinya.
"Sudah dua jam lebih antre tapi tidak jalan jalan," keluh Acek.
"Tapi kok yang di depan SPBU lancar lancar saja pengisiannya," tanya bangkapos.com.
"Iya karena mereka bayar satu mobil lima puluh ribu, kalau kami tidak sanggup membayar, itu" timpalnya.
Sebetulnya, kata Acek tidak mempersoalkan adanya praktik uang pelicin itu, hanya saja perlu ada toleransi dari pihak pengurus. Terlebih pekerjaan mereka sangat bergantung dengan Solar.
"Sebenarnya tidak masalah yang bayar itu di prioritaskan, tapi misalnya tiga banding satu. Misal yang sana masuk tiga yang sini satu, jadi yang antrean kami ini juga jalan, ini tidak semuanya di masukkan otamatis yang jalur kami ini tidak jalan jalan," ungkap Acek.
Sementara Kapolsek Taman Sari, Robbi Nurdianto menyebut pihaknya tengah mendalami adanya praktik pungli tersebut. Terlebih hal tersebut menjadi atensi Kapolri.
"Untuk pungli sedang kita dalami karena atensi Kapolri," tegas Robbi.
Harga BBM
PT Pertamina (Persero) kembali menaikkan harga tiga jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) yakni Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex pada 3 Agustus 2022.
Seperti halnya di SPBU Ahmad Yani Pangkalpinang, harga ketiga jenis BBM ini sudah terjadi kenaikan sejak Idul Adha kemarin.
Harga BBM ini per liter yakni Pertamax Turbo Rp18.250, Dexlite Rp18.150, Pertamina Dex Rp19.250, dan Pertamax Rp12.750.
"Untuk harga terbaru tiga jenis ini kita tidak tahu, tapi harga yang sekarang sudah berlaku sejak idul adha kemarin," ungkap Operator SPBU Ahmad Yani Pangkalpinang (Pasar Pagi Pangkalpinang), Gintang kepada Bangkapos.com, Senin (22/8/2022).
Sementara itu untuk bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite saat ini masih dengan harga lama, yakni Rp7.850 per liter.
"Isunya memang pertalite akan naik, tapi kita belum tau dan menerima info juga naiknya berapa, tetapi harga sekarang masih sama Rp7.850 per liter," kata Gintang.
Kenaikan harga tersebut diketahui berbeda di setiap wilayah seperti di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur hingga Papua.

Kerap Kosong
Ketersedian bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite di beberapa titik SPBU Pangkalpinang kerap kosong.
Seperti halnya hari ini Senin, (22/8/2022) hingga siang tadi sekira pukul 12.00 WIB terpantau beberapa titik SPBU di Pangkalpinang seperti SPBU Ahmad Yani Pangkalpinang, SPBU Selindung, dan SPBU Merawang tidak menyediakan BBM jenis pertalite.
Senior Supervisor Communication & Relation Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel, Haris Yanuanza mengatakan kekosongan atau keterlambatan BBM jenis pertalite saat ini mengingat adanya tren peningkatan konsumsi, dikarenakan mobilitas masyarakat yang meningkat pasca pandemi Covid 19.
Bahkan pihaknya mencatat pengunaan BBM jenis pertalite di Bangka Belitung sudah mencapai sekitar 25 persen diatas proyeksi kuota BBM Pertalite untuk pertengahan bulan Agustus tahun 2022. Dengan Rata-Rata Konsumsi Harian Mencapai 1.121 KL per hari.
"Pertamina terus berupaya agar distribusi tetap berjalan lancar, dengan menambah jam operasional Fuel Terminal BBM untuk mengantisipasi lonjakan konsumsi dan mengoptimaliasi Awak Mobil Tangki agar lebih efektif," jelas Hariz, Senin (22/8/2022) kepada Bangkapos.com.
Ia menyebutkan, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel terus mendorong agar penyaluran BBM Subsidi jenis pertalite dan solar dapat tepat sasaran sesuai peruntukannya dengan pembelian menggunakan aplikasi MyPertamina.
Hal ini dilakukan melalui berbagai edukasi dan aktivitas yang dijalankan kepada masyarakat maupun konsumen salah satunya melalui Program Subsidi Tepat.
Dikatakan Hariz, Pertamina saat ini masih dalam tahapan sosialiasi program subsidi tepat, sedangkan untuk di wilayah Pangkal Pinang, Pertamina Patra Niaga juga terus koordinasi dengan Pemerintah setempat terkait pendaftaran program Subsidi Tepat.
"Kami berharap masyarakat bisa membeli BBM secara bijak, serta dapat membeli BBM sesuai kebutuhan dan tidak perlu khawatir, distribusi BBM terus kita lakukan setiap harinya" imbaunya.
Waspadai Penimbunan
Sinyal kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi Jenis Pertalite dan Solar semakin kuat.
Pemerintah sedang mempersiapkan penyaluran beberapa program perlindungan sosial kepada masyarakat.
Pemerintah berencana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite dan Solar dalam waktu dekat.
Pertalite bakal naik menjadi Rp10.000 per liter dari harga sebelumnya Rp7.650 per liter.
Mengenai sinyal kenaikan tersebut, diminta oleh Anggota DPRD Babel dari Fraksi PKS, Aksan Visyawan, menurutnya aparat kepolisian di daerah harus mewaspadai terkait potensi penimbunan BBM terjadi di tengah masyarakat.
"Kemungkinan-kemungkinan harus diantisipasi, seperti penimbunan, penumpukan dan pengeritan di SPBU. Karena ini isu penting pertama soal rencana kenaikan Pertalite dan Solar, walaupun hati kecil saya merasa tidak terima melihat kondisi masyarakat saat ini," ungkap Aksan kepada Bangkapos.com, Selasa (23/8/2022) di sela aktivitasnya.
Aksan juga mengingatkan, untuk aparat penegak hukum (APH) di Babel untuk bekerja ekstra untuk mencegah terjadinya penimbunan BBM menjelang kenaikan harga nantinya.
"Aparat penegak hukum harus bekerja ekstra jangan sampai ada penimbunan, menjelang diumumkan kenaikan nanti. Masyarakat jangan panik, lalu melakukan penimbunan mengambil kesempatan ini," ujarnya.
Selain itu, kata Aksan antisipasi aktivitas akibat kenaikan harga BBM harus dapat diatasi pemerintah sehingga tidak bergejolak di masyarakat.
"Jangan sampai ini dijadikan kesempatan, ada orang yang mengambil kesempatan, sehingga perlu keamanan ekstra. Karena ini berdampak luas ke perekonomian. Pemangku kebijakan harus memperhatikan ini jangan sampai ada praktek penimbunan timbul dan masyarakat jangan sampai panik. Saya minta aparat dapat bekerja ekstra mengantisipasi penimbunan dan pengeritan," tegasnya.
Mengenai rencana pemerintah tersebut, ditolak oleh anggota DPRD Bangka Belitung Aksan Visyawan dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Aksan mengatakan, belum waktunya pemerintah menaikan harga BBM di tengah kesulitan masyarakat saat ini dengan tingginya sejumlah barang pokok.
"Saya mewakili teman-teman PKS kami tentu menolak kenaikan BBM karena memang belum terkondisikan dengan kenaikan ini. Ditambah inflasi di Babel ini tinggi tentu sangat berat," kata Aksan.
Ketua DPW PKS Bangka Belitung ini, menambahkan apabila kenaikan BBM tetap dipaksakan dampaknya bakal terjadi gejolak di masyarakat.
"Apakah masyarakat kita sudah sejahtera, penghasilan saja masih kurang. Dengan tingginya inflasi terasa ekonomi sangat berat, jadi kami dari PKS menolak jangan dahulu, jangan sampai terjadi gejolak," terangnya.
Aksan menambahkan, apabila kondisi perekonomian masyarakat sudah baik, penghasilan tinggi dan banyak terciptanya lapangan pekerjan baru dapat dilakukan kenaikan BBM.
"Kalau yang berpenghasilan bulanan dia enak, tapi bagi yang tidak ada, sangat susah contohnya mereka mencari makan saja susah, sampai menghutang banyak seperti itu. Ini menjadi perhatian perlu ada kebijakan secara menyeluruh untuk mereka yang berpenghasilan rendah," katanya.
"Jadi perlu distabilkan dahulu, kita menolak wacana ini karena masyarakat banyak menjerit, apabila tetap naik, masyarakat kita sabar-sabar jangan sampai terjadi keributan," harapnya.
Sementara, Kabid Humas Polda Bangka Belitung, Kombes Pol Maladi, ketika dikonfirmasi, Selasa (23/8/2022) siang, belum merespon terkait antisipasi dari Polda Bangka Belitung jelang kenaikan harga BBM.
Tetapi, sebelumnya Kabid Humas Polda Bangka Belitung, Kombes Pol Maladi, sempat mengatakan, telah merespon terkait instruksi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo."Ya , Polda Babel dan jajaran akan merespon dengan penindakan yang ditingkatkan. Selama ini kan sudah dilaksanakan," kata Maladi.
Untuk diketahui, instruksi Kapolri itu untuk menindak segala bentuk kejahatan pelanggaran pidana yang meresahkan masyarakat, mulai dari peredaran gelap narkoba hingga perjudian.
Mulai peredaran narkotika, perjudian baik konvensional ataupun online, adanya pungutan liar atau pungli, Ilegal minning, penyalahgunaan BBM dan LPG.

Stok Aman
Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel terus memastikan kelancaran distribusi energi untuk masyarakat di Wilayah Sumatera Selatan di tengah permintaan yang meningkat, mengingat mobilitas masyarakat yang terus mengalami peningkatan dan juga sudah mulai kembali normal pasca pandemi Covid-19.
Area Manager Communication, Relation, & CSR Pertamina Regional Sumbagsel, Tjahyo Nikho Indrawan mengatakan, pihaknya mencatat untuk wilayah Sumatera Selatan, konsumsi BBM jenis Bio Solar Subsidi sudah menyentuh angka 21 persen diatas proyeksi kuota BBM Bio Solar Subsidi untuk pertengahan bulan Agustus tahun 2022. Dengan Rata-Rata Konsumsi Harian Mencapai 1.903 KL per hari.
Sedangkan untuk produk Pertalite sudah mencapai sekitar 23 persen diatas proyeksi kuota BBM Pertalite untuk pertengahan bulan Agustus tahun 2022.
Dengan Rata-Rata Konsumsi Harian Mencapai 2.441 KL per hari.
"Pertamina terus melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar penyaluran BBM subsidi dapat tepat sasaran dan Kami terus berupaya agar distribusi tetap berjalan lancar, dengan menambah jam operasional Fuel Terminal BBM untuk mengatisipasi lonjakan konsumsi dan mengoptimaliasi Awak Mobil Tangki agar lebih efektif," jelas Nikho.
Pertamina Patra Niaga berkomitmen menjalankan amanah penugasan Pemerintah dalam menyalurkan BBM bersubsidi.
Seperti diketahui bersama, bahwa solar bersubsidi sesuai dengan Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014, pengguna yang berhak atas solar subsidi untuk sektor transportasi adalah kendaraan berplat hitam untuk mengangkut orang atau barang, kendaraan untuk layanan umum (ambulance, pemadam kebakaran, pengangkut sampah) dan kendaraan berplat kuning. Kendaraan yang masuk kategori berhak atas solar subsidi perlu memperlihatkan surat verifikasi dan rekomendasi dari SKPD terkait.
BPH Migas juga telah mengatur mengenai maksimum pembelian BBM Solar subsidi per kendaraan per hari. Adapun untuk transportasi darat, kendaraan pribadi plat hitam 60 liter per hari, angkutan umum orang atau barang roda 4 sebanyak 80 liter per hari sedangkan angkutan umum roda 6 atau lebih sebanyak 200 liter per hari.
"Kami berharap masyarakat bisa membeli BBM secara bijak, belilah BBM sesuai kebutuhan dan tidak perlu khawatir, distribusi BBM terus kita lakukan setiap harinya," ungkap Nikho.
