Breaking News:

Berita Bangka Barat

IS Nasabah PT BPRS Minta Keadilan ke Kejati, Pinjaman Lunas Tetapi Kasus di Kejari Babar Berlanjut

Persoalan tersebut sudah selesai dan berakhir dengan perdamaian kedua belah pihak. Namun Kejaksaan Negeri Bangka Barat justru memperpanjang kasus itu

Penulis: Antoni Ramli | Editor: Novita
Bangkapos.com/Anthoni Ramli
IS (jilbab pink) nasabah PT BPRS menyurati Jamwas untuk minta keadilan Ke Kejati Babel, Selasa (6/9/2022). 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - IS, nasabah PT  Bank Pembiayaan Rakyat Syariah ( BPRS) Bangka Belitung, menyurati Jaksa Agung Muda Bidang Pengawas (Jamwas) Kejati Bangka Belitung, Selasa ( 6/9/2022 ).

Kedatangannya untuk mencari keadilan terkait perkara wanprestasi atau cidera janji akad pembiayaan murabahah antara dirinya dengan PT BPRS Bangka Belitung.

Persoalan tersebut sudah selesai dan berakhir dengan perdamaian kedua belah pihak. Namun pihak Kejaksaan Negeri Bangka Barat justru memperpanjang kasus tersebut.

Kuasa Hukum IS, Darma Illahi, mengatakan, perkara tersebut telah diselesaikan di sidang Pengadilan Agama Mentok pada Jumat (12/8/2022) lalu.

Pihaknya terpaksa menggugat BPRS karena menolak permohonan pelunasan utang kliennya sebesar Rp232.884.138.

"Kami sudah menempuh berbagai cara agar klien saya bisa membayar utangnya, namun selalu ditolak oleh Direktur PT BPRS. Bahkan kita sudah ke Dewan Pertimbangan Syariah pun tidak mendapat tanggapan," kata Darma, Selasa (6/9/2022)

Setelah menemui jalan buntu, lanjutnya, IS akhirnya menempuh jalur hukum menggugat PT BPRS di Pengadilan Agama Muntok agar menerima pelunasan utangnya.

Darma mengatakan, perkara tersebut berakhir dengan perdamaian antara penggugat IS dan tergugat PT BPRS Babel di depan Hakim Pengadilan Agama Muntok, Hermanto.

Menurut Darma, dalam Pasal 6, perjanjian perdamaian kedua belah pihak menyatakan, tentang perjanjian perdamaian ini dan segala akibat para pihak memilih tempat kedudukan hukum yang sah dan tidak berubah di Pengadilan Agama Mentok

Bilamana semua persyaratan dan kewajiban masing-masing pihak dengan ini benjanji dan mengikatkan diri untuk tidak akan saling melakukan upaya hukum apapun.

"Karena telah terselesaikannya permasalahan ini secara damai, maka para pihak menyatakan bahwa segala sesuatu yang menyangkut semua permasalahan di antara para pihak menjadi terselesaikan tanpa ada pengecualian apapun, dan menyatakan Perjanjian Perdamaian (Dading) ini sama dengan upaya hukum terakhir sehingga tidak akan ada lagi upaya hukum lain," bebernya.

Namun, kata Darma, setelah persoalan tersebut selesai di PA, perkara ini masih terus berlanjut di Kejari Bangka Barat yang masih tetap ingin memproses dugaan perkara pidananya. Padahal sejatinya perkara ini hanya persoalan utang piutang.

"Walaupun utangnya telah lunas sepenuhnya lengkap dengan marginnya, tapi klien saya masih dipanggil Kejari Bangka Barat terkait dugaan tindak pidana korupsi, padahal kasus ini perdata, bukan pidana. Karena itu, klien saya mengajukan pengaduan ke Jamwas Kejati Babel untuk mencari keadilan atas perkara yang ia alami. Seharusnya persoalan ini selesai karena kliennya sudah melakukan kewajibannya melunasi pinjaman dan diperkuat dengan putusan PA Mentok," bebernya.

"Karena Kejari Bangka Barat masih ingin memperpanjang persoalan ini, maka kliennya saya mengajukan pengaduan ke Jamwas Kejati Babel. Kita berharap ditindaklanjuti dan klien saya bisa mendapatkan keadilan dengan mengedepankan asas Restorative Justice dan hati nurani. Dalam hal ini kan tidak ada lagi pihak yang dirugikan, karena pinjaman murabahah sudah lunas. Bahkan BPRS sudah mendapatkan untung dari pinjaman tersebut," ungkap Darma.

Halaman
12
Sumber: bangkapos.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved