Antrean Kendaraan Mengular di SPBU Jelang Kenaikan Harga BBM, Dewan Curiga Ada Penimbun

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Jelang kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis pertalite dan solar, antrean panjang kendaraan bermotor terjadi di sejumlah SPBU, Kota Pangkalpinang.

Diketahui pemerintah berencana menaikkan harga BBM bersubsidi jenis pertalite dan solar dalam waktu dekat. Pertalite bakal naik menjadi Rp10.000 per liter dari harga sebelumnya Rp7.650 per liter.

Pemandangan antrean panjang kendaraan yang didominasi sepeda motor sejak beberapa hari terakhir diduga dipicu oleh kepanikan masyarakat menjelang kenaikan harga BBM.

Selain karena kepanikan masyarakat diduga sebagian pengantre adalah oknum masyarakat atau pengerit yang melakukan penimbunan dengan meembeli BBM berulang-ulang di SPBU.

Oleh karena itu Anggota DPRD Babel dari Fraksi PKS, Aksan Visyawan, meminta aparat kepolisian di daerah mewaspadai terkait potensi penimbunan BBM di tengah masyarakat.

"Kemungkinan-kemungkinan harus diantisipasi, seperti penimbunan, penumpukan dan pengeritan di SPBU. Karena ini isu penting pertama soal rencana kenaikan pertalite dan solar, walaupun hati kecil saya merasa tidak terima melihat kondisi masyarakat saat ini," kata Aksan kepada Bangka Pos, Selasa (23/8/2022) di sela aktivitasnya.

Aksan juga mengingatkan aparat penegak hukum (APH) di Babel bekerja ekstra untuk mencegah terjadinya penimbunan BBM menjelang kenaikan harga nantinya.

"Aparat penegak hukum harus bekerja ekstra, jangan sampai ada penimbunan menjelang diumumkan kenaikan nanti. Masyarakat jangan panik, lalu melakukan penimbunan mengambil kesempatan ini," ujarnya.

Selain itu, kata Aksan antisipasi aktivitas akibat kenaikan harga BBM harus dapat diatasi pemerintah sehingga tidak bergejolak di masyarakat.

"Jangan sampai ini dijadikan kesempatan, ada orang yang mengambil kesempatan, sehingga perlu keamanan ekstra. Karena ini berdampak luas ke perekonomian. Pemangku kebijakan harus memperhatikan ini jangan sampai ada praktik penimbunan timbul dan masyarakat jangan sampai panik. Saya minta aparat dapat bekerja ekstra mengantisipasi penimbunan dan pengeritan," tegasnya.

Tolak BBM Naik

Aksan juga secara tegas menolak rencana kenaikan BBM subsidi tersebut. Ia mengatakan, belum waktunya pemerintah menaikan harga BBM di tengah kesulitan masyarakat saat ini dengan tingginya harga sejumlah barang pokok.

"Saya mewakili teman-teman PKS, kami tentu menolak kenaikan BBM karena memang belum terkondisikan dengan kenaikan ini. Ditambah inflasi di Babel ini tinggi tentu sangat berat," tegas Aksan.

Ketua DPW PKS Babel ini menambahkan, apabila kenaikan BBM tetap dipaksakan, dampaknya bakal terjadi gejolak di masyarakat.

"Apakah masyarakat kita sudah sejahtera, penghasilan saja masih kurang. Dengan tingginya inflasi terasa ekonomi sangat berat, jadi kami dari PKS menolak jangan dahulu, jangan sampai terjadi gejolak," terangnya.

Aksan menambahkan, apabila kondisi perekonomian masyarakat sudah baik, penghasilan tinggi dan banyak terciptanya lapangan pekerjan baru dapat dilakukan kenaikan BBM.

"Kalau yang berpenghasilan bulanan dia enak, tapi bagi yang tidak ada, sangat susah, contohnya mereka mencari makan saja susah, sampai menghutang banyak seperti itu. Ini menjadi perhatian perlu ada kebijakan secara menyeluruh untuk mereka yang berpenghasilan rendah," katanya.

"Jadi perlu distabilkan dahulu, kita menolak wacana ini karena masyarakat banyak menjerit, apabila tetap naik, masyarakat kita sabar-sabar jangan sampai terjadi keributan," harapnya.

Sementara, Kabid Humas Polda Babel, Kombes Pol Maladi, ketika dikonfirmasi, Selasa (23/8/2022) siang, belum merespons terkait antisipasi dari Polda Babel jelang kenaikan harga BBM. Tetapi, sebelumnya Kabid Humas Polda Babel, Kombes Pol Maladi, sempat mengatakan, telah merespons terkait instruksi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

"Ya, Polda Babel dan jajaran akan merespons dengan penindakan yang ditingkatkan. Selama ini kan sudah dilaksanakan," kata Maladi.

Untuk diketahui, instruksi Kapolri itu untuk menindak segala bentuk kejahatan pelanggaran pidana yang meresahkan masyarakat, mulai dari peredaran gelap narkoba hingga perjudian. Mulai dari peredaran narkotika, perjudian baik konvensional ataupun online, adanya pungutan liar atau pungli, illegal mining, penyalahgunaan BBM dan LPG.

Antrean Panjang

Pantauan Bangka Pos, Selasa (23/8/2022) sekitar pukul 10.00 WIB, pengendara motor dan mobil mengantre cukup panjang untuk membeli pertalite di SPBU. Selain itu, beberapa SPBU juga mengalami kekosongan pasokan pertalite.

Di SPBU Jalan Ahmad Yani, Kota Pangkalpinang misalnya, kendaraan yang antre pertalite terpantau mengular hingga keluar areal SPBU. Kondisi serupa juga terjadi di SPBU Jalan Muntok Pangkalpinang. Antrean untuk pembelian pertalite terpantau mencapai puluhan meter. Di SPBU Jalan Fatmawati Kampak, Kecamatan Gerunggang pun demikian.

Pengendara rela mengantre cukup lama untuk membeli BBM pertalite. Antrean parah terjadi di SPBU Selindung. Tak hanya sepeda motor, puluhan truk mengantre berjam-jam untuk memperoleh solar di SPBU tersebut.

Panjang antrean mencapai seratusan meter hingga keluar area SPBU. Bahkan sampai memakan bahu jalan sehingga menyebabkan kemacetan. Para pengendara yang melaju, terpaksa memperlambat laju kendaraan akibat keluar masuk kendaraan ke SPBU.

Warga yang diduga sebagai pengurus di SPBU, terpaksa turun tangan mengurai kemacetan. Sejumlah warga Pangkalpinang mengeluhkan pertalite yang kosong di sejumlah SPBU. Kelangkaan dirasakan mulai akhir pekan lalu.

Salah satunya, Maya (45) warga Kelurahan Kampung Opas Bogor. Ia mengaku kesulitan mencari pertalite. Bahkan, ia bisa mendapatkan BBM subsidi itu setelah mendatangi sejumlah SPBU pada Selasa (23/8/2022).

"Dari dua hari yang lalu sulit cari pertalite. Sudah cari sampai beberapa SPBU, kosong," ujar Maya kepada Bangka Pos, Selasa (23/8/2022) siang.

Hal yang sama juga dikeluhkan warga Pangkalpinang lainnya, Dwi. Ia mengatakan pertalite mulai sulit ditemukan di SPBU Pangkalpinang, mulai Senin (22/8/2022).

"Kemarin kebetulan ke Balunijuk, cari bensin ke SPBU Merawang kosong, terus ke SPBU Selindung juga kosong, SPBU Pasar Pagi juga kosong, akhirnya terpaksa beli eceran," keluhnya.

Dwi mengaku petugas SPBU beralasan terjadi keterlambatan pengiriman bahan bakar sehingga pasokan pertalite tak tersedia. Sementara Acek, terpaksa harus mengantre berjam-jam untuk memperoleh solar di SPBU Selindung, Pangkalpinang, Selasa (23/8/2022).

Tak hanya Acek, kondisi serupa juga harus dialami sejumlah sopir truk lainnya. Acek mengaku heran, kendati telah mengantre lebih dari dua jam namun jalur antrean mereka tak kunjung berjalan. Namun tidak dengan barisan yang ada persis di depan SPBU, yang berjalan lancar dan silih berganti mengisi BBM.

"Kadang sudah tidak sesuai lagi, sudah lebih dari dua jam ngantre solar, cuma sampai sekarang tidak jalan- jalan. Beda dengan sebelah sana yang sebentar sebentar masuk," kata Acek kepada Bangka Pos, Selasa (23/8/2022).

Stok Aman

Sementara pegawai SPBU Ahmad Yani, Cecep, menyebut kekosongan BBM jenis pertalite dan bio solar dikarenakan adanya keterlambatan pasokan, namun ia memastikan stok bahan bakar saat ini aman dan normal.

"Sebenarnya kosong beberapa saat, bukan apa-apa, hanya saja lambat datangnya. Tetapi stok BBM ini aman dan masih kayak biasanya," ujar Cecep kepada Bangka Pos, Selasa (23/8/2022).

Karena itu ia memastikan masyatakat tidak perlu khawatir akan kekosongan BBM jenis pertalite dan bio solar saat ini.

"Ya biasanya kalau datang sore di atas jam 2 siang kita jualnya untuk besok. Jadi enggak perlu khawatir atau panik, karena pasokan stok saat ini aman," ujarnya.

Diakui Cecep, pengunaan BBM saat ini memang ada peningkatan mengingat aktivitas masyarakat yang mulai padat dan kembali normal dibandingkan pandemi Covid-19 lalu.

"Sebetulnya stok saat ini aman, namun karena booming dan masyarakat panik jadi mereka yang ibaratnya biasa isi Rp10 ribu jadi full. Padahal pasokan terutama pertalite ini selalu datang setiap hari," ungkapnya.

Namun dia mengakui adanya pengurangan pasokan. Dalam satu hari normal BBM jenis pertalite ini masuk sebanyak 24 ton, namun kini satu hari hanya mendapat jatah 16 ton.

"Untuk stok Senin kemarin datang normal seperti biasanya, hanya saja beberapa hari ini ada pengurangan dari 24 ton menjadi 16 ton seharinya," beber Cecep.

Pertamina : Stok Babel Aman

Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel memastikan penyaluran BBM subsidi untuk wilayah Bangka Belitung dalam kondisi aman, meski saat ini terjadi peningkatan penggunaan mengingat aktivitas masyarakat yang sudah kembali normal pascapandemi Covid-19.

Pihak Pertamina mencatat, penggunaan BBM subsidi jenis pertalite di Bangka Belitung sudah mencapai sekitar 25 persen di atas proyeksi kuota BBM pertalite untuk pertengahan bulan Agustus tahun 2022. Dengan rata-rata konsumsi harian mencapai 1.121 kl per hari.

Sedangkan untuk wilayah Bangka Belitung konsumsi BBM jenis bio solar subsidi sudah menyentuh angka 10 persen di atas proyeksi kuota BBM bio solar subsidi untuk pertengahan bulan Agustus tahun 2022. Dengan rata-rata konsumsi harian mencapai 519 kl per hari.

Area Manager Communication, Relation, & CSR Pertamina Regional Sumbagsel, Tjahyo Nikho Indrawan, menyampaikan, dengan meningkatnya kebutuhan akan BBM saat ini, Pertamina terus melakukan upaya optimalisasi penyaluran BBM di wilayah Bangka Belitung untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel terus mengoptimalkan penyaluran dari Fuel Terminal dan pelayanan kepada masyarakat di masing-masing lembaga penyalur atau SPBU, dengan menambah jam operasional Fuel Terminal BBM untuk mengatisipasi lonjakan konsumsi dan mengoptimaliasi awak mobil tangki agar lebih efektif," ujar Nikho dalam rilis yang diterima Bangka Pos, Selasa (23/8/2022).

Ia menyebut, pihak Pertamina dengan tegas telah menginstruksikan kepada seluruh SPBU di wilayah Sumbagsel untuk menjalankan penyaluran BBM bersubsidi sesuai dengan regulasi yang berlaku.

"Kami telah memberikan peringatan keras kepada lembaga penyalur untuk tidak melakukan pelanggaran dalam penyaluran BBM, khususnya terkait dengan tangki modifikasi. Mari kita kawal bersama dengan ketat, agar penyaluran BBM subsidi yang diberikan oleh negara tidak dimanfaatkan oleh para penimbun serta oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab," ujar Nikho.

Sanksi SPBU

Dikatakan Niko, hingga pertengahan Agustus tahun 2022, Pertamina telah memberikan sanksi terhadap empat SPBU di wilayah Bangka yang melakukan pelanggaran. Di antaranya berupa sanksi skorsing penyaluran BBM Subsidi jenis bio solar dan pertalite selama 30 hari, yang tentunya berdampak pada omzet penyalur.

Ia mengungkapkan, sanksi yang diberikan terhadap SPBU terkait diharapkan bisa menjadi efek jera kepada lembaga penyalur agar tidak mengulangi kesalahan. Bahkan Pertamina mendorong pihak SPBU untuk dapat melaporkan kepada aparat penegak hukum jika terdapat intimidasi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

"Selain berkoordinasi dengan stakeholder terkait dan penegak hukum, Pertamina meminta dukungan masyarakat agar dapat ikut berperan aktiv untuk membantu melaporkan apabila ditemukan adanya indikasi kecurangan, masyarakat dapat segera melaporkan kepada aparat penegak hukum atau melalui Pertamina Call Center (135), jika ada pelanggaran dari pihak lembaga penyalur, kami tidak segan-segan untuk memberikan sanksi," pungkasnya.

Ombudsman Investigasi Inisiatif

Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung, menyoroti permasalahan antrean kendaraan saat mengisi bahan bakar minyak (BBM) pertalite di beberapa SPBU. Bahkan antrean untuk bahan bakar minyak solar dinilai sudah semakin menjadi-jadi.

Permasalah seperti ini termasuk dalam pelayanan publik yang penting menjadi perhatian Ombudsman Babel.

"Kami bahkan melakukan investigasi inisiatif dan bekerja sama dengan Ombudsman Pusat melakukan kajian terkait kebijakan MyPertamina. Sampai saat ini keduanya masih dalam proses pengkajian," ujar Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung, Shulby Yozar Ariadhy saat dihubungi Bangka Pos, Selasa (23/8/2022).

Menurut Yozar, sebaiknya ada pengaturan antrean oleh pihak SPBU serta pihak-pihak berwenang lainnya untuk meminimalisir terjadinya antrean yang mengular, sehingga berpotensi terjadi kemacetan dan kecelakaan lalu lintas.

"Kemudian solusi yang cukup baik menurut kami sudah ada, yaitu mekanisme fuel card, hanya saja pola pengawasannya yang masih kurang jelas seperti apa sehingga masih terjadi penyimpangan di lapangan," katanya.

Yozar menambahkan, dari sisi pelayanan distribusi, pihaknya berharap Pertamina melakukan perencanaan dan manajemen mitigasi yang baik.

"Kemudian dari sisi pengawasannya, kami harap Pertamina dapat menindak tegas jika ditemukan ada pihak SPBU yang melanggar ketentuan yang berlaku, termasuk di antaranya melayani pengerit BBM Bersubsidi," saran Yozar. (riu/t3/v2/ara/s2)