Selain itu, Pertamina juga mendorong masyarakat menggunakan bahan bakar minyak yaitu sesuai dengan spesifikasi kendaraan, agar BBM Subsidi dapat diterima oleh masyarakat yang berhak dan tidak dimanfaatkan oleh para penimbun BBM serta oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel juga telah berkoordinasi dengan Aparat Penegak Hukum terkait aksi premanisme oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang memaksa pihak operator melakukan pengisian BBM subsidi secara berulang.
"Kami mengapresiasi pihak Polri, dimana saat ini SPBU yang berada di wilayah Pali tersebut telah dijaga oleh Kepolisian Sektor Talang Ubi agar kejadian serupa tidak terulang kembali dan penyaluran BBM Subsidi dapat diterima oleh masyarakat yang berhak," lanjut Nikho.
Untuk masyarakat yang lebih mampu, Pertamina menyediakan berbagai jenis BBM berkualitas sesuai spesifikasi kendaraan seperti Pertamax, Pertamax Turbo serta Pertamina Dex dan Dexlite,
Pertamina juga terus mengingatkan kepada masyarakat saat ini pendaftaran Program Subsidi Tepat masih terus dibuka, masyarakat dapat mendaftar dari rumah, melalui online di website subsiditepat.mypertamina.id atau dengan mendownload aplikasi MyPertamina kemudian mendaftar melalui salah satu fitur di aplikasi tersebut.
Selain itu untuk mempermudah pendaftaran bagi masyarakat yang tidak memiliki handphone, dapat datang ke booth pendaftaran yang telah disediakan di SPBU Pertamina. Terdapat petugas yang akan membantu masyarakat mendaftar secara langsung.
Bagi masyarakat yang membutuhkan informasi lebih tentang berbagai layanan dan produk Pertamina dapat menghubungi Pertamina Call Center (PCC) 135.
"Kami juga mengajak seluruh stakeholder terkait, serta rekan-rekan media untuk turut memberikan informasi dan membantu mengedukasi masyarakat terkait beban subsidi BBM yang sangat besar yang saat ini telah diberikan oleh negara, agar dapat betul-betul diterima oleh masyarakat yang berhak serta ekonomi lemah demi keberlangsungan bangsa dan negara," kata Nikho.
Investigasi Inisiatif
Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung, menyoroti permasalahan antrean kendaraan saat mengisi bahan bakar minyak (BBM) pertalite di beberapa SPBU.
Bahkan antrean untuk bahan bakar minyak solar pun makin menjadi-jadi.
Permasalah seperti ini termasuk dalam pelayanan publik yang penting menjadi perhatian Ombudsman Bangka Belitung.
"Kami bahkan melakukan Investigasi Inisiatif dan bekerjasama dengan Ombudsman Pusat melakukan kajian terkait kebijaka MyPertamina. Sampai saat ini keduanya masih dalam proses pengkajian," jelas Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung, Shulby Yozar Ariadhy saat dihubungi Bangkapos.com, Selasa (23/8/2022).
Menurut Yozar, sebaiknya ada pengaturan antrean oleh pihak SPBU serta pihak-pihak berwenang lainnya untuk meminimalisir terjadinya antrean yang mengular sehingga berpotensi terjadi kemacetan dan kecelakaan lalu lintas.
"Kemudian solusi yang cukup baik menurut kami sudah ada, yaitu mekanisme fuel card, hanya saja pola pengawasannya yang masih kurang jelas seperti apa sehingga masih terjadi penyimpangan di lapangan," katanya.
Yozar menambahkan dari sisi pelayanan distribusi, pihaknya berharap Pertamina melakukan perencanaan dan manajemen mitigasi yang baik.
"Kemudian dari sisi pengawasannya, kami harap Pertamina dapat menindak tegas jika ditemukan ada pihak SPBU yang melanggar ketentuan yang berlaku, termasuk diantaranya melayani pengerit BBM Bersubsidi," saran Yozar.
(Bangkapos.com/Anthoni Ramli/Riki Pratama/Sela/Cici Nasya Nita)