Anggota DPRD Babel Ini Kecewa Presiden Naikkan Harga BBM Subsidi, Begini Katanya 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite, Solar dan Pertamax. 

Harga terbaru BBM bersubsidi dan non-subsidi mulai berlaku, pada Sabtu (3/9/2022) kemarin, pukul 14.30 WIB.

Harga Pertalite semula Rp7.650 per liter naik menjadi Rp10.000 per liter, harga Solar subsidi dari Rp5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter dan harga Pertamax Rp12.500 menjadiRp 14.500 per liter.

Seiring kebijakan ini, banyak mendapatkan respons penolakan dari berbagai kalangan, termasuk Anggota DPRD Provinsi Bangka Belitung.

Seperti disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Babel, Aksan Visyawan dari Fraksi PKS. Ia mengatakan kenaikan BBM ini membuat masyarakat sengsara dan menuding pemerintah tak paham prioritas.

"Saya kecewa, pertama ekonomi kita baru bangkit dari Covid-19, negara tidak tahu prioritas, jadi rakyat dikorbankan, kenaikan ini menjadikan rakyat sengsara. Daya beli bakal turun, lebih baik subsidi dipakai mensejahterakan rakyat daripada membangun Ibu Kota Baru," kata Aksan kepada Bangkapos.com, Minggu (4/9/2022).

Ia menambahkan, pembangunan Ibu kota Negara (IKN) hanya menghabiskan anggaran dan tidak akan berdampak ke masyarakat.

"Ketimbang membangun ibu kota baru Menghabiskan duit, kita tidak melarat apabila IKN tidak dibangun, tetapi yang membuat melarat dengan kenaikan BBM. Tentu kita kecewa dengan pemerintah, menaikan bahan bakar," jelasnya.

Aksan menyampaikan, seharusnya negara tahu mana yang menjadi prioritas pemerintah. Bukan membangun kereta cepat atau IKN yang menghabiskan banyak anggaran.

"Menurut kita pembangunan Ibu Kota Negara, kereta cepat tidak berdampak, karena apabila tidak ada kereta cepat. Jelas dengan kebijakan ini semakin menurunkan daya beli, rakyat miskin makin banyak, karena semua barang akan ikut naik," jelasnya.

Sementara terkait bantuan langsung tunai atau BLT BBM yang diberikan pemerintah, dikatakan Aksan tidak akan memberikan solusi ke masyarakat.

"Itu bukan solusi, hanya sesaat saja, dahulu bapak Presiden juga mengatakan tidak setuju dengan BLT. Tetapi sekarang dilakukan, kita melihat itu bukan solusi, karena tidak semua kebagian," tegasnya.

Seiring kebijakan naiknya harga BBM ini, Aksan mengharapkan masyarakat tetap bersabar dan jangan terjadi gejolak di kelompok masyarakat tertentu.

"Kepada masyarakat mohon sabar, jangan terjadi gejolak. Terkait keputusan pemerintah ini, tetap harus taat hukum, jangan melawan hukum. Tertib mau gimana lagi keputusan sudah diputuskan pemerintah, tetapi saya masih kecewa," keluhnya.

Senada disampaikan, Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bangka Belitung, Azwari Helmi, yang lebih setuju melakukan pembatasan pembelian ketimbang menaikan harga BBM.

"Kalau pembatasan pembelian masih bisa, naik tidak usah. Sebaiknya pembatasan misalkan dibatas pembelianya Rp200 ribu dan sesuai kebutuhan. Sebaiknya pembeliannya dikontrol. Secara pribadi saya juga tidak setuju BBM ini dinaikan, karena terlalu banyak imbasnya," kata Azwari Helmi.

Politikus PPP ini, menambahkan imbas dari kenaikan BBM nanti bakal berdampak kepada meningkatnya harga barang pokok ditambah dengan inflasi yang tinggi di Babel saat ini.

"Imbasnya pasti banyak dengan kenaikan BBM ini, bahan pokok bakal mahal, karena kita ini daerah kepulauan tergantung dari luar. Kenaikan BBM ini harus ditunda, masyarakat sedang susah, perlu melihat kondisi dan kemampuan masyarakat saat ini," terangnya.

Ia juga mengatakan, masyarakat saat ini sulit mendapatkan pertalite dan solar, tidak diketahui apa saja faktor penyebabnya.

"Sulit, banyak keluhan dari masyarakat, sudah mulai terasa kesulitan. Tidak tahu kenapa ini terjadi, apakah memang pasokan kurang, atau ada yang coba ingin menimbun karena informasi bakal ada kenaikan BBM ini," katanya.

Lebih jauh, ia mengharapkan aparat penegak hukum (APH) dapat melakukan antisipasi terkait apapun kemungkinan terjadi dari kenaikan BBM jenis pertalite dan solar.

"Kita perlu antisipasi jangan sampai terjadi penimbunan, kita sama-sama antisipasi, jangan sampai ada oknum yang menimbun. Kita minta dari aparat penegak hukum untuk mengatisipasinya," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bangka Belitung, menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Babel, pada Selasa (30/8/2022).

Aksi ini dilakukan sebagai bentuk penolakan rencana kenaikan harga BBM. Peserta aksi menyampaikan tiga tuntutan. Pertama tolak kenaikan BBM, kedua tolak kenaikan tarif dasar listrik, ketiga berantas
mafia tambang dan mafia gas di Indonesia. 

Ketua HMI Cabang Bangka Belitung, Yusuf, mengatakan kegiatan yang dilakukan sebagai upaya penolakan rencana kenaikan BBM, dan kenaikan dasar tarif listrik. 

"Kami menyampaikan penolakan rencana kenaikan BBM dan tarif dasar listrik, kondisi ini akan membebani masyarakat khusus di Babel dan Indonesia secara luas, tidak logis apabila naik. Semua kebutuhan dan komoditi bakal naik," kata Yusuf kepada Bangkapos.com, usai melakukan aksi ujuk rasa, Selasa (30/8/2022).

Yusuf berharap, aspirasi yang mereka sampaikan diterima oleh Anggota DPRD Babel dan bukan hanya formalitas, tetapi ada gerakan nyata untuk dapat mengawal tuntutan mereka.

"Kami minta dikawal sampaikan ke DPR RI dan Presiden terkait penolakan yang dilakukan HMI Cabang Bangka Belitung. Ini sudah menjadi komitmen kami," katanya.

Ia menegaskan, apabila apirasi dan tuntutan yang disampaikan tidak diindahkan, HMI Babel bakal kembali datang kembali, dengan jumlah mahasiswa lebih banyak, untuk menolak kenaikan BBM, kenaikan dasar tarif listrik, berantas mafia tambang dan mafia gas. (Bangkapos.com/Riki Pratama)