Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Kejati Babel Panggil Semua Pimpinan DPRD Babel Terkait Dugaan Korupsi, Hendra: Kita Hormati Proses

Dugaan korupsi tunjangan transportasi itu memasuki tahap penghitungan kerugian negara oleh Badan Pengawas dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Babel.

Penulis: Riki Pratama | Editor: Novita
KOMPAS/HERU SRI KUMORO
Ilustrasi tumpukan uang 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Kepala Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung, Daroe Tri Sadono, telah menyampaikan mengenai perkembangan penyidikan kasus dugaan korupsi tunjangan transportasi unsur pimpinan di lembaga DPRD Bangka Belitung.

Dugaan korupsi tunjangan transportasi itu memasuki tahap penghitungan kerugian negara oleh Badan Pengawas dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bangka Belitung.

Semua unsur pimpinan DPRD Bangka Belitung telah diperiksa penyidik Pidsus Kejati Babel.

Terkait perkembangan kasus tersebut, Wakil Ketua DPRD Bangka Belitung, Hendra Apollo, menyerahkan sepenuhnya proses tersebut ke Kejati Babel.

Ia mengatakan, belum berani berkomentar banyak berkaitan dengan kasus tersebut.

"Masalah itu saya tidak berani berkomentar," kata Hendra kepada Bangkapos.com, Rabu (31/8/2022).

Politikus Golkar ini mengatakan, unsur pimpinan di DPRD menghormati proses yang sedang dilakukan oleh pihak Kejati Babel.

"Proses yang ada kita hormati, mudah-mudahan cepat selesai ya," kata Hendra.

Sementara, Dosen Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung (UBB), Ndaru Satrio, menjelaskan mengenai tahap penyidikan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Ini merupakan satu dari bagian terpenting dari tahap yang harus dilalui untuk menuju suatu pembuktian tindak pidana.

"Harapannya, tentu mengarah pada hasil putusan yang optimal dan mampu mendekati kebenaran materiil. Keberadaan tahap penyidikan tidak bisa dilepaskan dari adanya ketentuan perundangan yang mengatur tindak pidana korupsi. Yang penyidikannya dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, dan Kejaksaan," kata Ndaru.

Ndaru mengatakan regulasi yang mengaturnya adalah Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Jadi sejauh mana seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka, tentunya kita harus melandaskan pada apa yang terdapat pada KUHAP yang kemudian telah disempurnakan dengan Putusan MK No.21/PUU-XII/2014," lanjutnya.

Putusan MK tersebut, kata Ndaru, menjelaskan penetapan tersangka harus berdasarkan minimal 2 alat bukti sebagaimana termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan orang yang diduga melakukan tindak pidana.

Halaman
12
Sumber: bangkapos.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved