Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Jangan Kaget, Mulai Besok Petugas Pajak Kota Pangkalpinang Bakal Ketuk Pintu untuk Tagih PBB-P2

Hartomo menyebut, mulai hari ini pihaknya juga telah melakukan sosialisasi dan pengenalan 42 petugas monitoring dan evaluasi kepada setiap kelurahan.

Penulis: Cepi Marlianto | Editor: Novita
Bangkapos.com/Cepi Marlianto
Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kota Pangkalpinang, M Hartomo Effendy. 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Masyarakat Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diminta untuk tidak kaget apabila pintu rumah mereka diketuk oleh petugas pajak untuk menagih kewajiban mereka sebagai warga negara Indonesia.

Pasalnya, Pemerintah Kota Pangkalpinang kini mempunyai jurus baru untuk mengoptimalkan penerimaan dari sektor pajak. Petugas pajak akan langsung terjun ke lapangan dan menciduk wajib pajak yang tak taat. Ini akan dilaksanakan dalam waktu dekat.

Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian Badan Keuangan Daerah ( Bakeuda) Kota Pangkalpinang, M Hartomo Effendy, mengatakan, mulai besok para petugas penagih Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) bakal menagih secara door to door atau dari pintu ke pintu rumah masyarakat di 42 kelurahan yang ada.

"Kita akan melakukan penagihan secara langsung ke kelurahan dan rumah masyarakat yang ada di setiap kelurahan," kata dia kepada Bangkapos.com, Kamis (1/9/2022).

Hartomo menyebut, mulai hari ini pihaknya juga telah melakukan sosialisasi dan pengenalan 42 petugas monitoring dan evaluasi kepada setiap kelurahan di Pangkalpinang.

Mereka nantinya akan mendampingi pihak kelurahan dan petugas pajak untuk menagih PBB-P2 di masyarakat.

Langkah ini diambil berdasarkan hasil evaluasi realisasi PBB-P2 pada tahun 2021 lalu. Pihaknya hanya menyediakan loket pembayaran di setiap kelurahan dan dinilai belum begitu efektif. Maka dari itu, pihaknya mengambil langkah inisiatif untuk meningkatkan realisasi pajak.

"Kami siapkan 42 orang masing-masing di setiap kelurahan. Karena pada tahun-tahun sebelumnya, kita membuka loket di setiap Kantor Kelurahan. Tetapi berdasarkan hasil evaluasi bukan tidak efektif, tetapi karena ada program baru kita," terang Hartomo.

Dari petugas tersebut, lanjut dia, petugas akan menganalisis data statistik kewilayahan. Seperti jumlah wajib pajak, jumlah penerimaan, gambaran ekonomi hingga analisis perpajakan lainnya.

Petugas akan mengamati potensi pajak dengan fokus memperoleh data terkait subjek pajak, objek pajak, lokasi dan data pendukung lainnya.

Melalui para petugas, Bakeuda nantinya akan menerima keluhan dan masukan dari para wajib pajak guna mensukseskan program selanjutnya.

Seperti diketahui, data PBB-P2 awalnya bukan dari pemerintah kota, melainkan pelimpahan dari pemerintah pusat. Sehingga banyak sekali kelemahan dan ketidaksesuaian terhadap kondisi di lapangan.

"Selain kita melakukan penagihan, juga melakukan pendataan terkait data Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT-Red) PBB-P2 kita apakah sudah sesuai. Karena memang ada beberapa yang harus kita sesuaikan. Ini menjadi momentum kami untuk melakukan dan menindaklanjuti apa yang menjadi keluhan masyarakat," jelasnya.

Disamping itu dia mengakui data PBB-P2 memang sangat sulit untuk dipetakan atau mapping. Pasalnya, pada saat penyerahan ataupun pembayaran PBB-P2, pihaknya tidak memiliki peta para wajib pajak yang telah membayar. Tentunya itu yang menjadi suatu permasalahan.

"Jadi apabila ada masyarakat membayar dan menyampaikan keluhan dengan berbagai permasalahan, itu segera disampaikan kepada kami," ucap dia.

Kendati demikian, kata Hartomo, meski para petugas akan melakukan penagihan secara door to door, pihaknya akan tetap mengutamakan sikap humanis dengan tetap tegas dan santun.

Selain itu, ke depan untuk meningkatkan stimulus masyarakat membayar pajak pihaknya akan membuka gerai-gerai di tempat keramaian, dengan menyediakan hadiah ataupun door prize.

Sebab, pengelolaan pajak bukan hanya realisasi, tetapi juga ada pelayanan dan lain sebagainya. Sehingga hal ini harus disesuaikan dengan kondisi yang ada.

"Ke depan, fokus kita hanya realisasi untuk mencapai targetnya. Jadi nanti di lapangan, kami petugas monitoring dan evaluasi, melakukan pendataan masyarakat yang belum melakukan pembayaran," beber Hartomo. ( Bangkapos.com/Cepi Marlianto)

Sumber: bangkapos.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved